Jakarta, Pelita Baru
Pemerintah memastikan anggaran penanganan bencana dapat ditambah jika dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan di lapangan. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada aktivitas penerbangan. Sebaran abu vulkanik membuat sejumlah bandara masih ditutup sementara.
Menurut Purbaya, penanganan bencana mendapat perlakuan khusus dalam penganggaran negara. Sebab, dana tersebut diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
“Akan ada (tambahan), kalau itu tergantung permintaan dari BNPB. Jadi kalau minta, kita lihat. Jadi kalau untuk bencana, treatment-nya beda, itu bukan untuk foya-foya, untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat kita,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Purbaya mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga kini belum mengajukan tambahan anggaran. BNPB, kata Purbaya saat ini masih memiliki dana siap pakai hampir Rp1 triliun untuk penanganan bencana. “Dia punya hampir Rp1 triliun kan yang ready. Terus ditambah lagi nanti dengan kalau ada permintaan, ya kita tambah,” jelasnya.
Purbaya memastikan pemerintah tidak menetapkan batas maksimal khusus untuk anggaran penanganan bencana. Besaran dana akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan penanganan di lapangan.
“Enggak ada untuk bencana, apalagi bencana besarnya. Mudah-mudahan enggak ada bencana lagi, ya. Kita siapkan uang cukup,” beber Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk BNPB sebagai dana antisipasi penanganan bencana selama satu tahun. Dana tersebut dapat digunakan terlebih dahulu ketika terjadi bencana.
Apabila kebutuhan penanganan melebihi anggaran yang tersedia, pemerintah dapat menambah pendanaan melalui mekanisme yang berlaku. “BNPB itu biasanya kita siapin Rp5 triliun untuk jaga-jaga bencana setahun. Nanti kalau kurang ditambah lagi. Karena ini kan bencana beda hitungannya,” sebut Purbaya.
Namun, Purbaya menjelaskan anggaran Rp5 triliun tersebut tidak diperuntukkan bagi kebutuhan rekonstruksi pascabencana, seperti pembangunan kembali bangunan yang mengalami kerusakan.
Untuk kebutuhan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran tersendiri. Purbaya mencontohkan pemerintah menyediakan sekitar Rp101 triliun untuk penanganan dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Sebagai informasi, pagu anggaran BNPB dalam APBN 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp491 miliar. Anggaran tersebut kemudian mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp1,05 triliun
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta alokasi anggaran mitigasi bencana ditambah secara signifikan agar pemerintah memiliki kesiapan lebih kuat menghadapi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurut Prabowo, rangkaian bencana dan kondisi kedaruratan di sejumlah wilayah menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan.
“Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu,” kata Presiden.
Presiden Prabowo menilai respons pemerintah terhadap sejumlah bencana, termasuk di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, berlangsung cukup cepat dan masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan dan pemulihan di daerah terdampak. “Untuk itu saya ucapkan terima kasih semua unsur yang telah bekerja keras,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Selain penanganan bencana di Sumatra, Presiden mengevaluasi respons terhadap kebakaran hutan. Menurutnya, penanganan telah berlangsung cukup masif, meski masih terdapat keterlambatan di sejumlah lokasi yang perlu menjadi bahan perbaikan.
Karena itu, Prabowo meminta pemerintah memperkuat kesiapan sarana penanganan bencana, antara lain dengan memperbanyak helikopter, pompa air, peralatan pemadam kebakaran, serta alat berat di wilayah berisiko tinggi.
Presiden juga meminta ekskavator berukuran kecil ditempatkan lebih dekat dengan daerah yang secara rutin menghadapi kebakaran hutan maupun ancaman bencana lainnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menyusun rencana induk atau masterplan mitigasi bencana secara menyeluruh sehingga personel dan peralatan telah tersedia sebelum kondisi darurat terjadi. “Persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya kita siapkan,” tegas Prabowo.
Penguatan kesiapsiagaan juga mencakup kemampuan udara. Pemerintah mempertimbangkan penambahan helikopter, pesawat untuk operasi modifikasi cuaca, serta pemanfaatan pesawat nirawak atau drone yang mampu membawa air guna membantu penanganan kebakaran.
Prabowo Subianto juga meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji bahan dan metode yang paling efektif untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
Selain itu, kemampuan TNI Angkatan Laut direncanakan diperkuat untuk mendukung penanganan bencana. Presiden menyebut kapal yang akan masuk jajaran TNI AL dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional helikopter dan drone sehingga pengerahan bantuan ke lokasi terdampak dapat dilakukan lebih cepat.
Presiden turut menyoroti penanganan gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan kabut asap. Berbagai ancaman tersebut, menurutnya, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire.
Aktivitas Gunung Anak Krakatau juga berdampak pada operasional penerbangan. Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengatakan pengoperasian kembali bandara yang terdampak abu vulkanik baru dilakukan setelah aspek keselamatan dapat dipastikan.
Demi keselamatan penerbangan, penutupan delapan bandara terdampak diperpanjang hingga Senin, 9 September 2026 pukul 09.00 WIB.
Untuk Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, penutupan dilakukan berdasarkan NOTAM A3368/26 NOTAMR A3355/26 yang berlaku hingga pukul 08.59 WIB.
Selain Bandara Soekarno-Hatta, penutupan dilakukan terhadap Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta, Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Bandara Budiarto Curug di Tangerang, Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat, Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatra Selatan.
“Keselamatan menjadi prioritas kita. Kami melihat situasi terakhir berdasarkan informasi yang diberikan BMKG. Jadi kami belum bisa memastikan kapan akan berakhir karena cuaca terlalu dinamis. Tadi disampaikan BMKG bahwa setiap layer ketinggian arah anginnya cepat berubah, sehingga ini yang harus kita pastikan,” ujar Dudy di Jakarta, Minggu (6/9/2026) malam.
Menurut Dudy, dinamika arah angin pada setiap lapisan ketinggian menjadi salah satu faktor yang terus dipantau sebelum operasional penerbangan dapat kembali dibuka secara aman.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak hanya menyangkut respons di lokasi terdampak, tetapi juga kesiapan sektor transportasi dan berbagai layanan publik terhadap dampak lanjutan bencana. (din)
