Jakarta, Pelita Baru
Pengamat politik Hendri Satrio melihat adanya kesenjangan kualitas antara Presiden dan beberapa menterinya. Kondisi itu, menurutnya, turut terlihat dari lemahnya komunikasi pemerintah ketika menghadapi masalah.
“Saya menyebut tiga masalah besar di pemerintahan Pak Prabowo itu adalah ekonomi, hukum, dan komunikasi. Komunikasinya parah sekali, tidak seperti zaman Jokowi. Dan menurut saya salah satu hal yang harus segera diperbaiki adalah gap kualitas antara Prabowo dengan tim di bawahnya, menteri-menterinya,” ujar pria yang akan disapa Hensa ini, dalam keterangannya, Senin (7/9/2026)
Karena itu, Hensa menyebut, kepala negara membutuhkan lebih banyak pembantu yang berani mengambil tanggung jawab komunikasi dan bekerja untuk memastikan Presiden tidak terus-menerus menanggung sendiri beban politik dari berbagai persoalan pemerintah.
“Ya, mungkin buat dia yang penting Prabowo aman. Jadinya, ya mustinya Prabowo punya menteri yang mau bekerja keras. Saat pekerjaan ya kerja, ketika ada masalah ya maju, bukan malah sibuk menjaga pencitraannya sendiri,” kata Hensa.
Ia bahkan menilai perombakan kabinet menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan Prabowo. Ia menyebut pergantian menteri sebagai langkah taktis paling awal untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
“Ganti menterinya itu nomor satu. Di hukum, di ekonomi, atau di politik, itu harus diganti semua,” kata Hensa.
Menurut dia, Prabowo tidak perlu terlalu terikat pada kepentingan pembagian kursi apabila hal tersebut justru menghambat efektivitas pemerintahan. Ia berpandangan Presiden seharusnya memilih orang-orang yang memiliki loyalitas sekaligus kemampuan bekerja dan berkomunikasi langsung dengannya.
“Menurut saya, tidak perlu Prabowo memaksakan harus bagi-bagi kursi, semuanya happy. Mendingan Pak Prabowo pilih menteri-menteri yang memang loyal sama dia, bisa kerja sama dia, dan menterinya juga bisa ngobrol sama dia. Jadi kan enak. Pemerintahan juga bisa lebih cepat bergerak,” ujarnya.
Ia menilai terlalu banyaknya persoalan yang akhirnya ditanggung langsung oleh Prabowo justru dapat merugikan Presiden secara politik. Hensa membandingkannya dengan era pemerintahan sebelumnya, ketika kesalahan atau kontroversi kebijakan tidak selalu langsung dibebankan kepada presiden.
“Menurut saya hebatnya Prabowo saat ini, tapi juga sekaligus kekurangannya, dia terlalu banyak pasang badan atas kekurangan menteri-menterinya. Jadi pada saat rakyat marah, rakyat kesel, yang disalahin Prabowo, bukan menterinya. Makanya dia butuh lebih banyak orang yang memang bisa bekerja dan ikut menjaga pemerintahannya, bukan justru menambah beban Presiden,” pungkasnya.
Pernyataan Hensa ini selaras dengan Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) yang merilis hasil survei soal penilaian masyarakat terhadap kinerja sejumlah menteri di pemerintahan PresidenPrabowo Subianto pada akhir Agustus 2026 lalu.
Dalam hasil jajak pendapat IPO tercatat sebanyak 57,2 persen responden tidak mengetahui atau tidak dapat menyebutkan menteri yang memiliki kinerja terbaik. Angka tersebut menunjukkan bahwa popularitas dan kinerja para menteri masih belum sepenuhnya diketahui masyarakat luas.
Temuan ini seharusnya menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah. Sebab, kinerja pemerintah pada akhirnya tidak hanya dinilai berdasarkan program yang dijalankan, tetapi juga seberapa jauh masyarakat mengetahui, memahami, dan merasakan manfaat dari program tersebut.
Dengan kata lain, pekerjaan rumah pemerintah bukan cuma bekerja, tetapi juga memastikan hasil kerja tersebut dapat dirasakan dan dikomunikasikan secara efektif kepada publik.
Menariknya, meskipun terdapat sejumlah menteri yang dinilai memiliki kinerja buruk dan layak diganti, mayoritas responden justru tidak menginginkan adanya reshuffle Kabinet Merah Putih.
IPO mencatat 63,5 persen masyarakat menilai kabinet Prabowo tidak perlu melakukan reshuffle. Sementara itu, 36,5 persen responden menilai reshuffle diperlukan. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara penilaian terhadap individu menteri dengan penilaian terhadap kabinet secara keseluruhan.
Sebagian masyarakat mungkin menilai ada beberapa menteri yang kinerjanya belum memuaskan. Namun, pada saat yang sama, mereka belum melihat kebutuhan untuk melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh.
Survei IPO tersebut dilakukan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026. Sebanyak 1.200 responden dilibatkan dalam survei. Pemilihan responden menggunakan metode multistage random sampling.
Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Metodologi tersebut menjadi bagian penting dalam membaca hasil survei.
Sebab, angka persentase yang muncul merupakan gambaran persepsi responden yang menjadi sampel penelitian pada periode survei. Dengan demikian, hasil survei tidak serta-merta menjadi ukuran mutlak mengenai kepuasan seluruh masyarakat terhadap para menteri.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sendiri meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih tidak gentar menghadapi berbagai persoalan bangsa, serta tetap percaya diri karena pemerintah telah menyelesaikan banyak masalah strategis selama 18 bulan jalannya pemerintahan.
“Kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi, kita tidak boleh takut dengan masalah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan, kita tidak boleh takut dengan kekurangan,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026) lalu.
Presiden mengatakan seluruh jajaran kabinet dipilih untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari keterbatasan lapangan kerja, kemiskinan, hingga ketimpangan di masyarakat.
Menurut Presiden, pemerintah memahami persoalan-persoalan tersebut merupakan tantangan nyata yang harus diselesaikan, bukan dihindari. Prabowo mengakui setelah memimpin pemerintahan, dirinya mendapati sejumlah persoalan memiliki dengan skala yang jauh lebih besar dibandingkan perkiraan awal, termasuk kebocoran ekonomi yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Meski demikian, Presiden menilai pemerintah telah mencatat kemajuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Kepala Negara mengatakan hasil kerja itu perlu diakui sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya seluruh jajaran kabinet.
Prabowo menegaskan bahwa sikap rendah hati tidak berarti pemerintah mengabaikan capaian yang telah diraih. Menurut Presiden, bangsa Indonesia harus mampu menghargai keberhasilannya sendiri apabila ingin memperoleh penghormatan dari bangsa lain.
“Tetapi, kalau kita berprestasi, kita harus akui bahwa kita berprestasi, tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita, kalau kita tidak menghormati bangsa kita sendiri,” ujar Prabowo.
Presiden menambahkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati dan menghargai pahlawan-pahlawannya.
Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun digelar sebagai forum evaluasi pelaksanaan program pemerintah menjelang pidato kenegaraan Presiden pada Agustus 2026.
Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan, energi, dan perekonomian sebagai bagian dari evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih. (fuz/*)
