Jakarta, Pelita Baru
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan rencana perombakan besar terhadap jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam waktu dekat.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan menyeluruh terhadap kinerja institusi tersebut. Perombakan yang dimaksud mencakup pejabat di tingkat kepala kantor wilayah hingga pimpinan di lima pelabuhan utama.
Bahkan, sejumlah pejabat akan dinonaktifkan sementara sebagai bentuk penegasan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pengawasan.
“Perubahan ini diperlukan agar Bea dan Cukai dapat bekerja lebih optimal, khususnya dalam mencegah kebocoran penerimaan negara,” kata Purbaya dikutip Rabu, (28/1/2026).
Ia menegaskan bahwa rotasi dan penonaktifan sementara tersebut juga menjadi pesan tegas bagi seluruh jajaran agar menjalankan tugas dengan lebih serius dan bertanggung jawab ke depan.
Menurutnya, sumber daya manusia di lingkungan DJBC pada dasarnya memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai. Namun demikian, diperlukan dorongan yang kuat agar potensi tersebut dapat diwujudkan secara maksimal dalam mendukung pencapaian target penerimaan negara tahun ini.
Terkait pengisian jabatan pascaperombakan, Purbaya menyatakan bahwa rotasi akan dilakukan dari internal DJBC. Ia menilai bahwa mendatangkan pejabat dari luar justru memerlukan waktu adaptasi yang lebih panjang karena kompleksitas operasional Bea dan Cukai.
Ia menambahkan bahwa sebagian pejabat akan digantikan oleh figur yang lebih muda, sementara lainnya akan dipindahkan atau dinonaktifkan sementara sesuai kebutuhan organisasi.
Selain Bea dan Cukai, Menteri Keuangan juga mengisyaratkan adanya rencana penataan ulang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), meskipun belum mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai langkah tersebut.
Sementara itu, Purbaya juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menjaga momentum positif ke depan, meskipun dihadapkan pada tekanan global dan moderasi harga komoditas.
Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh kenaikan permintaan domestik seiring membaiknya keyakinan pelaku ekonomi yang didukung stimulus kebijakan fiskal dan moneter.
“Pada triwulan IV 2025, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang solid. Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur berada di zona ekspansi berdasarkan survei S&P Global, penjualan ritel tumbuh positif, dan neraca perdagangan kembali mencatatkan surplus,” ujar Menkeu Purbaya.
Selain itu, penempatan kas negara di perbankan turut memperkuat likuiditas sistem keuangan. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) yang mencapai 11,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Desember 2025, sekaligus menekan biaya dana perbankan.
Pertumbuhan M0 yang tinggi tersebut, menurut Menkeu, dipengaruhi oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang sejalan dengan ekspansi likuiditas bank sentral serta stimulus fiskal pemerintah pada akhir tahun.
Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2025 tercatat sebesar 9,6 persen yoy, yang antara lain dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit.
Dengan berbagai perkembangan tersebut, Purbaya memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada 2025 berada di kisaran 5,2 persen. Adapun pada 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi 5,4 persen, sejalan dengan penguatan permintaan domestik serta sinergi kebijakan antara pemerintah dan lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat investasi, antara lain melalui peran Danantara sebagai pengungkit investasi swasta, termasuk di sektor hilirisasi sumber daya alam (SDA). Selain itu, pemerintah juga mendorong penciptaan iklim investasi yang lebih kompetitif melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
Di sisi pasar keuangan, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan perbaikan berkelanjutan pada triwulan IV 2025. Yield SBN tenor 10 tahun tercatat menurun menjadi 6,01 persen, dari posisi akhir 2024 yang masih berada di atas 7 persen. Penurunan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap instrumen pemerintah yang ditopang oleh pengelolaan fiskal yang prudent.
Di tengah tekanan global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjalankan peran strategis dalam meredam guncangan ekonomi melalui belanja negara yang efektif. Dukungan APBN juga diperkuat melalui sinergi kebijakan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Hingga akhir triwulan IV 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu APBN. Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN.
Dengan capaian tersebut, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer tercatat negatif sebesar Rp180,7 triliun. (din)
