Bogor, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika konflik global yang semakin kompleks.
“Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, nonblok. Kita tidak ingin ikut blok mana pun. Kita menghormati semua kekuatan. Kita menghormati semua negara. Itulah Indonesia,” ujar Presiden dalam keterangan resminya dikutip Rabu (11/3/2026).
Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian akibat berbagai konflik di sejumlah kawasan. Menurut dia, eskalasi ketegangan di berbagai wilayah menjadi gambaran bahwa situasi global saat ini berada dalam kondisi yang penuh tantangan.
“Di mana-mana meletus perang, hampir di semua kawasan di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang yang besar di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terkena. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil,” katanya.
Menurut Presiden, sikap Indonesia yang tidak memihak blok mana pun mencerminkan nilai kebangsaan yang menjunjung tinggi keberagaman dan persatuan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kata dia, juga tercermin dalam cara Indonesia membangun hubungan dengan negara-negara lain.
“Kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras, menghormati semua kelompok etnis. Inilah yang membuat Indonesia sekarang menikmati kondisi yang damai. Kita bisa hidup berdampingan ratusan kelompok etnis, tapi kita bisa rukun,” ujarnya.
Presiden menilai, sikap bebas aktif dan nonblok tetap relevan untuk menjaga posisi Indonesia agar dapat menjalin hubungan baik dengan seluruh negara sekaligus menjaga kepentingan nasional di tengah situasi global yang dinamis.
Pada kesempatan ini, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi serta memperkuat kemandirian pangan dan energi nasional. Presiden menilai kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia harus dikelola lebih baik agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Karena itu, menurut dia, praktik korupsi harus diperangi di setiap tingkatan. “Kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat,” tegas Presiden.
Kepala Negara mengatakan praktik penyalahgunaan wewenang dan kolusi dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi mengurangi kemampuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana dan krisis global.
“Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal, ini yang mengakibatkan kebocoran negara, ini yang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang, kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi bencana apa pun,” ujarnya.
Selain pemberantasan korupsi, Presiden juga menegaskan pentingnya memperkuat kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ia menyatakan optimistis Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk keluar dari berbagai tantangan dengan kondisi yang lebih kuat.
“Saya sudah melihat dan saya sudah mempelajari angka-angka, data-data kekayaan kita. Setiap hari kita akan keluar lebih kuat, kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” katanya.
Presiden menekankan bahwa kemandirian di sektor pangan dan energi menjadi fondasi penting bagi ketahanan nasional. Menurut dia, upaya mencapai swasembada pangan, khususnya beras sebagai makanan pokok, telah lama menjadi prioritas.
“Dalam keadaan perang di mana-mana, swasembada beras, di mana beras adalah makanan pokok kita. Tapi kita juga sebentar lagi akan mencapai kemampuan kita memenuhi kebutuhan protein kita,” ungkapnya.
Ia menambahkan, upaya mewujudkan swasembada energi juga terus diperjuangkan pemerintah sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. “Masalah BBM juga bertahun-tahun saya perjuangkan swasembada energi,” ujar Presiden.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan serta kemandirian nasional di sektor strategis.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam pertemuan di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis nasional sekaligus memastikan kesiapan pemerintah menjelang Idulfitri.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulis menjelaskan bahwa pertemuan itu menjadi forum koordinasi pemerintah untuk membahas agenda prioritas nasional serta kesiapan menghadapi momentum Lebaran.
Pembahasan dalam pertemuan tersebut difokuskan pada dua agenda utama pemerintah. Agenda pertama ialah evaluasi progres program swasembada nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. “Mengevaluasi perkembangan program swasembada pangan dan swasembada energi serta minyak,” ujar Teddy.
Selain itu, pemerintah juga memastikan kesiapan berbagai kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri, di antaranya terkait ketersediaan bahan pangan dan pasokan LPG.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan program strategis nasional sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran dapat terpenuhi dengan baik. (fuz)
