Jakarta, Pelita Baru
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu diharapkan tidak diputuskan pada masa injury time atau detik-detik terakhir agar semua pihak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari regulasi baru tersebut dan memberikan masukan yang konstruktif.
Hal itu diungkap Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella seraya berharap, semakin cepat pembahasan RUU Pemilu dimulai maka akan semakin matang pula aturan yang akan dihasilkan.
“Lebih arif kalau dari awal dipersiapkan dengan matang dan diputuskan tidak pada injury time. Kalau injury time, mungkin ada pasal-pasal yang tidak sinkron, misalnya. Masih ada kesempatan orang untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau pun diputuskan pada injury time pun Hanura siap,” kata Rio dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (6/9/2026).
Menurut Rio, keputusan yang diambil lebih awal akan memberikan ruang bagi pegiat pemilu, pegiat demokrasi, maupun partai politik untuk mencermati ketentuan yang telah ditetapkan dan menempuh mekanisme hukum apabila terdapat aturan yang dinilai tidak tepat.
“Putuskan lebih awal, sehingga teman-teman pegiat pemilu, pegiat demokrasi, dan partai nonparlemen ketika melihat ada yang tidak pas masih diberikan waktu dan ruang untuk melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi,” ujar mantan pentolan Partai NasDem ini.
Rio mengatakan Hanura berharap pimpinan DPR dapat segera berkomunikasi dengan partai politik di luar parlemen untuk membahas rancangan regulasi tersebut. Dia menambahkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dikabarkan akan menjadi pimpinan DPR yang bertemu dengan partai politik, baik yang berada di parlemen maupun nonparlemen, dalam pembahasan RUU Pemilu.
“Kami berharap kalau bisa Pak Dasco mewakili DPR bertemu lebih cepat dengan partai-partai di luar parlemen sehingga partai di luar parlemen pun lebih awal atau lebih dini mempersiapkan diri,” ujarnya.
Menurut dia, komunikasi lebih awal diperlukan agar partai nonparlemen dapat menyampaikan masukan sekaligus memperoleh gambaran mengenai arah pembahasan RUU Pemilu.
Meski demikian, Rio menegaskan Hanura tidak mempersoalkan kapan RUU Pemilu diputuskan selama proses tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak digunakan untuk menghambat demokrasi. “Hanura tidak mengkhawatirkan kapan pun itu diputuskan. Mau injury time, sepanjang masih dalam timeline RUU, bagi Hanura tidak ada masalah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan para kadernya agar tidak terlena dengan kekuasaan. Ia menilai jabatan memiliki batas waktu dan harus digunakan sepenuhnya untuk melayani masyarakat.
Hal itu ia sampaikan saat menyoroti dinamika perjalanan politik serta posisi Partai Demokrat yang kini berada di dalam lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AHY meminta seluruh kader, baik yang berada di eksekutif, legislatif, maupun kepala daerah untuk senantiasa peka dan jujur terhadap kenyataan yang dirasakan oleh rakyat di lapangan.
“Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” ujar AHY dalam Pidato Politik Peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, di Kantor DPP Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).
Ia menegaskan keberadaan partai di pemerintahan bukan hanya merayakan kemenangan atau mengejar kursi semata, tetapi mengawal program strategis agar benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan yang sungguh baik bagi rakyat harus kita dukung dan kawal. Yang belum sempurna, kita bantu perbaiki. Dan kita harus tetap jujur terhadap kenyataan yang dirasakan rakyat. Sebab, yang kita perjuangkan bukan semata-mata keberhasilan satu partai. Yang kita perjuangkan adalah keberhasilan Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, AHY turut berpesan kepada para kadernya agar senantiasa hadir memberikan kerja nyata di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi warga, mulai dari persoalan daya beli hingga ketersediaan lapangan kerja berkualitas.
“Jangan hanya hadir ketika kita membutuhkan suara rakyat. Hadirlah ketika rakyat membutuhkan kerja kita. Jangan tanyakan apa yang dapat kita peroleh dari politik. Tanyakan apa yang dapat kita berikan melalui politik,” ungkap AHY.
