Jakarta, Pelita Baru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) begitu getol melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, kinerja lembaga antirasuah ini tetap diragukan jika belum berani mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan Presiden ke 7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Setidaknya hal itu disuarakan peneliti media dan politik, Buni Yani dalam unggahan akin Facebooknya dilihat Minggu (8/2/2026). “Sebagai rakyat Indonesia, kami sama sekali tidak bisa dibuat yakin oleh KPK sebelum mengusut dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya,” tulis Buni Yani.
Dalam keterangannya di akun media sosial itu, Buni Yani sendiri menyikapi OTT KPK di wilayah Depok pada Kamis (5/2/2026) malam. Dimana dalam operasi itu, KPK mengamankan seditinya tujuh orang, termasuk pejabat pengadilan dan petinggi badan usaha.
Dari OTT tersebut, KPK menetapkan lima tersangka, yakni I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok, Yohansyah Maruanaya selaku Jurusita di PN Depok.
Selanjutnya, Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD.
“Sebagai orang Depok, kami sama sekali tidak terkejut atas kejadian ini,” pungkas Buni Yani.
Buni Yani sendiri sebelumnya juga pernah menyindir KPK untuk mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi. Saat itu, ia juga menilai, rajinnya KPK menggelar OT) terhadap sejumlah kepala daerah bukanlah prestasi membanggakan.
Demikian pandangan peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari dari akun Facebook pribadinya, pada Rabu (28/1/2026).
“Mau 1000 OTT bupati kelas teri dilakukan, tapi kalau KPK tak berani usut Whoosh & Jokowi, itu cuma gimmick belaka. Kosong,” kata Buni Yani.
Buni Yani menduga kuat telah terjadi penggelembungan harga proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh. Diketahui, biaya membangun Kereta Whoosh yang rutenya hanya 142 kilometer (km) lebih mahal ketimbang proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang rutenya berjarak 1.500 km.
Kereta HHR yang menghubungkan kota suci Makkah dan Madinah itu menelan biaya 7 miliar dolar AS, atau sekitar Rp116,2 triliun (asumsi kurs Rp16.600 per dolar AS). Lebih murah ketimbang proyek Kereta Whoosh yang biayanya 7,27 miliar dolar AS, setara Rp120,7 triliun.
KPK sendiri begitu gencar melakukan OTT kepala daerah. Sepanjang 2025-2026, KPK mencatat tujuh kepala daerah terjaring OTT.
Kepala Daerah yang terjaring OTT KPK di antaranya Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Walikota Madiun Maidi, dan Bupati Pati Sudewo. (duan)
