Jakarta, Pelita Baru
Daya beli masyarakat hingga akhir April 2026 masih tetap ada. Salah satunya, tercermin dari meningkatnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
Penerimaan kedua pajak tersebut meningkat 40,2% atau sekitar Rp221,2 triliun.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBNKiTA edisi April 2026 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
“Peningkatan PPN dan PPnBM ini mencerminkan masyarakat masih memiliki daya beli. PPN dan PPnBM yang naik 40,2% mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi masih tinggi. Ini semua mematahkan tuduhan bahwa ekonomi kita melambat,” tegas Menkeu.
Menkeu Purbaya juga mengungkapkan bahwa penjualan mobil dan motor melonjak seiring aktivitas yang Kembali normal pasca libur Lebaran.
Ditambahkannya, penjualan motor pada April meningkat 28,1% (yoy) dibandingkan pada Maret 2026 yang mengalami kontraksi 17,1% (yoy). Sementara, penjualan Mobil meningkat 55% (yoy) dibandingkan Maret 2026 yang mengalami kontraksi 13,8% (yoy).
Menkeu juga menekankan bahwa APBN pada April 2026 terjaga solid. Buktinya penerimaan pajak meningkat kuat (tumbuh: 16,1 persen). “Belanja negara lebih cepat (tumbuh 34,3 persen). Defisit terkendali.APBN terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi” kata Menkeu Purbaya.
Purbaya merinci soal belanja negara, menurutnya, pada April 2026 pendapatan negara Rp918,4 triliun, belanja negara Rp1.082,8 triliun, dan defisit APBN Rp164,4 triliun. “Angka defisit pada April 2026 menurun menjadi 0,64% dibandingkan pada Maret 2026 yang sebesar 0,93%,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, penerimaan pajak melanjutkan tren pertumbuhan aktivitas ekonomi dan semakin baiknya implementasi coretax. Selain itu mayoritas jenis pajak utama tumbuh solid menggambarkan penghasilan dan konsumsi masyarakat yang terjaga.
Menkeu menjelaskan cukai tumbuh didorong peningkatan produksi rokok pada Triwulan I-2026 Rp74,8 triliun meningkat 2,2% persen dari Triwulan I-2025 yang hanya Rp73,2 triliun.
Bea masuk masih terjaga pertumbuhannya didorong peningkatan bea masuk dari komoditas LPG dan kebutuhan proyek. Bea keluar meskipun terkontraksi namun mulai mengalami perbaikan sejalan dengan penguatan harga CPO di maret dan April 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai proyeksi yang disampaikan Presiden mencerminkan optimisme yang realistis, dengan tetap mempertimbangkan berbagai tantangan global maupun domestik yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
“Insyaallah kondisi ekonomi 2027 akan lebih baik. Pemerintah juga sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi,” ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, gejolak ekonomi global seperti fluktuasi nilai tukar, tekanan terhadap pasar keuangan, serta ketidakpastian geopolitik merupakan dinamika yang wajar. Namun, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Saan menambahkan, berbagai program prioritas pemerintah yang saat ini dijalankan diyakini akan mulai memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa RAPBN 2027 harus menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat transformasi ekonomi nasional.
“Yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi itu berkualitas, mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa nilai tukar rupiah dan pasar saham akan tetap terkendali seiring langkah-langkah antisipatif yang disiapkan pemerintah dan otoritas terkait.
Menurut Saan, sinergi antara pemerintah, DPR RI, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal pembahasan RAPBN 2027 agar kebijakan fiskal yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional. “Kita optimistis dengan kebijakan yang tepat dan kerja sama semua pihak, ekonomi Indonesia pada 2027 akan berada dalam kondisi yang lebih baik,” pungkasnya. (din/*)