Disisi lain, isu percepatan Pemilu 2029 yang dilontarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dinilai bukan sekadar pernyataan politik spontan. Pakar hukum tata negara Mahfud MD menduga isu tersebut justru menjadi manuver yang secara politik menguntungkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurut Mahfud, polemik yang muncul setelah pernyataan Budi Arie malah menciptakan keuntungan politik bagi Jokowi. Budi Arie menjadi pihak yang disorot, sementara Jokowi dinilai memperoleh dampak politik positif dari berkembangnya isu tersebut.
“Secara politik, ini menguntungkan Pak Jokowi. Meskipun Budi Arie disalahkan, itu tetap aja Pak Jokowi yang diuntungkan,” ujar Mahfud melalui kanal YouTube resminya, dikutip Minggu (6/9/2026).
Mahfud juga menilai pernyataan Budi Arie tidak dapat diproses secara hukum karena tidak melanggar ketentuan pidana. Karena itu, ia menduga polemik tersebut lebih berkaitan dengan kalkulasi politik daripada persoalan hukum.
“Malah menurut saya itu disengaja, dilempar aja kan Anda tidak akan diapa-apakan. Lalu sudah diatur agar PSI marahi dia. Gitu kan tambah tertekan,” kata Mahfud.
Ia menduga kemarahan PSI terhadap Budi Arie justru menjadi bagian dari dinamika yang membuat isu tersebut semakin besar di ruang publik. “PSI harus Budi Arie tidak boleh bawa-bawa ini. PSI mungkin benar mengatakan, tapi ada yang ngatur itu. Biar PSI marah pada dia kan tidak akan diapa-apakan oleh hukum,” lanjutnya.
Mahfud menyoroti sikap Budi Arie yang sempat meminta maaf setelah pernyataannya menjadi polemik. Namun, setelah itu Budi Arie kembali menyampaikan analisis bahwa kemungkinan percepatan pemilu tetap terbuka.
Menurut Mahfud, rangkaian pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai strategi politik yang membuat nama Jokowi kembali berada di tengah perbincangan politik nasional. “Ini menurut saya kecerdikannya kalau mau dianggap Pak Jokowi itu mengetahui, bahkan menyuruh ini, itu kecerdikan menurut saya,” ujarnya.
Polemik tersebut bermula dari pernyataan Budi Arie dalam sebuah acara ketika ia mengaku mendapat firasat bahwa Pemilu 2029 dapat berlangsung lebih cepat.
Budi Arie bahkan mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Jokowi sebelum bertanya kepada audiens mengenai kesiapan menghadapi kemungkinan percepatan pemilu.
“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ujar Budi Arie yang kemudian disambut seruan “Siap!” dari audiens.
Budi Arie kemudian mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia. Ia membandingkannya dengan perubahan politik menjelang Reformasi 1998 ketika Pemilu 1999 digelar lebih cepat dari jadwal pemilu berikutnya.
“Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99,” kata Budi Arie.
Ia menilai keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini berpotensi menciptakan situasi politik yang tidak terduga.
“Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” tandasnya.
Mahfud melihat dinamika tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan peta kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai sejak 2024 Jokowi kerap menjadi sasaran kritik, tetapi belakangan sorotan politik mulai bergeser kepada pemerintahan Prabowo.
“Sehingga menurut saya ini kalau bukan permainan politik, tapi dampak politiknya seperti itu,” ucap Mahfud.
Menurut dia, polemik tersebut pada akhirnya dapat memberikan keuntungan politik kepada sejumlah pihak. Budi Arie tidak menghadapi ancaman hukum, PSI semakin mendapat perhatian, sementara Jokowi kembali menjadi pusat pembicaraan politik nasional.
“Tidak akan mengancam Budi Arie secara hukum, dan juga PSI akan makin terkenal, Pak Jokowi makin terkenal juga,” pungkas Mahfud. (dho/*)
