Jakarta, Pelita Baru
Keputusan MSCI (Morgan Stanley Capital International) mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market menjadi sinyal positif bagi pasar modal nasional. Keputusan ini tidak hanya meredakan kekhawatiran penurunan klasifikasi dalam jangka pendek, tetapi juga memperlihatkan bahwa reformasi yang dilakukan regulator mulai mendapatkan pengakuan investor global.
Namun, di balik sentimen positif tersebut, Indonesia kini memasuki fase yang lebih krusial: membuktikan bahwa reformasi yang telah dirancang benar-benar efektif dalam praktik.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai hasil Market Classification Review 2026 menunjukkan MSCI tidak meragukan komitmen Indonesia dalam membenahi infrastruktur pasar modal.
Sebaliknya, MSCI melihat adanya kemajuan nyata dari langkah-langkah reformasi yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam memperkuat tata kelola, transparansi, dan kualitas pasar.
“Ini merupakan hasil yang konstruktif. MSCI mempertahankan Indonesia di kategori Emerging Market dan secara eksplisit mengakui berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan. Ini menunjukkan pasar global melihat adanya kemajuan nyata dalam upaya memperkuat kualitas pasar modal Indonesia,” ujar Fakhrul, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, hasil review tahun ini bukan akhir dari proses reformasi, melainkan awal dari fase pembuktian yang sesungguhnya. Jika sebelumnya tantangan utama adalah merancang kebijakan reformasi, kini fokus bergeser pada efektivitas implementasi di lapangan.
Investor global, kata Fakhrul, kini ingin melihat hasil konkret berupa peningkatan transparansi, pembentukan harga saham yang sehat, pengawasan yang lebih efektif, serta penguatan integritas pasar. “Kalau sebelumnya tantangannya adalah merancang reformasi, sekarang tantangannya adalah menunjukkan bahwa reformasi tersebut benar-benar bekerja,” katanya.
Ia menegaskan, perhatian utama MSCI sejatinya bukan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, melainkan kualitas infrastruktur pasar modal nasional. Artinya, respons yang dibutuhkan bukan sekadar menambah regulasi baru, tetapi memastikan pelaksanaan aturan berjalan konsisten dan mampu memperkuat kepercayaan investor.
Terkait tenggat waktu hingga November 2026 yang diberikan MSCI untuk evaluasi lanjutan, Fakhrul menilai Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk menunjukkan progres yang meyakinkan.
Menurutnya, sebagian besar fondasi reformasi utama sebenarnya telah tersedia. Indonesia tidak memulai dari titik nol. “Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi implementasi dan kemampuan menunjukkan hasil yang dapat diukur oleh investor global,” jelasnya.
Fakhrul menilai posisi pasar modal Indonesia saat ini lebih baik dibanding beberapa bulan lalu. Ketidakpastian terkait arah reformasi mulai berkurang, sementara regulator menunjukkan respons cepat terhadap berbagai masukan investor internasional.
Meski demikian, risiko belum sepenuhnya hilang. Evaluasi pada November mendatang akan menjadi momen penentu apakah reformasi yang telah diumumkan mampu meningkatkan kualitas pasar secara berkelanjutan.
Pasar, lanjutnya, akan menilai apakah transparansi kepemilikan saham membaik, sistem surveillance semakin kuat, penegakan hukum berjalan konsisten, serta mekanisme pembentukan harga semakin kredibel.
Pada akhirnya, yang dinilai investor bukan banyaknya aturan baru, melainkan tingkat kepercayaan yang berhasil dibangun melalui implementasi kebijakan tersebut. “MSCI pada dasarnya tidak lagi meminta Indonesia membuat reformasi baru. MSCI sekarang meminta Indonesia membuktikan bahwa reformasi yang sudah dibuat benar-benar bekerja,” tegas Fakhrul.
Keberhasilan mempertahankan status Emerging Market dinilai penting bukan hanya bagi pasar saham, tetapi juga bagi persepsi investor terhadap keseluruhan ekosistem keuangan Indonesia.
Status tersebut berpengaruh langsung terhadap arus modal asing, likuiditas pasar, hingga daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global. Karena itu, periode hingga November menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa reformasi pasar modal bukan sekadar komitmen di atas kertas, melainkan perubahan nyata yang memperkuat fondasi pasar.
Jika momentum ini mampu dijaga, Indonesia berpeluang tidak hanya mempertahankan statusnya sebagai Emerging Market, tetapi juga memperkuat daya saing di tengah kompetisi pasar global yang semakin ketat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Menurut Dave, momentum tersebut harus dijaga agar mampu menciptakan stabilitas kawasan, memberikan kepastian terhadap kondisi geopolitik, serta berdampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia.
“Alhamdulillah rencana damai antara Amerika sama Iran dan bagaimana dampaknya terhadap negara-negara Asia secara keseluruhan ataupun khususnya kita yang di wilayah Asia Tenggara dan juga dampaknya kepada perekonomian Indonesia,” ujar Dave dalam agenda Dialektika Demokrasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Pemberitaan Parlemen di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Lebih lanjut, Dave mengatakan perkembangan konflik di Timur Tengah telah memengaruhi sejumlah indikator ekonomi, mulai dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga harga minyak dunia. Namun, ia mencermati harga minyak mulai mengalami penurunan setelah adanya kesepakatan penghentian serangan.
“Tadi sudah dipaparkan landasan hukumnya dan situasi globalnya. Kita melihat dan merasakan dampaknya. Harga minyak sudah langsung turun, tadi saya lihat sudah di bawah angka 70 (US Dollar). Semoga dalam waktu dekat ini berdampak langsung kepada nilai tukar rupiah terhadap dolar dan kondisi pasar saham, tentu dengan disertai kebijakan-kebijakan fiskal di dalam negeri untuk memastikan situasi kembali stabil,” ujarnya.
Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut berharap seluruh pihak yang terlibat dalam konflik dapat memegang komitmen terhadap penghentian serangan sehingga tidak kembali terjadi eskalasi yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan maupun perekonomian dunia.
“Kita tentu positif kesepakatan ini walaupun ini masih jeda 60 hari Presiden Trump sudah menyatakan menghentikan semua serangan. Nah ini harus juga disertai dengan sekutu-sekutu Amerika khususnya Israel jangan sampai melakukan gerakan tambahan. Insya Allah, peran Netanyahu itu memegang janjinya dan juga Presiden Trump bisa memastikan sehingga tidak ada lagi dinamika yang menggoncangkan dunia,” harapnya.
Terkait hal itu, Indonesia perlu terus mengoptimalkan politik luar negeri bebas aktif dengan membangun komunikasi bersama seluruh pihak serta konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai.
Dave menilai Indonesia dapat terus berperan aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB untuk mengawal implementasi kesepakatan damai sekaligus mendorong pemulihan dan pembangunan kembali wilayah-wilayah yang terdampak konflik.
“Kita memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif, sehingga kita bebas berkomunikasi dengan semua pihak dan terus mendorong serta menjaga perdamaian. Kita bukan memberikan tekanan, tetapi justru menyokong terwujudnya perdamaian. Kita bisa secara aktif di berbagai forum, termasuk di PBB, untuk memastikan poin-poin perdamaian dapat dijalankan sehingga pembangunan ekonomi kawasan maupun pembangunan kembali wilayah-wilayah yang terdampak konflik dapat berjalan dengan baik,” pungkas Dave. (dho)
