Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto menyoroti lemahnya sistem ekonomi nasional yang dinilai menyebabkan kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Presiden saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang tetap mencatat pertumbuhan, tetapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, semua pakar dan guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat,” ujar Presiden Prabowo.
Menurutnya, jawaban atas persoalan tersebut harus dijelaskan secara ilmiah dan berdasarkan data yang objektif. Presiden menilai kondisi tersebut menunjukkan sistem ekonomi yang dijalankan saat ini berada pada jalur yang tidak tepat.
“Kalau kita teruskan sistem seperti ini, saya yakin tidak mungkin kita menjadi bangsa yang makmur,” katanya.
Ia mengingatkan tanpa kemakmuran, Indonesia akan sulit menjaga kedaulatan dan berpotensi menjadi bangsa yang lemah. Presiden juga menyoroti praktik aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Menurutnya, Indonesia sebenarnya tidak pernah mengalami kerugian perdagangan karena nilai ekspor selalu lebih besar dibanding impor. Namun, sebagian besar keuntungan dari aktivitas ekonomi nasional justru mengalir ke luar negeri.
Prabowo mengungkapkan berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selama 22 tahun Indonesia memperoleh keuntungan sekitar USD436 miliar, tetapi sekitar USD343 miliar justru keluar dari dalam negeri.
“Ini yang menyebabkan gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, dan anggaran negara selalu terasa tidak cukup,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti praktik under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan yang dinilai menjadi penyebab kebocoran penerimaan negara. Ia menjelaskan praktik tersebut dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya melalui perusahaan di luar negeri.
“Ini adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan,” katanya.
Menurut Presiden, praktik tersebut terjadi pada berbagai komoditas strategis seperti batu bara dan kelapa sawit. Karena itu, ia meminta seluruh pihak berani bersikap jujur dan melakukan pembenahan terhadap lembaga pemerintah, termasuk sektor kepabeanan dan cukai.
“Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegasnya.
Presiden menilai pembenahan tata kelola ekonomi dan pengawasan ekspor menjadi langkah penting agar kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan.
“Kita mengapresiasi Presiden Prabowo yang secara langsung hadir di DPR untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi politik dan transparansi kepada rakyat melalui parlemen,” ujar Habib Aboe Bakar Alhabsyi dalam keterangan tertulisnya.
Habib Aboe menilai target-target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah harus diikuti dengan langkah konkret yang berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya dalam menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat. Jangan sampai angka makro terlihat baik, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan dan menghadapi tekanan biaya hidup,” kata Politisi Fraksi PKS itu.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam pengelolaan fiskal, terutama terkait utang negara dan efektivitas belanja negara agar benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita mendukung pembangunan nasional, tetapi pengelolaan anggaran harus tetap prudent, efisien, dan tepat sasaran. Setiap rupiah APBN harus kembali kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Habib Aboe meminta pemerintah memperkuat sektor pangan, energi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Ketahanan pangan, energi, dan penguatan UMKM harus menjadi prioritas. Ini penting agar ekonomi nasional memiliki fondasi yang kuat dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak global,” ujarnya.
Habib Aboe menegaskan Fraksi PKS di DPR RI akan terus mengawal pembahasan RAPBN secara kritis dan konstruktif demi memastikan kebijakan fiskal pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan sosial.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah indikator utama dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan target pendapatan negara dalam APBN 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027,” kata Presiden Prabowo.
Ia menjelaskan belanja negara pada 2027 direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Sementara itu, defisit APBN ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen dari PDB. “Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujarnya.
Presiden juga memaparkan target suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sedangkan inflasi dijaga pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Menurut Presiden, strategi fiskal dan moneter harus mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dunia. Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 70 hingga 95 dolar AS per barel.
Sementara lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.
Presiden optimistis ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi tersebut harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen, lebih rendah dibanding target sebelumnya yang berada pada kisaran 6,5 hingga 7,5 persen.
Sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,30 hingga 4,87 persen. Presiden juga menargetkan rasio gini membaik pada kisaran 0,362 hingga 0,367 guna mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar. Bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tegasnya.
Selain itu, indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575, sedangkan indeks kesejahteraan petani diproyeksikan naik menjadi 0,8038.
Prabowo mengatakan nilai tukar petani (NTP) yang saat ini mencapai angka 126 harus terus ditingkatkan.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan proporsi lapangan kerja formal menjadi 40,81 persen pada 2027 dari sebelumnya 35 persen pada 2026. (fuz)
