Jakarta, Pelita Baru
Republik Indonesia (RI) ditunjuk menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kepercayaan ini dinilai tak hanya akan memperkuat posisi tawar diplomatik di kancah internasional tapi juga momentum percepatan reformasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di level nasional.
Hal itu diungkap Anggota Komisi XIII DPR Mafirion, yang menyebut, penunjukkan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM juga berdampak pada peningkatan citra dan kredibilitas internasional Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, perdamaian, dan hak asasi manusia.
“Menjadi Presiden Dewan HAM Dunia bukan sekadar prestise internasional, melainkan tanggung jawab besar untuk memimpin dengan keteladanan, dialog, dan prinsip keadilan global,” ujar Mafirion dikutip dari VOI, Rabu (7/1/2026).
Menurut Mafirion, ada sejumlah keuntungan strategis yang dapat diperoleh Indonesia dari jabatan tersebut. “Sebagai representasi Global South, Indonesia akan memiliki ruang lebih luas untuk mengangkat isu-isu HAM dari perspektif negara berkembang, seperti hak atas pembangunan, keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, hingga dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan,” katanya.
Anggota komisi bidang HAM itu berpandangan, ada pengaruh yang lebih besar terhadap arah kebijakan HAM global melalui pendekatan dialog, kerja sama, serta pencegahan politisasi isu HAM yang kerap terjadi di forum internasional.
“Selain itu, kepemimpinan di Dewan HAM PBB juga berpotensi menjadi dorongan kuat bagi percepatan reformasi HAM di dalam negeri. Karenanya, standar dan perhatian internasional yang meningkat harus dijadikan pemicu untuk memperbaiki sistem perlindungan HAM nasional secara nyata,” ujar Mafirion.
Mafirion menambahkan, peran Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Dunia juga akan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya dalam isu-isu HAM regional dan kemanusiaan.
Dampak tidak langsungnya, kata dia, adalah meningkatnya kepercayaan global terhadap stabilitas hukum dan politik Indonesia, yang pada akhirnya dapat menciptakan iklim investasi dan ekonomi yang lebih kondusif.
“Posisi tersebut benar-benar harus dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan nilai tawar dalam diplomasi baik di level regional maupun global,” kata Mafirion.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan kepada media mengatakan, Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Nantinya, jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas itu, lanjut kementerian, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif dan berimbang.
“Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” ujar Menlu RI.
Indonesia sendiri saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati.
Kementerian Luar Negeri RI menekankan, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional.
Kepemimpinan Indonesia pada tahun 2026 juga bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua, kata kementerian. (din/*)
