Bekasi, Pelitabaru.com – DPRD Kota Bekasi bersama Pemkot Bekasi, mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp6,7 triliun melalui Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (27/11/2025). Dalam penetapannya dilakukan lebih cepat dari batas akhir yang ditetapkan pemerintah pusat, pada 30 November 2025.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi menjelaskan, percepatan ini bertujuan agar evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera dilakukan, sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami hambatan.
“Dari Permendagri, batas akhir penetapan itu tanggal 30 November. Kita lebih maju selangkah, tanggal 27 November sudah kita sahkan bersama,” jelasnya.
Sementara itu, dari total anggaran sebesar Rp4,2 triliun berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedang mentara Rp2,5 triliun bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Setelah disahkan, dokumen APBD akan dikirim ke Gubernur Jawa Barat, untuk evaluasi sebelum digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun depan.
Menurut Sardi, struktur APBD 2026 dirancang dengan menjaga keseimbangan antara peningkatan pelayanan publik dan efisiensi belanja pegawai. Komponen belanja pegawai disebut masih dalam batas kewajaran, yakni 45 persen sesuai ketentuan mandatory spending.
“Output dari kinerja SDM harus berimbang dengan alokasi belanja pegawai. Itu yang kita jaga agar setiap rupiah berdampak pada peningkatan layanan masyarakat,” tegasnya.
Meski PAD menunjukkan tren peningkatan, DPRD menekankan perlunya strategi berkelanjutan untuk memperluas sumber pendapatan daerah. Fokus diarahkan pada penguatan sektor ekonomi lokal, transparansi perizinan, serta optimalisasi aset daerah.
“Dalam APBD tersebut, alokasi anggaran tetap memprioritaskan pelayanan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan Kota Bekasi di tahun 2026,” katanya.(adv/setwan)
