Bogor, Pelita Baru
Kendati masih mengalami defisit anggaran hingga Rp446 miliar, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan program prioritas tetap berjalan. Sejumlah langkah pun disiapkan, salah satunya menunda sejumlah program Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) sebagai upaya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Total SKPD ada 38 di lingkungan Pemkab Bogor, sebanyak 17 SKPD sudah diselaraskan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan dikutip dari suarabotim.com, Rabu (23/9/2026).
Meski demikian, ia memastikan sejumlah kewajiban pemerintah tetap menjadi prioritas, termasuk pembayaran gaji ke-13 dan gaji ke-14 bagi pegawai paruh waktu. “Ada beberapa kewajiban yang harus kita bayar seperti gaji ke-13, ke-14 paruh waktu,” terangnya.
Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, membenarkan jika terdapat sejumlah penyesuaian pendapatan daerah, salah satunya dipengaruhi kondisi sektor pertambangan di wilayah Bogor Barat yang belum dapat beroperasi sebagaimana proyeksi sebelumnya.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya. “Perubahan ini pada prinsipnya diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban, menyesuaikan anggaran yang telah berjalan, serta mendukung kegiatan prioritas,” ujar Ajat, beberapa waktu lalu.
Dari sisi belanja, lanjut Ajat, perubahan APBD diarahkan antara lain untuk menampung anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan melalui perubahan penjabaran APBD, menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga, memenuhi kebutuhan belanja aparatur sipil negara, serta menyesuaikan penggunaan anggaran yang telah memiliki peruntukan khusus.
Selain kebutuhan wajib dan mengikat, pemerintah daerah juga mengusulkan sejumlah program prioritas, di antaranya dukungan bagi guru pendidikan agama Islam, dukungan terhadap PB PON Jawa Barat, apresiasi kepada masyarakat atau pihak yang berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Bogor, serta penguatan sarana pendukung Inspektorat.
Ajat menegaskan, perangkat daerah perlu lebih fokus terhadap program yang telah direncanakan dan dianggarkan. Pemerintah daerah tidak ingin perubahan APBD dipenuhi terlalu banyak usulan kegiatan baru.
“Untuk kegiatan baru, kita minta perangkat daerah lebih fokus pada program yang memang sudah direncanakan dan dianggarkan,” katanya.
Sementara itu, untuk rancangan APBD 2027, pemerintah daerah menempatkan sejumlah kebutuhan pelayanan dasar dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai prioritas. Salah satunya adalah pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 100 persen.
Penanganan sampah, penerangan jalan umum, pelayanan dasar, serta penguatan ketahanan pangan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi perhatian. Program GPM dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan akan terus didorong hingga tingkat perdesaan.
Pada sektor belanja modal, sejumlah pembangunan strategis turut menjadi perhatian, termasuk penuntasan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, pengembangan infrastruktur jalan, serta rencana pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan akses dan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah Bogor Timur dan Bogor Barat.
Gagasan lain yang menjadi perhatian adalah pembangunan Taman Edukasi Sampah. Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengelolaan sampah, tetapi juga sarana edukasi dan wisata yang memperkenalkan pengelolaan sampah kepada masyarakat. (duan/*)
