Jakarta, Pelita Baru
Ombudsman RI meminta pembenahan kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum pembenahan total dalam sisi tata kelola pelayanan publik dan kepatuhan administrasi menyusul dinamika yang terjadi di lembaga tersebut.
Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher memastikan pengawasan terhadap program MBG dilakukan berdasarkan temuan dan kajian objektif, tanpa dipengaruhi kepentingan apa pun. Sebelumnya, pada September 2025, Ombudsman RI telah menyampaikan hasil kajian Rapid Assessment mengenai tata kelola Program MBG kepada BGN sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program tersebut.
“Secara sistem organisasi, fungsi deteksi dini pencegahan tetap berjalan penuh. Kami telah menyampaikan hasil kajian yang berisi potensi maladministrasi kepada pimpinan BGN terdahulu. Namun, sangat disayangkan saran-saran perbaikan tata kelola dan mitigasi konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut tidak diindahkan secara maksimal di lapangan,” tegas Nuzran di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Nuzran mengatakan, kepatuhan terhadap pengawasan pelayanan publik adalah instrumen utama untuk memastikan program-program prioritas negara berjalan secara transparan dan akuntabel.
Ombudsman RI akan terus menjalankan mandat undang-undang secara objektif tanpa kompromi, guna memastikan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia bersih dari praktik maladministrasi demi kepentingan masyarakat luas.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Pun, dirinya sepakat agar pelaksanaan MBG disalurkan berbasis dapur di sekolah.
“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles Honoris dikutip, Senin (8/6/2026).
Seperti diketahui, BGN memutuskan untuk melakukan moratorium pembangunan dapur baru MBG. BGN memilih merapikan dan mengevaluasi dapur yang ada sebelum membuka pembangunan baru.
Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi. Langkah tersebut mencakup peningkatan standar SPPG hingga perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).
Tak hanya itu, BGN pun disebut akan menggeser fokus dari target kuantitas 82,9 juta penerima menjadi prioritas intervensi gizi berkualitas, khususnya bagi kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, balita) dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Charles mengapresiasi evaluasi yang dilakukan BGN tersebut karena refocusing penerima manfaat bertujuan agar tidak membebani APBN.
“Fokus baru kebjikan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tuturnya.
Dilain pihak, penataan ulang program MBG menjadi agenda pertama yang akan dikerjakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang usai resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Nanik mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah menerapkan moratorium atau penghentian sementara penambahan titik layanan dan dapur baru MBG.
Kebijakan tersebut diambil untuk memberi ruang bagi pemerintah melakukan penataan ulang distribusi dapur yang saat ini dinilai belum merata dan masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah tertentu.
“Artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya.Ya. Jadi kita mau nata, mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa.
Kemudian, setelah kami menata baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” jelasnya.
Selain menata infrastruktur program, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Menurut Nanik, evaluasi akan dilakukan terhadap data penerima manfaat yang saat ini mencapai puluhan juta orang untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.
“Refokusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” papar Nanik.
Langkah berikutnya adalah memperkuat pengawasan kualitas pelaksanaan program. Nanik menegaskan bahwa pada tahun 2026 BGN tidak lagi berorientasi pada penambahan jumlah dapur atau cakupan semata, melainkan memastikan seluruh layanan memenuhi standar operasional dan kualitas makanan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading,” jelasnya.
Untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN juga tengah menyiapkan skema pembiayaan alternatif di luar APBN. Opsi yang dipertimbangkan antara lain melalui investasi swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga hibah dari luar negeri guna memperluas jangkauan layanan MBG tanpa menambah beban fiskal negara.
“Kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi. Masah sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga,” pungkasnya. (dho/*)
