Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan deregulasi dan penyederhanaan prosedur, termasuk menghapus aturan yang dinilai tidak relevan. Hal ini ditegaskannya dalam pidato kunci pada Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Imperial Hotel Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).
Menurut Prabowo, penyederhanaan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk gugus tugas khusus untuk debottlenecking yang bertugas menangani hambatan investasi secara cepat dan langsung.
“Gugus tugas ini telah terbukti efektif. Kami telah menyelesaikan banyak masalah karena langsung ke intinya. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung mengadu kepada saya. Anda dapat langsung mengadu kepada saya. Melalui duta besar Anda, melalui perwakilan Anda, melalui MITI atau JETRO atau apa pun, Keidanren, saya bersedia menerima pengaduan,” tegasnya.
Prabowo sendiri menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kemitraan investasi yang nyata dan berkelanjutan melalui pendekatan yang praktis serta berorientasi pada hasil.
“Dalam transformasi strategis ini, pendekatan kami sangat praktis dan pragmatis. Semua proyek harus layak, dapat dibiayai bank, dan memberikan manfaat serta pengembalian investasi yang nyata,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap kolaborasi internasional, khususnya dengan Jepang yang dinilai unggul dalam teknologi, metode, dan pengalaman industri. Ia menilai sinergi tersebut dengan potensi sumber daya dan pertumbuhan Indonesia akan menciptakan hubungan saling menguntungkan.
“Itulah mengapa kami sangat terbuka terhadap partisipasi aktif Jepang—teknologi, pengalaman, dan metodenya. Dikombinasikan dengan sumber daya dan skala kami, hubungan ini akan menguntungkan kedua belah pihak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menawarkan peluang investasi, tetapi juga kemitraan strategis jangka panjang. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membentuk sovereign wealth fund yang mengonsolidasikan aset dan perusahaan milik negara dalam satu manajemen terpadu guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
“Kami menginginkan manajemen yang rasional dengan praktik terbaik. Kami juga berkomitmen memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dan hasilnya sangat menjanjikan,” ucapnya.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa hasil awal pengelolaan dana tersebut menunjukkan perkembangan positif. Dalam tahun pertama operasionalnya, sejumlah aset bahkan mencatat peningkatan signifikan, dengan pengembalian yang mencapai hampir 300 persen.
“Ini sangat menggembirakan. Tentu kita masih memiliki jalan panjang, tetapi kami optimis dengan arah perkembangan ke depan,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Presiden kembali mengajak investor global untuk mempererat kemitraan dengan Indonesia, khususnya dalam pembangunan industri, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi bersama.
“Sekali lagi, kami tidak hanya menawarkan peluang, tetapi kemitraan nyata. Kami mencari mitra yang siap membangun industri, mentransfer teknologi, dan tumbuh bersama,” pungkas Presiden.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia mengamankan rencana investasi dan kerja sama bisnis Jepang di Indonesia dengan total nilai mencapai US$ 22,6 miliar atau sekitar Rp 384,2 triliun dari Jepang.
Kesepakatan investasi ini turut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat kunjungan kerjanya ke Jepang, Senin (30/3/2026). Kesepakatan tersebut dicapai dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo yang menandai tingginya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi nasional.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden menyaksikan secara langsung pengumuman sepuluh nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pelaku usaha dari kedua negara.
Ia memastikan momen ini menjadi simbol kuat komitmen dunia usaha Indonesia dan Jepang dalam memperluas kolaborasi yang lebih konkret ke depannya.
“Di hadapan Presiden Prabowo, perwakilan perusahaan dari kedua negara secara bergantian menyampaikan dan menampilkan kerja sama yang telah disepakati,” tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet dalam akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (30/3/2026).
Kerja sama yang disepakati tersebut mencakup berbagai sektor vital, mulai dari proyek hilirisasi energi bersih, eksplorasi minyak dan gas bumi (migas), pengembangan panas bumi, hingga teknologi digital. Selain itu, kesepakatan tersebut juga menyentuh penguatan ekosistem keuangan yang inklusif dan berbagai investasi strategis lainnya.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, forum ini menjadi panggung penting untuk menunjukkan arah transformasi ekonomi Indonesia yang lebih modern, kompetitif, dan berkelanjutan,” tutup keterangan tersebut. (fuz/*)
