Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan pangan dan menghentikan kebocoran kekayaan negara. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada kegiatan panen raya udang dan peninjauan sortir hasil panen di kawasan tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam 19 bulan masa pemerintahannya, sejumlah capaian strategis telah berhasil diraih, terutama di sektor pangan nasional. Kepala Negara menyebut Indonesia kini telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama.
“Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sudah kita kerjakan mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Pangan relatif kita aman,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menilai capaian tersebut menjadi hal penting di tengah situasi dunia yang saat ini dipenuhi konflik dan ketidakpastian geopolitik. Menurut Presiden, Indonesia harus tetap waspada dan memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor.
“Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Maha Kuasa kita masih tidak terlibat, tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita,” ucap Presiden.
Selain ketahanan pangan dan pertahanan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara mandiri sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kepala Negara menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Dan sekarang kekayaan-kekayaan kita, kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan. Harus kita lakukan, ini perintah dari Undang-Undang Dasar. Dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga kembali menyinggung pidatonya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 20 Mei 2026 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan besar, namun masih menghadapi persoalan kebocoran sumber daya negara yang harus segera dihentikan.
“Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor. Dan kebocoran ini harus kita hentikan. Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya, dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia,” tutur Presiden.
Menurut Presiden Prabowo, seluruh upaya tersebut dilakukan agar kekayaan bangsa dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu. “Kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya segelintir saja,” pungkas Presiden.
Kedaulatan pangan, pengelolaan mandiri sumber daya alam, dan penghentian kebocoran kekayaan negara menjadi fondasi utama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, dan sejahtera.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membongkar dugaan praktik kebocoran kekayaan nasional melalui skema under invoicing ekspor yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027, Rabu (20/5/2026), Prabowo menyebut potensi kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai US$ 908 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun.
Menurut Prabowo, Indonesia sejatinya merupakan negara dengan neraca perdagangan yang terus mencatat surplus karena nilai ekspor lebih tinggi dibanding impor. Namun, keuntungan dari perdagangan itu dinilai tidak sepenuhnya tinggal di dalam negeri karena sebagian besar justru mengalir keluar melalui berbagai modus manipulasi perdagangan internasional.
“Kalau ilmu dagang, negara yang menjual lebih banyak daripada membeli harusnya tidak pernah mengalami krisis ekonomi,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia mencatat keuntungan perdagangan sebesar US$ 436 miliar dalam periode 22 tahun. Namun pada periode yang sama, tercatat pula aliran dana keluar mencapai US$ 343 miliar. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal kuat adanya kebocoran sistemik dalam aktivitas ekspor nasional.
Prabowo menilai praktik under invoicing menjadi salah satu akar persoalan utama. Modus tersebut dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya agar keuntungan dapat diparkir di luar negeri dan tidak tercatat sebagai penerimaan dalam negeri.
“Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan,” tegasnya.
Kepala negara menjelaskan, sejumlah pelaku usaha diduga mendirikan perusahaan afiliasi di luar negeri, kemudian menjual komoditas dari Indonesia ke perusahaan miliknya sendiri dengan harga jauh di bawah harga pasar. Setelah itu, barang dijual kembali dengan harga normal di negara tujuan sehingga selisih keuntungan tersimpan di luar Indonesia.
Selain manipulasi harga, Prabowo juga menyoroti dugaan permainan volume ekspor. Ia mencontohkan pengiriman batu bara sebanyak 10 ribu ton yang di Indonesia hanya dilaporkan 5 ribu ton. Padahal, data sebenarnya tercatat lengkap di negara tujuan impor.
Menurutnya, praktik serupa tidak hanya terjadi pada batu bara, tetapi juga diduga terjadi pada ekspor kelapa sawit dan berbagai komoditas strategis lainnya. Ia menyebut praktik tersebut telah berlangsung lama dan menjadi salah satu faktor yang menggerus kapasitas fiskal negara.
Prabowo menegaskan, dampak kebocoran ekonomi itu sangat besar terhadap kemampuan pemerintah membiayai pembangunan nasional. Ia menilai keterbatasan anggaran negara selama ini ikut memengaruhi rendahnya ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga pembiayaan program strategis pemerintah.
Selain under invoicing, Presiden juga menyinggung praktik penyelundupan melalui pelabuhan yang dinilai memperparah kebocoran ekonomi nasional. Ia meminta seluruh pihak berani membongkar persoalan tersebut secara terbuka agar perbaikan tata kelola perdagangan dan penerimaan negara dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Kita harus mengatakan yang merah merah, yang putih putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya,” kata Prabowo. (fuz)
