Jakarta, Pelita Baru
Pemerintah dan DPR RI sepakat menindaklajuti usulan mahasiswa yang disampaikan melalui sejumlah aksi pada pekan lalu. Baik eksekutif maupun legislatif, yakin, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan elemen vital demi melahirkan kebijakan publik yang berkualitas dan berpihak pada rakyat.
“Kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dikutip Minggu (21/6/2026).
Merespons gelombang aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini, Nusron justru menyambutnya dengan tangan terbuka. Bagi politisi Golkar ini, aksi turun ke jalan adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Setiap kebijakan yang dihasilkan terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” jelasnya.
Nusron mengingatkan, pejabat publik di era sekarang tidak boleh antikritik. Mereka wajib memiliki keterbukaan untuk mendengarkan berbagai pandangan miring sekalipun, sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada publik.
Terlebih dalam momentum Bulan Pancasila saat ini, pemerintah mendorong tebalnya budaya dialog dan evaluasi berkelanjutan. Tujuannya, agar setiap kebijakan yang diteken selaras dengan ideologi bangsa.
“Ini di Bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai apa tidak? Sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak? Kalau belum, ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai,” cetus Nusron.
Lewat paradigma ini, kementeriannya tidak lagi memandang demonstrasi mahasiswa sebagai batu sandungan atau hambatan kerja. Sebaliknya, aksi tersebut ditempatkan sebagai alarm evaluasi yang sangat berharga.
Nusron pun menggaransi, setiap poin tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam unjuk rasa akan dikaji secara mendalam. Masukan tersebut bakal dijadikan bahan bakar untuk menyempurnakan regulasi agraria dan tata ruang demi kesejahteraan rakyat luas.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad berkomitmen akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan mahasiswa. Bahkan, ia menekankan sebagian tuntutan itu telah ia sampaikan langsung kepada pemerintah dan pejabat terkait.
“Beberapa aspirasi yang ditujukan kepada DPR, kami juga sudah sampaikan. Dan Insyaallah kita akan lanjutkan dan kita akan tindaklanjuti,” ujar Pimpinan DPR Koordinator Politik dan Keamanan Ini.
Pertama, kata Dasco, pihaknya berjanji akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang masih menjadi tersangka segera dicabut. Dia berjanji proses itu akan dilakukan dalam satu pekan ke depan.
“Tadi Ketua Komisi III DPR sudah berkomunikasi. Dalam satu minggu ke depan, Insyaallah mahasiswa Trisakti yang 16 itu status tersangkanya akan dicabut,” ujar Dasco.
Kedua, kata Dasco, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian agar dua mahasiswa Universitas Mercu Buana, yang ditahan karena membawa bensin saat menuju DPR, segera dilepaskan. “Kenapa ditahan, karena dia membawa bensin, ditahan. Tapi malam ini, begitu bubar demo ini, dia langsung bebas. Lepas dari sini,” ujarnya.
Ketiga, Dasco mengaku juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan penghematan. Ke depan, kata Dasco, akan ada penghematan sekitar Rp70 triliun dari proses tata kelola yang tidak efektif.
Keempat, terhadap sejumlah tuntutan lain, DPR, kata Dasco, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah. Beberapa tuntutan itu mulai dari perbaikan program MBG, penghematan APBN, termasuk kesejahteraan guru honorer.
“Nah yang lain-lain, terkait dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya, kami akan secepatnya komunikasikan dan tindak lanjuti, sampaikan dengan pemerintah,” katanya.
Di hadapan perwakilan mahasiswa, Dasco menegaskan bahwa pengawasan DPR terhadap pelaksanaan Program MBG berjalan beriringan dengan upaya pemerintah melakukan perbaikan tata kelola. “Pengawasan DPR berjalan, sementara BGN juga bekerja keras melakukan efisiensi untuk menyelamatkan anggaran negara. Langkah-langkah perbaikan seperti ini harus terus dilanjutkan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menambahkan terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN telah melakukan evaluasi dan penyisiran sehingga bakal ada penghematan anggaran sekitar Rp 70 triliun. Adapun terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), Saan menegaskan, Bahlil telah dihubungi dan berkomitmen akan menyelesaikan secepatnya.
”Skema terkait dengan penurunan (harga BBM) juga nanti akan diselesaikan dalam waktu yang cepat. Dan, kami dari DPR juga akan memfasilitasi teman-teman untuk dialog secara langsung. Terkait tuntutan dan lainnya, secepatnya, akan kami komunikasikan dan tindak lanjuti,” kata Saan. (dho/*)
