Bogor, Pelita Baru
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan menjanjikan, penyelesaian pembayaran 12 proyek pekerjaan kepada sejumlah kontraktor dengan nilai total mencapai Rp44 miliar, bisa terbayar pada bulan November mendatang.
Menurutnya, hal ini dikarenakan kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek untuk menyelesaikan pekerjaannya selama 50 hari kalender.
“Jadi, bukan utang, cuma retensi kebanyakan ya, dan pemberian kesempatan. Proyeknya ada sekitar 12-an itu di PU dan Disdik. Yang paling besar di Dinas PU itu proyek Jembatan Bojonggede-Kemang (Bomang) sekitar Rp6 miliar,” jelas Wildan kepada wartawan, Senin (12/10/2026).
Lebih lanjut, Wildan juga memastikan, pembayaran pekerjaan itu akan dilakukan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tentunya setelah regulasinya direview Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dulu dan setelahnya dibayar melalui perubahan APBD,” kata Wildan lagi.
Sebelumnya, Wildan juga memastikan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan Pemkab Bogor tetap berjalan, dan penganggarannya sesuai instruksi dan arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
“Belum ada rencana penundaan pelaksaan kegiatan yang sudah terprogram atau sudah dilaksanakan. Semuanya berjalan dengan baik dimana penganggarannya sesuai instruksi dan arahan bapak bupati,” kata Wildan kepada Pelita Baru, Minggu (11/10/2026).
Termasuk, kata Wildan, soal alokasi anggaran untuk pembangunan jalan tambang yang bakal menelan biaya pembebasan lahannya mencapai Rp100 miliar, akan dipangkas Rp90 miliar, dimana angaran hasil pemangkasan itu akan diarahkan ke sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sehingga sisa anggaran untuk pembebasan lahan jalan tambang tersisa sebesar Rp10 miliar saja.
“Ya, jalan tambang masih teranggarkan Rp100 miliar dan semua masih dalam proses pembahasan. Yang pasti, semua program yang telah direncanakan akan tetap berjalan meski memang ada pengurangan pendapatan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang diperkirakan mencapai Rp151 miliar. Tapi kita pastikan anggaran pendidikan, kesehatan dan infratsruktur yang menjadi skala priortas belanja tetap terjaga,” tegas Wildan. (duan/*)
