Jakarta, Pelita Baru
Komitmen Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada energi nasional guna mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM), kembali ditegaskan dalam arahannya kepada ketua harian dan anggota Dewan Energi Nasional (DEN), yang seluruhnya baru saja dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Hal itu diungkap Ketua Harian DEN yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mengaku menerima perintah langsung dari Prabowo untuk menyusun strategi untuk memperkuat kemandirian energi, dan menyusun peta jalan menuju swasembada energi.
“Kita tahu kita hari ini masih impor bahan bakar minyak (BBM) kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter, baik solar maupun bensin, dan yang keempat itu adalah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan tujuan pada akhirnya itu adalah swasembada,” kata Bahlil kepada wartawan.
Strategi ini, kata Bahlil, tak lain untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. “Ada empat fokus Bapak Presiden, yang pertama itu adalah kedaulatan energi, itu enggak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Yang kedua itu adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up(tingkatkan, red.) menjadi tiga bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage,” kata papar Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyebut peta jalan (roadmap) untuk mewujudkan swasembada energi itu telah rampung dibuat. “Tahapannya sekarang sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga. Butuh perpres (peraturan presiden), lagi dalam proses. Ya, mudah-mudahan ini bisa cepat,” ujar Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada energi nasional guna mengurangi ketergantungan impor BBM, dan berpotensi menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahun dari anggaran subsidi.
Dalam arahan dia kepada kepala daerah se-Papua dan KEPP OKP di Istana Negara, Jakarta, Selasa, dia mengatakan, impor BBM Indonesia saat ini mencapai Rp520 triliun per tahun. Apabila ketergantungan impor bisa dikurangi setengahnya, maka negara berpotensi menghemat Rp250 triliun.
“Tahun ini, tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” ujar dia.
Ia menyatakan pemerintah mulai mengambil langkah konkret dengan menargetkan tidak lagi melakukan impor solar pada 2026.
Selanjutnya, pemerintah juga menargetkan Indonesia tidak lagi impor bensin. Menurut Presiden, hal tersebut sangat mampu untuk diwujudkan mengingat Indonesia memiliki potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) di berbagai daerah, termasuk Papua.
Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan kebijakan agar daerah penghasil energi dapat menikmati langsung manfaat dari energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri.
Pengembangan EBT disebut menjadi kunci utamanya, terutama pada tenaga surya dan tenaga air.
“Nanti, daerah-daerah yang sulit, kita harus menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah, dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil, juga tenaga hidro. Ada hidro-hidro yang mini, yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil,” katanya.
Selain EBT, dia juga mendorong pemanfaatan energi berbasis bioenergi melalui pengembangan kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku biodiesel dan bioetanol.
Menurutnya, langkah ini dapat mengurangi kebutuhan impor BBM sekaligus memperkuat kemandirian energi daerah. “Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol,” imbuhnya.
Rp250 triliun.
Diketahui, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo melantik Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional, serta tujuh menteri sebagai anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemerintah. Tujuh menteri itu, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Dalam acara yang sama, Presiden Prabowo juga melantik delapan anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemangku kepentingan. Delapan orang itu, yaitu Johni Jonatan Numberi dan Mohammaf Fadhil Hasan, yang keduanya dari unsur akademisi, kemudian ada Satya Widya Yudha dan Sripeni Inten Cahyani, yang keduanya berasal dari unsur industri.
Dari unsur teknologi, ada Unggul Priyanto, kemudian ada Saleh Abdurrahman dari unsur lingkungan hidup. Dua anggota lainnya, ada Muhammad Kholid Syeirazi dan Surono dari unsur konsumen.
Dalam struktur Dewan Energi Nasional, lembaga itu dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Presiden Prabowo dibantu oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Ketua Dewan Energi Nasional, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional, dan tujuh menteri sebagai anggota dari unsur pemerintah, dan delapan anggota dari unsur pemangku kepentingan. (fuz/*)
