Bogor, pelitabaru.com – Kebakaran di kawasan sekitar TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Senin (7/9/2026), menjadi perhatian Aktivis Preneur Cibungbulang, Agilaripin.
Ia menilai kejadian tersebut harus dilihat bukan hanya sebagai persoalan kebakaran, tetapi sebagai alarm serius terhadap kesiapan mitigasi bencana di kawasan TPAS.
“Kita jangan berspekulasi soal penyebab karena sampai sekarang belum dipastikan. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah kesiapan sistemnya. TPAS merupakan kawasan yang memiliki berbagai potensi risiko, sehingga seharusnya deteksi dini dan mitigasi sudah menjadi bagian dari sistem pengelolaan,” ujar Agilaripin dalam keterangannya yang diterima pelitabaru.com, Senin (7/9/2026) malam.
Ia menyoroti informasi masyarakat bahwa asap sudah terlihat sejak sore sebelum api membesar. Menurutnya, informasi tersebut harus ditelusuri secara serius.
“Kalau memang sejak sore sudah terlihat asap, harus ada jawaban kapan pertama kali diketahui, bagaimana informasi itu diteruskan, dan seberapa cepat respons dilakukan. Jangan sampai kita baru bergerak ketika situasinya sudah membesar,” katanya.
Agilaripin menegaskan, mitigasi bencana tidak boleh dimaknai sebatas pemadaman ketika api sudah muncul.
Menurutnya, pemerintah harus mampu memetakan potensi risiko, melakukan pengawasan, menyediakan sistem peringatan dini, serta memastikan kesiapan sarana dan akses penanganan di kawasan TPAS.
“Mitigasi itu bukan memadamkan api setelah kebakaran terjadi. Mitigasi adalah bagaimana api itu bisa terdeteksi sedini mungkin dan dampaknya tidak sampai mengancam masyarakat. Ini yang harus kita ukur,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah memperhitungkan dampak kebakaran terhadap masyarakat sekitar. Asap dan kualitas udara, menurutnya, tidak boleh menjadi persoalan yang baru diperhatikan setelah warga mulai mengeluh.
“Kalau asap sampai mengarah ke permukiman, siapa yang bertanggung jawab memberikan peringatan kepada warga? Bagaimana kualitas udaranya dipantau? Apa langkah yang disiapkan untuk kelompok rentan? Jangan sampai masyarakat mengetahui bahayanya justru dari kepulan asap yang mereka hirup sendiri,” tanyanya.
Sorotan tersebut semakin kuat karena Pemkab Bogor sebelumnya telah mengalokasikan hampir Rp25 miliar untuk penanganan TPAS Galuga.
Agilaripin mengatakan besarnya anggaran tersebut membuat publik wajar mempertanyakan sejauh mana hasil penanganan dan pengelolaan kawasan dapat dirasakan masyarakat.
“Hampir Rp25 miliar itu uang publik. Saya tidak menuduh ada penyimpangan, tetapi publik berhak bertanya: setelah anggaran sebesar itu, seberapa siap Galuga menghadapi potensi bencana? Apakah sistem pengawasan, mitigasi, sarana, dan perlindungan masyarakat sudah benar-benar diperkuat?” ujarnya.
Menurutnya, persoalan Galuga tidak boleh diselesaikan dengan pola yang sama: terjadi masalah, dilakukan penanganan, kemudian muncul pernyataan evaluasi.
“Kita harus keluar dari pola itu. Jangan setiap ada kejadian kita baru bicara evaluasi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem pencegahan yang bekerja sebelum kejadian menjadi bencana.”
Agilaripin juga mengapresiasi petugas Damkar dan seluruh pihak yang berjibaku menangani kebakaran. Namun, ia menilai apresiasi kepada petugas lapangan tidak boleh membuat persoalan sistem berhenti dibahas.
“Petugas sudah bekerja di lapangan, sekarang pemerintah harus memastikan setelah ini ada evaluasi yang konkret. Apa yang gagal dideteksi, apa yang menjadi kendala, dan apa yang harus diperbaiki? Jangan sampai kejadian yang sama terulang,” katanya.
“Bagi saya, Galuga bukan hanya tempat pembuangan sampah. Di sekelilingnya ada masyarakat yang punya hak untuk hidup aman dan mendapatkan perlindungan. Kalau pemerintah sudah mengeluarkan anggaran besar, maka yang harus terlihat bukan hanya kegiatan dan laporan, tetapi perubahan nyata dalam keamanan kawasan dan perlindungan masyarakat,” tambah Agilaripin menandasi. (din)
