Jakarta, Pelita Baru
Lembaga Survey Indonesia (LSI) merilis hasil jajak pendapat bertajuk ‘Evaluasi dan Komitmen Publik terhadap Pancasila’. Hasilnya, sebanyak 73,9 persen responden menyebut Indonesia sebagai negara demokratis.
Dalam keterangannya, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan, hasil ini menunjukan bahwa legitimasi sistem demokrasi di mata publik masih relatif kuat. Dimana, mayoritas masyarakat Indonesia menilai sistem politik di Tanah Air masih berada dalam koridor demokrasi.
Persepsi tersebut, kata Djayadi lagi, mencerminkan bahwa mekanisme dasar demokrasi, seperti pemilu, kebebasan berpendapat, dan pergantian kekuasaan, masih diakui berjalan di Indonesia.
“73,9 persen menyatakan Indonesia demokratis,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat merilis hasil survey dilansir Senin (13/4/2026).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, angka tersebut merupakan akumulasi dari penilaian responden terhadap tingkat demokrasi di Indonesia. Dalam survei tersebut, responden diminta menilai seberapa demokratis Indonesia saat ini.
“Hasilnya, sebanyak 12,3 persen responden menilai Indonesia sangat demokratis, sementara 61,6 persen lainnya menyatakan cukup demokratis,” ucap Djayadi.
Dalam survei yang sama, responden juga ditanyai mengenai tingkat kepuasan terhadap jalannya demokrasi di Tanah Air. Hasilnya, sebanyak 9,5 persen responden menyatakan sangat puas dan 60,3 persen menyatakan cukup puas.
“69,8 persen menyatakan puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia,” tulis LSI dalam paparannya.
Sementara itu, sebanyak 25,2 persen responden menyatakan kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 2,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Mengenai kebebasan mengkritik pemerintah, survei LSI juga mencatat hampir 70 persen publik merasa puas, terdiri dari 11 persen sangat puas dan 57 persen cukup puas. Sisanya, 24 persen menyatakan kurang puas, 4 persen tidak puas sama sekali, dan 4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Selain itu, dalam hal kebebasan menjalankan agama, hasil survei mencatat sebanyak 92 persen responden mengaku puas, dengan rincian 33 persen sangat puas dan 59 persen cukup puas.
“Tingkat kepuasan juga tinggi pada kebebasan berkumpul atau berserikat, yakni mencapai 83 persen (14 persen sangat puas dan 69 persen cukup puas),” kata LSI.
Sedangkan, hasil survey Poltracking menunjukan 75 persen warga puas dengan kebebasan berpendapat di Indonesia. Dan, kebebasan pers dan media sosial sebesar 75 persen. Adapun kepuasan terhadap jaminan perlindungan hukum dan perlakuan setara di depan hukum mencapai 70 persen.
Survei LSI ini dilakukan pada 4–12 Maret 2026 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih (berusia 17 tahun ke atas).
Dari populasi tersebut, dipilih sebanyak 2.020 responden secara acak menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Lembaga Survei Poltracking Indonesia merilis hasil penelitian yang dilakukan pada awal Maret 2026, di mana salah satunya memotret elektabilitas partai politik (parpol).
Hasilnya, Gerindra berada di posisi puncak dengan raihan 26,1%. Disusul PDI Perjuangan (PDIP) 15,4% dan Golkar 9%.
“Di mana hasilnya Partai Gerindra 26,1%, PDIP 15,4%, kemudian Golkar 9,0%, lalu PKB 8,1%, PKS 5,9%, Demokrat 5,6%, dan NasDem 5,5%,” kata Peneliti Utama Poltracking Masduri Amwari pada rilis daring, Senin (13/4/2026).
Sementara PAN mendapatkan elektabilitas 2%, PPP 1,5%, dan PSI 1,2%. (zie/*)
