Bogor, pelitabaru.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (WALHI Iabat) menyoroti krisis irigasi yang melanda lahan pertanian di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Gangguan fungsi irigasi ini diduga kuat akibat sedimentasi yang dipicu oleh aktivitas pertambangan Galian C di sekitar wilayah tersebut, yang mengancam ketahanan pangan daerah.
Ketua Dewan Daerah WALHI Jabar, Dedi Kurniawan, mengungkapkan bahwa Kecamatan Tanjungsari memiliki luas lahan sawah mencapai 790 hektare yang tersebar di lima desa. Kawasan ini dikenal sebagai penghasil beras kualitas premium (Kelas A) dengan potensi produksi mencapai 10.000 ton per tahun.
”Namun, saat ini petani sangat dirugikan. Akibat sedimentasi yang masuk ke sungai Cibeet hingga ke Dam Irigasi Cikompeni, pengairan sawah terganggu parah. Dampaknya, frekuensi panen menurun drastis hanya menjadi satu kali dalam setahun, dan tonase hasil panen pun merosot tajam,” ujar Dedi dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).
Dedi mengaku miris melihat nasib para petani yang hingga kini belum mendapatkan solusi konkret dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, meski telah berulang kali melakukan audiensi dan menyampaikan keluhan.
Ia mengkritisi kontradiksi antara visi pemerintah pusat dalam mengedepankan ketahanan pangan dengan realitas di lapangan. Menurutnya, pemerintah terkesan mengabaikan kawasan produksi beras yang sudah ada dan tidak berupaya mempertahankan kelestariannya.
“Sangat miris, di satu sisi pemerintah menggaungkan ketahanan pangan, tapi di sisi lain justru membiarkan kawasan produktif ini terbengkalai. Langkah Advokasi dan Tuntutan
Berdasarkan hasil investigasi bersama Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jabar dan masyarakat di lima desa terdampak,” katanya.
WALHI Jabar mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas, yakni Normalisasi Sungai, meminta dinas terkait di tingkat Pemkab, Pemprov, hingga Pusat melakukan normalisasi Sungai Cibeet dan Dam Irigasi Cikumpeni. Audit Lingkungan, mendesak pemeriksaan izin serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap dua perusahaan tambang yang diindikasikan menjadi penyebab utama sedimentasi. Pendampingan Petani, memberikan pendampingan intensif kepada petani terdampak untuk memulihkan produktivitas lahan.
WALHI Jabar bersama FK3I Jabar berkomitmen akan terus melakukan advokasi hingga hak-hak petani terpenuhi dan irigasi Cikumpeni sepanjang 8,5 kilometer kembali berfungsi normal demi menjaga kedaulatan pangan di Kabupaten Bogor.
Sementara, Relawan Petani, Syarif Hidayat dan Abdul Gofur mengungkapkan pada 18 Juni 2026 Pemkab Bogor pernah mengeruk sedimen dan penanganan longsoran yang dilakukan temporer dan belum tuntas. Para petani berharap kehadiran Kepala Dinas PU Kabupaten Bogor tanpa melalui perwakilannya untuk segera meninjau langsung kondisi Sungai Cibeet dan Irigasi Cikumpeni bersama – sama kelompok tani di lima desa. Namun, hingga berita ini dimuat, Kepala Dinas PU Kabupaten Bogor belum kunjung memberikan tanggapan terhadap aspirasi para petani tersebut. (Sab)
