Jakarta, Pelita Baru
Rencana impor 105 ribu unit kendaraan jenis Pikap dari India untuk keperluan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), terus menuai sorotan. Ada yang menyebut, wacana ini mematikan industri lokal, ada juga yang menilai, pengiriman ini sebagai proyek bagi-bagi jatah.
Terlepas dari itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, jika komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong penguatan industri dalam negeri sangat jelas.
Ia menilai, arah kebijakan kepala negara sudah tegas dalam konteks keberpihakan pada produksi nasional. “Kalau menurut saya harusnya sih kalau Presiden juga tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri. Saya pikir Presiden sih posisinya clear dalam hal ini,” ungkapnya kepada wartawan di kantornya, Selasa (24/2/2026).
Terkait usulan penundaan impor, Purbaya sendiri menyatakan pihaknya mengikuti pandangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Purbaya menegaskan, pemerintah akan mempertimbangkan kesiapan industri otomotif nasional, sejalan dengan pernyataan Dasco.
“Pak Dasco ada komentar katanya kemarin, kami ikuti Pak Dasco saja,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Dasco menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan meminta masukan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan dalam negeri dalam memproduksi 105 ribu unit pikap yang semula direncanakan diimpor dari India. Evaluasi ini bertujuan memastikan kapasitas dan kesiapan industri nasional.
Dasco juga meminta pemerintah untuk menunda rencana impor tersebut karena Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan ke luar negeri.
“Tentunya, Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut,” kata Dasco.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin mengatakan, pihaknya telah menghimpun pandangan dari pelaku industri dan asosiasi otomotif yang keberatan atas skema impor dalam bentuk completely built up (CBU).
“Langkah tersebut berisiko menekan utilisasi pabrik nasional serta mengurangi kontribusi sektor otomotif terhadap perekonomian domestik,” katanya.
Saleh menegaskan kapasitas produksi pikap nasional mencapai ratusan ribu unit per tahun dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen serta didukung jaringan layanan purna jual yang tersebar luas.
Ia mengingatkan kebijakan perdagangan harus sejalan dengan agenda hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja. “Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ujarnya.
Pernyataan Saleh ini dikuatkan sikap Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) yang meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membatalkan impor 105 ribu mobil pikap dari India. Pasalnya, keputusan itu dinilai tidak tepat dan tidak nasionalis.
Presiden KSPN Ristadi mengatakan alasan bahwa industri dalam negeri tidak bisa memproduksi yang digunakan untuk impor pikap tersebut tidak logis.
“Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksi sekitar 1 juta unit kendaraan dalam setahun, setelah melakukan verifikasi kemampuan produksi beberapa pabrik otomotif di Indonesia,” ujar Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, keputusan impor ini juga tidak mencerminkan nasionalisme karena akan sangat merugikan ekonomi dan negeri hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Artinya bahwa Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksinya. Lalu, di mana rasa Nasionalisme Dirut PT Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK?,” jelasnya.
Alasan lain, impor dilakukan karena tipe pikap impor 4×4 lebih sesuai dengan medan pertanian perdesaan di Indonesia. Hal ini dinilai tak masuk akan juga karena selama ini pikap buatan dalam negeri sudah sangat mumpuni, sehingga ia mempertanyakan urgensi kebijakan itu.
“Pertanyaannya, apakah selama ini hasil pertanian tidak terangkut karena tidak ada pick up 4×4? Setahu kami selama ini mayoritas alat angkut hasil pertanian adalah kendaraan pick up jenis 4×2 produksi dalam negeri, dan selama ini pula baik-baik saja,” katanya.
Kemudian, alasan bahwa pikap impor disebut lebih murah juga dinilai alasan yang tak masuk akal. Pasalnya, tak ada harga pembanding karena Indonesia belum pernah produksi dalam negeri.
“Setahu kami belum ada kendaraan pick up 4×4 yang diproduksi industri dalam negeri (data bisa saling croscek jika kami keliru), lalu kendaraan darimana yang dijadikan pembanding harga dimaksud ? Kok bilangnya lebih murah dari harga kendaraan dalam negeri,” ujarnya.
Agrinas sendiri berencana mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India pada tahun ini untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Rencana impor mencakup 35 ribu unit mobil pikap 4×4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu unit pikap 4×4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.
Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah Putih yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Kendaraan yang diimpor akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan logistik koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia.
Program Kopdes Merah Putih dirancang pemerintah untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar.
Wacana impor tersebut menuai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.
Sebelumnya, CEO Divisi Otomotif Mahindra & Mahindra Ltd, Nalinikanth Gollagunta mengatakan menantikan kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pengadaan 105.000 unit mobil pikap.
Adapun, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.
“Kami menantikan kerja sama ini untuk mendukung Koprasi Indonesia melalui kemitraan kami dengan Agrinas Pangan Nusantara,” ujar CEO Divisi Otomotif Mahindra & Mahindra Ltd, Nalinikanth Gollagunta dalam siaran resminya, dikutip Senin (23/2/2026). (fuz/*)
