Jakarta, Pelita Baru
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II-2026 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Mengetahui hal ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian positif tersebut di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.
”Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29 persen (yoy),” ujar Said melalui rilis yang disampaikan pada Kamis (6/8/2026).
Dirinya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II ini sebagian besar didorong oleh faktor musiman (seasonal factor). Masa libur sekolah pada Juli lalu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor akomodasi serta makanan dan minuman yang melaju hingga 10,6 persen.
Selain itu, momen penerimaan peserta didik baru, jenjang pendidikan tinggi, serta kenaikan kelas turut mendorong kinerja sektor infokom tumbuh 6,97 persen.
Sementara itu, fenomena musim kemarau ekstrem yang meningkatkan penggunaan pendingin ruangan serta lonjakan harga gas akibat konflik geopolitik memicu lonjakan di sektor listrik dan gas sebesar 10,81 persen.
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyangga utama perekonomian nasional dengan kontribusi 53,3 persen terhadap PDB. Meskipun sedikit melambat menjadi 5,05 persen dibandingkan triwulan I-2026 yang mencapai 5,52 persen (terdorong momen Mudik dan Lebaran), kinerjanya dinilai masih terjaga baik.
Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi barang modal tumbuh 6,87 persen, serta ekspor melonjak ke angka 4,13 persen dibanding triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 0,9 persen. Kendati mencatatkan tren positif secara umum, Politisi PDI-Perjuangan ini memberikan catatan kritis terhadap penurunan laju pertumbuhan di sektor manufaktur dan pertanian.
Lebih lanjut, industri pengolahan tercatat melambat dari 5,04 persen pada triwulan I-2026 menjadi 4,52 persen pada triwulan II-2026. “Pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini, sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus menjadi kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional dan cerminan sebagian besar tenaga kerja formal,” tegas Said.
Hal serupa terjadi di sektor pertanian. Meskipun sempat diwarnai panen raya serentak di berbagai daerah, pertumbuhannya melambat dari 4,97 persen pada triwulan I-2026 menjadi 3,8 persen pada triwulan II-2026. Padahal, sektor primer ini berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB dan menampung 28,75 persen tenaga kerja nasional.
Melambatnya sektor manufaktur dan pertanian berimbas langsung pada struktur ketenagakerjaan nasional. Data BPS menunjukkan jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta (Februari 2026) menjadi 60,31 juta atau 40,7 persen (Mei 2026). Namun, proporsi pekerja informal justru mendominasi hingga 87,88 juta jiwa atau 59,3 persen.
Dibandingkan akhir tahun 2025, proporsi tenaga kerja informal tercatat meningkat 1,6 persen, sedangkan pekerja formal mengalami penurunan dengan persentase yang sama. Legislator asal Jawa Timur ini menduga pelebaran jarak (gap) antara sektor formal dan informal tersebut memicu kenaikan angka kesenjangan sosial (rasio gini) nasional dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026, dengan kenaikan paling terasa di kawasan perkotaan (0,383 ke 0,387).
”Mereka yang bekerja di sektor formal relatif lebih berdaya tahan karena dukungan jaminan sosial. Sementara pekerja di sektor informal langsung berhadapan dengan tekanan inflasi di sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan,” ungkap Said.
Guna mengatasi tantangan structural tersebut, Said mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah perbaikan iklim usaha di sektor industri manufaktur dan perdagangan besar, serta memperluas akses inklusi pendidikan tinggi.
”Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai jaminan sosial, terkhusus ditujukan kepada para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai pelemahan nilai tukar rupiah perlu direspons dengan kebijakan yang mampu memperkuat sektor-sektor produktif, sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
Hal ini menjadi sorotannya lantaran pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa depresiasi mata uang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila diiringi peningkatan devisa dan produktivitas.
Ia mengatakan Indonesia memiliki peluang memanfaatkan kondisi tersebut melalui penguatan sektor pariwisata, peningkatan ekspor, serta percepatan hilirisasi industri.
“Fokus kita bukan meratapi rupiah yang melemah, melainkan mengejar ekonomi yang kuat. Ketika rupiah tertekan oleh dinamika global, kita harus mampu mengubah tantangan itu menjadi peluang ekonomi,” ujar Amin melalui rilisnya.
Perlu diketahui, ketika rupiah melemah, Indonesia berpotensi menjadi destinasi yang lebih kompetitif bagi wisatawan mancanegara karena biaya hotel, kuliner, transportasi, dan berbagai layanan wisata menjadi relatif lebih murah jika dihitung menggunakan mata uang asing.
“Pariwisata adalah ekspor yang datang ke Indonesia. Wisatawan membawa devisa tanpa kita harus mengirim barang ke luar negeri. Karena itu, pemerintah perlu menjadikan sektor ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif,” katanya.
Dirinya juga mendorong pengembangan destinasi wisata unggulan, seperti Labuan Bajo, Raja Ampat, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Wakatobi, melalui peningkatan konektivitas, kebersihan, keamanan, kualitas pelayanan, serta promosi internasional.
Selain pariwisata, ia menilai pelemahan rupiah juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekspor nasional. Baginya, berbagai produk seperti kelapa sawit, perikanan, kopi, kakao, furnitur, tekstil, alas kaki, hingga industri kreatif memiliki peluang lebih besar bersaing di pasar global apabila didukung peningkatan kualitas dan nilai tambah.
“Hilirisasi harus terus dipercepat agar Indonesia tidak lagi hanya menjual bahan mentah. Semakin tinggi nilai tambah produk yang kita ekspor, semakin besar devisa yang masuk dan semakin kuat fondasi ekonomi nasional,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah perlu terus mengurangi ketergantungan terhadap impor, terutama untuk bahan baku strategis dan komponen industri, guna memperkuat daya tahan perekonomian terhadap gejolak nilai tukar. Menurutnya, berbagai strategi tersebut perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Nilai tukar yang terlalu lemah tetap berisiko memicu inflasi, menaikkan biaya produksi, dan mengurangi daya beli masyarakat. Karena itu, stabilitas ekonomi makro harus tetap menjadi prioritas,” imbuhnya.
Pun, Amin juga mendorong sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha untuk menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat iklim investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas pasar ekspor Indonesia.
Sebab, terangnya, kekuatan ekonomi suatu negara pada akhirnya tidak ditentukan oleh mahal atau murahnya mata uang, melainkan oleh kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar dunia.
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, dan potensi pariwisata kelas dunia. Jika semua potensi itu dikelola secara optimal, pelemahan rupiah bukan sekadar menjadi tantangan, tetapi dapat menjadi momentum untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu. (din)
