Jakarta, Pelita Baru Sidang kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan keamanan kerja (K3) dengan terdakwa eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer di Selengkapnya
Gus Alex ‘Pengepul’ Korupsi Haji?
Jakarta, Pelita Baru Kasus dugaan korupsi kuota haji kembali berkembang. Kali ini, nama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mencuat usai menjalani Selengkapnya
Yenti Garnasih Kritik Penerapan Hukum Narkotika Tanpa TPPU
Bogor, pelitabaru.com — Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih melontarkan kritik keras terhadap pola penyidikan kasus peredaran narkotika di Selengkapnya
Pro Kontra KUHP dan KUHAP Baru, Bukti Demokrasi
Jakarta, Pelita Baru Munculnya pro dan kontra dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang Selengkapnya
Pegang ‘Kunci’, Purbawa Bakal Mutasi Pejabat Pajak Nakal
Jakarta, Pelita Baru Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada 9 Selengkapnya
Pemberantasan Korupsi Terhambat Karena UU
Jakarta, Pelita Baru Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono buka-bukaan soal penghambat pemberantasan korupsi. Salah satunya, kata dia adalah, Selengkapnya
Mensesneg: Pencabutan Izin Tak Ganggu Lapangan Kerja
Jakarta, Pelita Baru Pencabutan izin 28 perusahaan di tiga provinsi yang merusak lingkungan, dipastikan tidak akan mengganggu lapangan pekerjaan masyarakat. Hal itu Selengkapnya
Kementerian LH/BPLH Dukung Pencabutan Izin 28 Perusahaan Pelanggaran Lingkungan
Jakarta, pelitabaru.com – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 Selengkapnya
Izin Dicabut Presiden, Jaksa Agung: Bisa Pidana atau Denda!
Jakarta, Pelita Baru Bak pribahasa ‘Jatuh dari Kuali Masuk ke Pengorengan’, usai dicabut izin operasional oleh Presiden Prabowo Subianto, kini nasib 28 Selengkapnya
Mahfud: Putusan MK ‘Tamatkan’ Perpol Kapolri
Jakarta, Pelita Baru Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 soal larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil, secara hukum ‘menamatkan’ seluruh opsi pengaturan Selengkapnya
- Sebelumnya
- 1
- …
- 10
- 11
- 12
- …
- 17
- Berikutnya