Kota Bogor, pelitbaru.com – Pemerintah Kecamatan Tanah Sareal tengah mematangkan berbagai persiapan untuk menerima kunjungan kerja delegasi Pemerintah Pakistan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
Kunjungan internasional tersebut dikemas dalam bentuk studi tiru terkait program pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta manajemen pengendalian jumlah penduduk yang akan dilakukan pada Rabu mendatang.
Camat Tanah Sareal, Rokib, mengungkapkan bahwa lokasi yang terpilih menjadi pusat studi banding antarnegara tersebut adalah Kampung Tematik Kebon Pedes.
“Kita akan menerima kunjungan dari Pemerintah Pakistan ke Kampung Tematik Kebon Pedes. Kampung ini mewakili Kota Bogor, sudah lolos tingkat kota dan Provinsi Jawa Barat, dan akan maju ke tingkat nasional,” ujar Rokib saat memberikan keterangan pada Senin (28/9/2026).
Rokib menjelaskan, penetapan Kampung Kebon Pedes sebagai lokasi studi tiru tidak terlepas dari adanya kesamaan karakteristik geografis maupun demografis. Hal ini menjadikan kawasan tersebut dinilai sangat ideal sebagai ruang pembelajaran bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Rokib memaparkan profil Tanah Sareal sebagai kecamatan termuda di Kota Bogor. Memiliki luas wilayah mencapai 20,60 kilometer persegi, kecamatan ini dihuni oleh sekitar 239 ribu jiwa yang tersebar di 11 kelurahan.
Keberagaman latar belakang warga membentuk akulturasi kultur dan bahasa yang dinamis, yakni perpaduan antara budaya Betawi dan Sunda Bogor.
Saat ini, Tanah Sareal terus berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di Kota Bogor. Perkembangan pesat tersebut didorong oleh tingginya tingkat urbanisasi seiring dibukanya akses jalan tol dan maraknya pembangunan kawasan perumahan baru.
Kendati mengalami pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang pesat, isu sosial masih menjadi perhatian serius pihak kecamatan. Rokib menyebutkan, saat ini tercatat masih ada lebih dari 13 ribu warga yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem.
Untuk memastikan intervensi bantuan sosial dari pemerintah tepat sasaran, pihaknya terus melakukan verifikasi dan pembaruan data desil secara bertahap.
Di sisi lain, dalam hal penataan administrasi kependudukan, Kecamatan Tanah Sareal berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Program percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Tanah Sareal berhasil mencatatkan persentase capaian tertinggi di tingkat Kota Bogor.
Kinerja pelayanan publik di wilayah ini juga mendapat apresiasi dari pemerintah daerah.
“Alhamdulillah pada 2025 lalu, Kecamatan Tanah Sareal masuk tiga besar terbaik dalam penilaian pelayanan dan tupoksi, dan mendapat piagam penghargaan dari Pemerintah Kota Bogor,” tutur Rokib.
Menurut Rokib, keberhasilan tersebut disokong oleh tiga program inovasi unggulan yang dijalankan secara konsisten:
Nguriling Lembur: Program pelayanan publik langsung ke permukiman warga yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sembako bagi masyarakat disabilitas, serta program Jumat Berbagi untuk warga yang sedang sakit.
Santuy (Penataan PKL dengan Santun dan Santai): Pendekatan dialogis dan humanis dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL), yang disertain penyediaan Sentra Kuliner di lokasi resmi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tertib.
Wasdalbang (Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan): Pelibatan aktif pengurus RT dan RW dalam mengawasi jalannya pembangunan fisik di lingkungan masing-masing.
Memasuki periode pembangunan 2026–2027, sejumlah proyek strategis direncanakan bakal berjalan di Kecamatan Tanah Sareal.
Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan SMA Negeri baru di Kelurahan Kayumanis, perencanaan fasilitas rumah sakit, serta penataan akses jalan melalui pembangunan Flyover Kebon Pedes dan pelebaran jalan di sekitarnya.
Mengenai rekayasa lalu lintas di perlintasan Kebon Pedes, Rokib mengonfirmasi bahwa terdapat perubahan konsep dari rancangan awal. Proyek yang semula direncanakan berupa jembatan bawah tanah (underpass) kini dipastikan berganti menjadi jembatan layang (flyover), dengan target pengerjaan fisik dimulai pada tahun 2027.
Berdasarkan koordinasi teknis bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), skema flyover dinilai jauh lebih efisien dari segi anggaran ketimbang pembuatan underpass.
“Menurut PUPR, pembangunan flyover akan lebih murah dibandingkan underpass. Kontur tanahnya juga labil dan kalau underpass akan memakan lahan yang lebih luas. Apalagi kita tahu lahan di situ milik lahan perorangan,” ungkap Rokib.
Ia menambahkan, skema pembagian kewenangan pengerjaan telah disepakati. Proses pembebasan tanah akan ditangani oleh Pemerintah Kota Bogor, sedangkan pengerjaan fisik jembatan layang akan dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Secara teknis, konsep pengerjaannya akan menyerupai Flyover R.E. Martadinata yang tidak membutuhkan pembebasan lahan warga secara masif di sisi jalan.
“Soalnya flyover pilihan waktu, underpass itu lebih lama dan lebih sulit terkait penggalian tanahnya. Konsepnya seperti R.E. Martadinata, di sana pelebaran tanahnya tidak cukup banyak. Tapi lebih fix-nya, karena program ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas PUPR yang memegang perencanaannya, jadi Dinas PUPR yang lebih tahu detailnya,” terangnya.
Sementara itu, untuk perkembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kayumanis, pengerjaan di lapangan saat ini masih berfokus pada pembukaan akses jalan dan proses pematangan lahan (cut and fill).
“Kendalanya kontur tanah cukup berat dan naik-turun, dengan beda ketinggian atau tebing mencapai di atas 10 meter. Maka dari itu masih dilakukan pemadatan dan pemerataan tanah agar tidak terlalu tinggi. Terkait PSEL secara keseluruhan masih menunggu perencanaan, studi Amdal masih berjalan, dan belum ada pemenangnya lelang. Saat ini masih dilakukan survei lokasi oleh beberapa kontestan lelang secara bergantian,” urainya.
Di akhir pemaparannya, Rokib turut memberikan klarifikasi mengenai isu penataan dan pemekaran wilayah di Tanah Sareal yang belakangan sempat meramai di media massa. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada arahan maupun petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait kabar tersebut.
“Memang wacana seperti itu ada, tetapi saya juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait soal pemekaran dari pusat. Mungkin kajiannya nanti dilakukan provinsi atau Kemendagri, tetapi belum ada tindak lanjut soal itu,” jelasnya.
Rokib menegaskan, wacana penataan wilayah maupun penggabungan kecamatan seperti isu masuknya wilayah Kemang atau sebagian Jasinga ke Kota Bogor masih sebatas wacana lepas yang belum diputuskan.
“Wacana yang sebelumnya terkait pengembangan Bogor Selatan dan Bogor Barat yang dijadikan satu kecamatan saja sampai saat ini belum terjadi. Jadi terkait dengan pemekaran wilayah Tanah Sareal, intinya kami belum menerima keputusan atau instruksi resmi apa pun,” pungkasnya.
