Jakarta, Pelita Baru
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah yang akan ditetapkan pemerintah bisa memberikan efek yang positif bagi perekonomian Indonesia.
Ia menyebut, kebijakan yang ditujukan untuk mengelola konsumsi BBM di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah memang berpotensi menghemat permintaan bahan bakar hingga 20%. Namun, juga memiliki efek pendorong konsumsi lainnya.
Efek pendorong terhadap ekonomi itu akan terjadi bila kebijakan WFH yang bakal diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam waktu dekat itu ditetapkan setiap Jumat, karena dampaknya kecil terhadap tekanan produktivitas.
“Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil. Sementara perjalanannya sama dari sini ke kantor,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia mengatakan, bagi ASN, Jumat biasanya dijadikan momentum untuk olahraga bersama saat pagi harinya, dan waktu kerja juga terpotong kewajiban salat Jumat. Menurutnya, tak berbeda dengan yang ada di sektor swasta, termasuk di pabrik-pabrik.
“Kalau di sini kan pagi-pagi olahraga, enggak lama salat Jumat, habis salat Jumat leyeh-leyeh, habis itu pulang. Pabrik juga sama kan, paling pendek. Jadi dipilih yang paling sedikit shocknya ke produktivitas,” tutur Purbaya.
Purbaya mengatakan, rencana kebijakan penerapan WFH ini telah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko Airlangga kemarin secara daring. Rapat itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Tito menjelaskan, dalam rapat itu juga membahas kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan bahan bakar minyak (BBM), pascalonjakan harga minyak global. Meskipun begitu, dia masih belum mau membeberkan detail terkait rencana itu.
“Sudah rapat kemarin, rapat hampir tiga atau empat jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan. Ya saya nggak tahu siapa di istana. Apakah Pak Menko PMK (Pratikno), apakah Menko Ekonomi (Airlangga Hartarto) ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” kata Tito di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Tito mengatakan salah satu skema yang dipertimbangkan adalah WFH selama satu hari dalam seminggu. Meskipun dia belum mau membeberkan kapan rencana itu akan diterapkan.
“Yang saya dengar itu adalah satu hari selama seminggu. Tapi hari apa yang akan diambil, biar nanti yang putuskan. Nanti kan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke presiden,” katanya.
“Setelah ada arahan bapak presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar-sabar aja,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kepastian kebijakan bekerja dari rumah (WFH) saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum final.
“Masih ada pembahasan. Belum final,” katanya kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Saat ditanya mengenai kapan pengumuman kebijakan tersebut akan diberlakukan, Airlangga mengatakan, “Ya nanti akan diumumkan.”
Pemerintah mewacanakan kebijakan Work From Home atau WFH sebanyak satu hari dalam seminggu untuk menghemat konsumsi BBM di tengah gejolak dunia.
Rencana penerapan WFH ini telah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko Airlangga kemarin secara daring.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Tito menjelaskan, dalam rapat itu juga membahas kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan BBM, pascalonjakan harga minyak global. Meskipun begitu, dia masih belum mau membeberkan detail terkait rencana itu.
Tito mengatakan salah satu skema yang dipertimbangkan adalah WFH selama satu hari dalam seminggu. Meskipun dia belum mau membeberkan kapan rencana itu akan diterapkan.
Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan kondisi terkini ketersediaan energi, termasuk pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan dan pengamanan stok energi. Khusus BBM jenis Solar, Bahlil menyebutkan saat ini Solar sepenuhnya sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri, tanpa perlu impor.
Sementara untuk bensin dan LPG, Indonesia masih membutuhkan pasokan dari luar negeri dengan porsi yang bervariasi. “Dan saya ucapkan terima kasih di sana sini sekalipun ada kondisi geopolitik, ada kejadian di Timur Tengah tetapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas perintah Bapak Presiden hampir setiap hari kami diperintahkan untuk mengecek betul, memastikan betul tentang kebutuhan rakyat terutama di BBM pada saat mudik ke kampung halaman masing-masing ataupun pada saat kembali,” tutur Bahlil dalam konferensi pers usai tinjauan pasokan BBM di SPBU Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).
“Seperti apa saya sampaikan di awal bahwa insya Allah pemerintah akan menjaga tentang pasokan energi kemudian cadangan energi kita dan harga. Dalam berbagai kesempatan sekalipun dalam kondisi yang memang hampir semua dunia kena tetapi kita bersyukur kepada Allah atas perintah Bapak Presiden dan dukungan rakyat hari ini BBM di negara kita tercinta baik daripada bensin, solar maupun LPG terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
“Namun kita harus menyadari bahwa kondisi geopolitik ini tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan. Bahkan dalam berbagai analisa itu rasanya sih kita berdoa agar bisa selesai perang ini dengan baik, cepat. Tapi kalau kita melihat dengan yang ada, ya ini kita berusaha untuk tidak terlalu panjang,” imbuhnya.
“Atas dasar itu Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita,” lanjutnya.
“Saya menyampaikan di kesempatan ini bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian, sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam hal ini darurat, kita harus yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor, jadi clear,” tegasnya.
“BBM berbentuk bensin sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri tetapi kita sudah mencari alternatif-alternatifnya termasuk crude-nya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dari total kebutuhan kita. Tapi saya yakinkan kepada Bapak Ibu semua insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik,” paparnya.
Kendati demikian, pemerintah memastikan ketahanan energi domestik masih dalam status aman dan terkendali, meskipun sejumlah negara di Asia mulai menghadapi situasi darurat energi.
Sebagai antisipasi, pemerintah telah mengalihkan sumber impor minyak mentah (crude oil) yang selama ini melewati Selat Hormuz. Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah berupaya untuk mencari sumber alternatif pengganti minyak dari Timur Tengah ke negara lain, atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kita juga tahu bahwa 20% dari crude kita itu kita ambil dari Selat Hormuz, sekarang kita sudah switch ke tempat lain dan pasokannya sekarang insya Allah sudah mulai membaik. Jadi mohon doanya saja,” tambahnya.
Di tengah upaya tersebut, Bahlil mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara efisien dan tidak melakukan pembelian berlebih atau panic buying.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada oknum yang memanfaatkan situasi krisis ini untuk menimbun BBM bersubsidi atau memperjualbelikannya kembali ke sektor industri.
“Saya mohon kepada saudara-saudara saya yang oknum-oknum melakukan penimbunan mohon lihatlah Ibu Pertiwi sekarang lagi membutuhkan anak-anak Ibu Pertiwi yang bijak. Kalau kita cinta negara kita, kalau kita cinta rakyat kita, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan,” tegas Bahlil.
Terkait dengan kebijakan harga, pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah gejolak global ini.
Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari skema bantalan subsidi yang tepat agar beban krisis tidak langsung menghantam daya beli masyarakat.
“Doakan kami, dari pemerintah khususnya untuk subsidi sampai dengan semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari akal bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat. Jadi untuk subsidi jadi saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus-menerus untuk mencari solusi yang terbaik sekalipun krisis tapi tetap rakyat kita perhatikan tentang keadaannya,” tandasnya. (din/*)
