Jakarta, Pelita Baru
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai sukses membawa nama Kepolisi Republik Indonesia (Polri) berubah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini diungkap analis politik dan isu intelijen Boni Hargens, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (20/9/2026).
Penilaian Boni tak lepas dari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai citizen journalism menunjukkan adanya pendekatan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan informasi.
“Lebih dari sekadar respons terhadap fenomena media, ini mencerminkan kesiapan institusi Polri untuk bertransformasi sesuai tuntutan demokrasi modern,” ujar Boni.
“Era digital yang ditandai oleh amorfisme informasi di ruang maya sudah seharusnya membawa perubahan pada paradigma penegak hukum dalam mengevaluasi dan meredefinisi makna dan pelaksanaan dari peran serta fungsi mereka di tengah masyarakat, bangsa, dan negara,” tambah akademisi Universitas Indonesia tersebut.
Boni menjelaskan, amorfisme informasi menggambarkan karakter informasi digital yang tidak memiliki bentuk tetap, mudah berubah, menyebar ke berbagai arah, dan sulit dikendalikan secara terpusat. Kondisi tersebut, menurut dia, menuntut institusi penegak hukum untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional dalam memperoleh dan menganalisis informasi.
“Dibutuhkan sebuah paradigma baru yang lebih responsif, adaptif, dan mampu memanfaatkan sumber-sumber informasi terbuka secara cerdas dan terstruktur,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut.
Boni mengatakan citizen journalism dapat dipandang sebagai salah satu sumber informasi terbuka atau open source yang dapat dimanfaatkan institusi keamanan dan penegak hukum. Informasi tersebut, kata dia, dapat menjadi bahan untuk memahami berbagai persoalan yang berkembang secara langsung di masyarakat.
“Informasi yang berasal dari masyarakat luas ini, bila dikelola dengan metode yang tepat, dapat menjadi instrumen strategis dalam pemetaan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan (ATHG),” ujarnya.
Menurut Boni, kerangka ATHG merupakan salah satu instrumen analitis dalam kajian keamanan nasional. Dengan menjadikan informasi dari masyarakat sebagai salah satu sumber masukan, analisis dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang aktual dan persoalan yang dirasakan masyarakat
“Dengan memanfaatkan citizen journalism sebagai salah satu sumber masukan, analisis ATHG dapat dilakukan secara lebih komprehensif, berbasis data lapangan yang aktual, dan mencerminkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat,” kata mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA tersebut.
Boni menilai pemanfaatan informasi dari warga melalui platform digital juga perlu disertai dengan kemampuan untuk melakukan verifikasi dan analisis secara tepat. Menurut dia, banyaknya informasi yang beredar di ruang digital tidak serta-merta membuat seluruh informasi tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Boni menjelaskan bahwa pemanfaatan informasi warga dapat membantu menghadirkan perspektif yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan, selama informasi tersebut dikelola secara terstruktur dan diuji kebenarannya.
Dia juga menilai hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat dalam negara demokrasi perlu dibangun melalui komunikasi dua arah. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi, menurut Boni, dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan komunikasi antara warga dengan institusi kepolisian.
“Warga yang aktif melapor dan berpartisipasi melalui jurnalisme digital merupakan mitra strategis dalam menjaga keamanan nasional,” demikian Boni.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap polisi wanita atau Polwan suatu saat dapat menduduki posisi tertinggi di Polri. Ia menyebut peluang itu dapat terbuka dalam beberapa dekade ke depan seiring pengembangan karier dan peningkatan kapasitas Polwan.
Pernyataan itu disampaikan Listyo saat membuka The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. “Sebagaimana tadi disampaikan oleh Presiden IAWP bahwa kita terus mengejar kesetaraan gender,” kata Listyo, Minggu (20/9/2026).
Menurut Listyo, Polri terus membuka ruang bagi Polwan untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan karier hingga jenjang tertinggi. Listyo mencontohkan sejumlah negara yang telah memberikan posisi pimpinan tertinggi kepolisian kepada perempuan. Ia menyebut Australia dan Belanda sebagai contoh.
“Di Australia juga sudah ada Kepala Polisi Wanita, di Netherlands juga sudah ada, dan harapan kita beberapa puluh tahun ke depan Indonesia juga akan mendapat kesempatan untuk dipimpin oleh seorang Kepala Polisi Wanita,” ujarnya.
Konferensi IAWP, menurut Listyo, menjadi ruang bagi polisi wanita dari berbagai negara untuk bertukar pengalaman, informasi, dan pengetahuan. Pertemuan itu diharapkan ikut meningkatkan kemampuan Polwan Indonesia.
“Harapan kami dengan kegiatan saat ini, tentunya kemampuan Kepolisian Wanita, khususnya Polwan, terus bisa meningkat dan tentunya kita bisa terus bersaing,” katanya.
Presiden IAWP Julia Jaeger mengatakan konferensi di Bali diikuti sekitar 500 delegasi polisi wanita dari 43 negara.
Para peserta datang untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas kepolisian. Jaeger juga berharap forum tersebut dapat memperkuat peran polisi wanita, termasuk di kawasan Asia, sekaligus membuka ruang lebih besar untuk pengembangan karier. (din/*)
