Jakarta, Pelita Baru
Isu reshuffle kabinet kembali mencuat seiring dengan evaluasi komunikasi publik para pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kabar ini kian menguat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga dikabarkan bakal mengikuti jejak Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo yang mundur dari jabatannya.
Namun begitu, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana merombak susunan menteri. Meski demikian, ia tak menampik jika evaluasi terhadap kinerja dan komunikasi publik para pejabat kabinet terus berjalan secara rutin melalui koordinasi dan pemantauan berkala.
Pihak Istana juga membantah rumor pengunduran diri Purbaya dari kabinet. Penegasan resmi ini disampaikan untuk meredakan spekulasi publik serta menjaga stabilitas persepsi terhadap arah kebijakan nasional.
Pernyataan Prasetyo dikuatkan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo dan meminta publik tidak berspekulasi melampaui kewenangan tersebut.
“Menyangkut dengan reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif bapak presiden karena itu kita semua harus taat tunduk pada hak prerogatif bapak presiden,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (28/7/2026).
Karena itu, ia meminta semua pihak tidak berspekulasi melebihi kewenangan yang ada. Ia menekankan bahwa penetapan susunan menteri sepenuhnya berada di tangan kepala negara.
Bahlil juga kembali mengingatkan publik agar membiarkan mekanisme evaluasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memicu kegaduhan politis. “Jangan berspekulasi melampaui batas kewenangan. Sekali lagi reshuffle itu adalah hak prerogatif bapak presiden,” kata Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.
Sikap senada disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengonfirmasi bahwa belum ada komunikasi resmi dari Presiden Prabowo kepada jajaran partainya mengenai rencana perombakan kabinet. “Enggak ada,” kata Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat.
AHY menambahkan bahwa fokus utama seluruh partai koalisi saat ini adalah mendukung efektivitas program kerja pemerintah yang sedang berjalan. “Belum ada,” kata Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melakukan evaluasi komunikasi publik para pejabat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli 2026, sambil menegaskan hak prerogatif atas reshuffle kabinet yang menjadi sorotan publik.
Evaluasi mencakup gaya komunikasi sejumlah menteri yang dianggap kurang tepat, seperti Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang mendapat teguran Komisi V DPR akibat ucapannya terkait reshuffle dan mutasi pejabat.
Selain itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga pernah meminta maaf atas pernyataan kontroversial terkait tanah menganggur, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mundur terkait komentar tidak sensitif.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai bahwa evaluasi menyeluruh tetap diperlukan menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo. Menurutnya, berbagai persoalan hukum dan tata kelola di tingkat lembaga perlu mendapat perhatian serius.
“Ikan busuk dari kepala dan ini buktinya hari ini. Kasus BGN kasus APH jadi bukti. Artinya, sebentar lagi 2 tahun nih pemerintahannya Prabowo, pilihannya adalah reshuffle kabinet atau Prabowo akan terhempas,” kata Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat.
Hari menilai dinamika di internal pemerintahan menjadi ujian bagi jajaran menteri dalam menerjemahkan visi Presiden secara tepat. “Itu kan sebetulnya sebuah ujian bagi kabinetnya mampu tidak mempraktikkan atau menyambut apa yang diutarakan presiden,” kata Hari.
Ia juga menyoroti keberadaan berbagai faksi politik di lingkaran dalam Istana yang sering menjadi bahan perbincangan publik dan media. “Hari ini kalau bicara umum siapa sih faksi di presiden yg legal di presiden, media sudah mengungkap kok, ada kelompoknya Sjafrie, ada kelompoknya Dasco adidas orang menyebutnya anak didik Dasco, kapolda kader politik Dasco, BINDA binaan Dasco, itu sering disebut di media. Belum lagi Hambalang Boys, ada lagi kelompok Kemang yang kita sebut adiknya sendiri kan. Terus apakah orang-orang ini yang banyak bermanuver,” beber Hari.
Menurutnya, DPR RI harus mengoptimalkan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran untuk mengimbangi dinamika eksekutif. “Saya lihat DPR sekarang ini sebagai fungsi pengawas, sebagai legislasi, sebagai anggaran. Artinya pidato presiden adalah sebuah strategi yang diutarakan keluar agar dia juga mendapat dukungan publik. Persoalan siapa yg memantik siapa yang memantik menjelekkan presiden saya pikir itu juga bagian dari 4 orang yang ada di lingkaran presiden sendiri yang sekarang ini media sebut,” ujarnya.
Hari menegaskan bahwa konsistensi penegakan hukum internal akan menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. “Jadi persoalan hukum yang presiden bicara dari awal ikan busuk dari kepala ini terbukti. Artinya jangan main-main dengan saya, saya akan buka semua, silakan publik mengawasi,” imbuh Hari. (fuz/*)
