Merauke, Pelitabaru.com — Mengenal teknologi pertanian modern tidak selalu berarti mampu memilikinya. Bagi sebagian petani, drone pertanian menawarkan peluang untuk menghemat waktu dan tenaga, tetapi harga perangkat menjadi tantangan tersendiri. Di sinilah kelembagaan petani berpotensi mengambil peran: membuka akses terhadap teknologi melalui kerja sama, bukan hanya kepemilikan secara individual.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pelatihan pemanfaatan drone DJI Agras yang diselenggarakan Tim 5 Ekspedisi Patriot IPB University 2026 bersama CV Myesha Mandiri di Kampung Sumber Harapan (SP3), Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Senin (12/10/2026).
Salah seorang peserta dari Brigade Pangan, Beni, menyampaikan bahwa petani dapat mempelajari teknologi tersebut, tetapi belum tentu memiliki kemampuan untuk membeli perangkatnya sendiri.
“Petani bisa belajar menggunakan teknologi ini, tetapi untuk membeli drone sendiri tentu tidak mudah karena harganya cukup tinggi,” ujarnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa tantangan modernisasi pertanian bukan hanya terletak pada penguasaan teknologi. Akses terhadap alat, pembiayaan, operator, perawatan, dan biaya operasional juga menentukan apakah teknologi dapat digunakan secara berkelanjutan.
Ketua Tim 5 Ekspedisi Patriot IPB University 2026, Dr. Doni Sahat Tua Manalu, S.E., M.Si., menempatkan penguatan kapasitas dan kelembagaan sebagai bagian penting dalam pengembangan pertanian di kawasan transmigrasi.
“Teknologi akan memberikan manfaat lebih besar ketika petani memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakannya. Karena itu, penguatan kelembagaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas teknis agar pemanfaatan teknologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan petani,” katanya.
Salah satu pilihan yang dapat dikaji ialah pemanfaatan drone secara kolektif melalui kelompok tani atau Brigade Pangan. Dalam skema tersebut, alat dapat dikelola bersama, sementara operator yang telah mendapatkan pelatihan memberikan layanan kepada anggota kelompok atau petani lain berdasarkan kesepakatan.
Model seperti ini memerlukan perencanaan yang jelas. Biaya bahan bakar atau energi, baterai, perawatan, transportasi, penggantian suku cadang, serta jadwal penggunaan perlu diperhitungkan agar layanan dapat berjalan tanpa membebani kelompok maupun pengguna.
Anggota Tim 5, Wilda Rosidah, S.Sos., M.Si., melihat penguatan kelembagaan sebagai salah satu aspek penting dalam memperluas akses petani terhadap sarana produksi dan teknologi.
“Ketika alat belum bisa dimiliki oleh setiap petani, kerja sama kelompok dapat menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan. Namun, pengelolaannya harus disepakati bersama, mulai dari jadwal penggunaan, pembiayaan, operator, hingga perawatan alat,” jelasnya.
Pengalaman petani yang telah menggunakan drone memberikan gambaran lain mengenai peluang teknologi tersebut. Margono, Ketua Brigade Pangan Desa Waninggap Sai (SP4), telah memanfaatkan drone untuk penyemprotan lahan padinya. Pada panen Oktober 2026, ia mencatat produksi sebanyak 13 ton beras dari lahan seluas dua hektare dengan varietas Mekongga.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa petani di kawasan transmigrasi sudah mulai mengenal dan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan budidaya. Namun, pengalaman satu petani tidak serta-merta menjadi gambaran hasil yang akan dicapai petani lain karena produktivitas dipengaruhi varietas, kondisi lahan, pengelolaan tanaman, serta proses pascapanen.
Dalam pelatihan itu, Hafiz Septio Rhynanda, S.Tr.P., menyampaikan materi mengenai komponen, manfaat, dan penggunaan drone DJI Agras. Demonstrasi lapangan dipandu Rudy Apriansyah, yang memperkenalkan persiapan perangkat hingga simulasi penerbangan kepada peserta.
Iriyani Ferera dari Balai Penyuluhan Pertanian Tanah Miring turut mendukung peningkatan kapasitas petani melalui pengenalan teknologi. Pendampingan lanjutan dan penguatan keterampilan operator menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar penggunaan alat dapat dilakukan secara tepat.
Bagi Tim 5 Ekspedisi Patriot IPB University, pelatihan ini tidak hanya menjadi kesempatan memperkenalkan teknologi, tetapi juga ruang untuk mengidentifikasi tantangan yang perlu diselesaikan bersama. Apabila akses, pengelolaan, dan pembiayaan dapat dirancang dengan baik, penggunaan drone secara kolektif berpotensi menjadi salah satu layanan pendukung usaha tani di Kawasan Transmigrasi Salor.
Pada akhirnya, modernisasi pertanian tidak harus dimulai dengan setiap petani membeli alat sendiri. Penguatan kelembagaan dapat menjadi jembatan agar teknologi yang mahal dapat dimanfaatkan bersama, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi dan kebutuhan petani. (adi/*)
