Jakarta, Pelitabaru.com – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi DKI Jakarta, Rano Karno, secara resmi membuka ajang Indonesia World Dance Festival (IWDF) 2025, di GOR Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Minggu, (11/05/2025).
Dalam sambutannya Rano Karno mengatakan, IWDF diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia yang jatuh setiap tanggal 29 April, lalu. Sekaligus merupakan salah satu rangkaian dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-500 tahun, pada 2027 mendatang.
Hadir pada acara itu, diantaranya Wali kota Jakarta Selatan, M. Anwar, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, dan undangan lainnya.
“Dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia, BPJS Ketenagakerjaan memberikan atensi khusus, terhadap profesi penari, disadari bahwa menjadi penari tidak lepas dari risiko, baik saat berlatih, maupun ketika tampil dalam sebuah pertunjukan. Risiko bahkan bisa terjadi sejak mereka berangkat dari rumah menuju tempat latihan, menuju lokasi pertunjukan, hingga saat tampil di panggung.
Melihat kenyataan tersebut, tandas, Deny Yusyulian, BPJS Ketenagakerjaan merasa perlu hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai bentuk komitmen untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja seni, khususnya para penari.
“Kami sangat mengapresiasi atensi luar biasa yang diberikan oleh Bapak Wakil Gubernur, yang menyambut baik langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja di sektor minat dan bakat,” ucapnya.
Deny Yusyulian, mengungkapkan, profesi penari masuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah (BPU) yang dapat dilindungi melalui tiga program utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT)
“Adapun iuran program perlindungan ini sangat terjangkau, untuk dua program JKK dan JKM hanya Rp16.800,- per bulan. Untuk 3 program JKK, JKM, dan JHT, iuran hanya Rp36.800,- per bulan.
Lebih lanjut, Deny Yusyulian, menambahkan, program ini akan mulai dijalankan melalui sanggar-sanggar seni yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta. Sanggar-sanggar ini berada di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.
“Oleh karena itu, kami akan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi sanggar-sanggar mana saja yang akan menjadi sasaran sosialisasi dan perluasan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Deny Yusyulian, menyebutkan, berdasarkan data yang diperoleh, terdapat potensi sekitar 35.000 pekerja seni di DKI Jakarta yang dapat dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Potensi akan digarap secara bertahap.
“Melalui langkah ini, kami berharap tidak ada satu pun pekerja seni di DKI Jakarta yang tidak terlindungi. Semua layak mendapatkan perlindungan demi keberlangsungan profesi dan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilandak M. Izaddin menyampaikan bahwa profesi apapun harus dijaga melalui jaminan sosial ketenagkerjaan.
“Penari, Seniman dan Profesi lainnya harus aman dan terjaga ketika bekerja dan berkarya. BPJS Ketenagakerjaan apresiasi mereka semua yang bekerja dengan hati dan kreasi,” jelasnya. (adi/*)
