Jakarta, Pelita Baru
Komitmen Presiden Prabowo Subianto mengentaskan kemiskinan bukan sekedar omon-omon. Buktinya, tahap demi tahap mulai dibangun untuk dikolaborasikan menjadi jurus maut ‘anti miskin’.
Langkah awal adalah dengan menetapkan sejumlah program kerja yang mengarah pada peningkatakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, merangkul dan meyakinkan para pengusaha berinvestasi dan terakhir, menjalankan strategi pembangunan yang agresif dan terukur.
Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B Prastowo menilai, strategi ini memenuhi tiga kriteria utama Big Bang Reform yakni, massif karena dilakukan secara nasional, speed (dilaksanakan dengan tempo cepat), dan irreversible yakni melakukan perubahan bersifat permanen.
“Negara bergerak cepat dan serentak untuk memecahkan masalah mendasar bangsa. Fokusnya pada investasi pembangunan manusia, bukan sekadar proyek satuan,” ujar Bramastyo dalam dialog media di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Adidaya Institute menegaskan bahwa tujuh program prioritas pemerintah saat ini bukanlah kebijakan yang terpisah-pisah, melainkan satu paket terintegrasi untuk memutus “perangkap kemiskinan” (poverty trap).
Ketujuh program prioritas terintegrasi yakni, program Makan Bergizi Gratis (MBG) & Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sekolah Rakyat & 3 Juta Rumah (FLPP), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan dan Kampung Nelayan.
“Ini adalah paket yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi: gizi, pendidikan, akses pasar, hingga produktivitas pesisir diatasi secara bersamaan,” papar Bram.
Meskipun desain kebijakannya besar, Adidaya Institute memberikan catatan kritis pada mesin birokrasi. Keberhasilan strategi Big Push sangat bergantung pada kualitas eksekusi di lapangan—mulai dari puskesmas, dapur layanan, hingga koperasi desa.
Adidaya menawarkan mekanisme pengawasan publik yang disebut “Rapor Negara” dengan 6 indikator yakni, koordinasi lintas instansi, standar minimum layanan nasional, satu data dan dashboard publik, transparansi logistik dan biaya satuan. Selain itu, kesiapan SDM garis depan, serta pengawasan dan respons keluhan cepat.
Bramastyo juga mengingatkan pentingnya feedback loop agar Presiden mendapatkan informasi akurat dari lapangan, bukan laporan palsu. “Pemerintah harus terbuka. Jangan ada informasi yang bersifat Asal Bapak Senang (ABS), karena itu akan mencelakakan Presiden Prabowo,” katanya.
Menutup analisisnya, Adidaya Institute mendorong Presiden Prabowo untuk memastikan jajaran menterinya bukan sekadar paham teori, melainkan mampu mengeksekusi (delivery) arah besar Presiden. Evaluasi kabinet pun disarankan tidak hanya fokus pada reshuffle orang, tetapi juga reshuffle eksekusi atau perbaikan rantai komando.
Analisis Adidaya Institute dikuatkan dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Senin (9/2/2026) malam. Pada kesemaptan ini, kepala negara menyerap berbagai aspirasi kalangan dunia usaha.
Hasilnya, Presiden memperoleh sejumlah pandangan dari pengusaha yang menyoroti perlunya kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta. “Mendapatkan Input dari pengusaha yang intinya adalah bagaimana peran sektor swasta, pengusaha dan pemerintah ini harus berjalan beriringan Indonesia incorporated,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Diskon Tarif Transportasi HBKN Idul Fitri 2026 di Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kata Prasetyo, pemerintah dan pelaku usaha sepakat bahwa sektor swasta memegang peranan penting sebagai motor penggerak ekonomi nasional. “Disepakati bahwa Sektor swasta yang kuat, maju terus harus kita bantu, kita dorong Karena Salah satu kunci Ekonomi adalah di teman-teman swasta Pengusaha ini,” sambungnya.
Selain itu, Presiden memberikan sejumlah usulan strategis, khususnya terkait pengembangan sektor padat karya yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional di tingkat global.
“Di situkan bagaimana mengembangkan sektor-sektor padat karya. Bagaimana kita lebih kompetitif dalam hal misalnya industri tekstil, Industri garmen, industri sepatu. Bagaimana kemudian kita menyatukan persepsi bahwa kita harus Juga berpikir untuk berkompetisi di tingkat global,” jelas Prasetyo.
Ia menegaskan, tantangan persaingan global menuntut Indonesia tidak hanya mengandalkan pasar domestik. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai penting agar produk nasional mampu merebut pangsa pasar internasional.
“Karena persaingan bisnis kita tidak bisa hanya mengandalkan aktif market di dalam negeri, sementara beberapa negara yang lain mengambil pangsa-pangsa tersebut yang sebenarnya itu merupakan keunggulan kompetitif negara kita juga,” tegasnya. (fuz)
