Jakarta, Pelita Baru
Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas dan kepastian ekonomi nasional di tengah dinamika global. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026) sore.
Pertemuan dilakukan menjelang kunjungan Presiden ke Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari mendatang guna menyamakan posisi kebijakan serta mematangkan strategi negosiasi ekonomi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden menekankan pentingnya posisi Indonesia dalam setiap negosiasi. Hasilnya harus memberi manfaat maksimal bagi kepentingan nasional.
“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakannya diambil harus segera dan baik sebanyak mungkin memberikan keuntungan konkret untuk Indonesia,” ungkap Teddy seperti dilansir dari akun IG resmi Sekretariat Kabinet RI @sekretariat.kabinet, dilansir Selasa (17/2/2026).
Pada kesempatan itu, Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia dalam perundingan ekonomi harus menjadi yang terbaik dan paling menguntungkan bagi perekonomian nasional.
Penekanan itu terkait agenda perundingan tarif dagang dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat.
Presiden juga meminta setiap hasil perundingan ekonomi khususnya dengan AS memberi dampak nyata bagi penguatan industri dalam negeri. Capaian perundingan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas industri nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Langkah itu dinilai penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar. Indonesia harus masuk dalam sistem produksi global, termasuk sektor manufaktur dan industri strategis. Untuk itu, Presiden Prabowo menekankan pendekatan cepat dan terukur kepada jajaran menteri ekonomi.
Hasil perundingan harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapasitas industri, serta penciptaan nilai tambah di dalam negeri. “Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART),” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.
Jubir Kemenko Haryo Limanseto menambahkan, rangkaian kegiatan juga akan mencakup pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai bagian dari rangkaian acara Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
Dijelaskan, secara substansi negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting). Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal Amerika Serikat.
Sementara itu, Amerika Serikat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.
Selain agenda perdagangan, kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat juga mencakup partisipasi dalam KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026. Pemerintah memandang momentum ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global sekaligus membuka peluang kerja sama baru.
Sejumlah menteri hadir dalam pertemuan di Hambalang tersebut. Hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menilai surat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump ke Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan tarif masih membuka ruang negosiasi.
“Surat dari Presiden Trump masih membuka ruang diskusi. Dalam surat itu dijelaskan bahwa negosiasi masih dimungkinkan,” kata Shinta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Shinta berharap sikap proaktif Indonesia untuk terus bernegosiasi dapat dilihat sebagai upaya positif oleh pemerintah AS. Dengan begitu, tarif 32 persen bisa saja diturunkan dengan berbagai kemungkinan.
Meski menyambut terbukanya ruang negosiasi, Shinta menegaskan bahwa posisi AS tetap unilateral. Trump disebut tetap berpegang pada kepentingan domestik sebagai prioritas utama.
Untuk diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump mengirim surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto soal kenaikan tarif sebesar 32 persen tertanggal 7 Juli 2025.
“Hubungan kita, sayangnya jauh dari timbal balik. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif 32 persen kepada Indonesia atas semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua tarif sektoral,” tulis Trump di akun X @TrumpTruthOnX.
“Harap dipahami bahwa angka 32 persen tersebut jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan defisit perdagangan yang kami miliki dengan negara Anda,” ujar Trump.
Donald Trump juga mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bagian dari koreksi atas kebijakan tarif, nontarif Indonesia, dan hambatan perdagangan selama bertahun-tahun. Sehingga, lanjutnya, menyebabkan defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan terhadap AS. “Defisit ini merupakan ancaman besar bagi perekonomjan kita dan tentu saja keamanan nasional kita,” jelas Trump yang menjalani periode kedua sebagai Presiden Negeri Paman Sam.
Presiden Trump juga menawarkan penyesuaian tarif. Surat tersebut, katanya, dapat dimodifikasi tergantung pada hubungan AS dengan Indonesia. “Tarif ini dapat dimodifikasi, naik atau turun, tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda. Anda tidak akan pernah kecewa dengan Amerika Serikat. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini,” kata Trump.
Berikut daftar barang ekspor Indonesia ke AS yang bakal terkena tarif impor AS sebesar 32 persen, yakni mesin dan peralatan listrik, pakaian dan aksesoris pakaian (rajutan dan non-rajutan), alas kaki, serta karet dan produk karet. Selain itu, produk seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan produk perikanan juga menjadi komoditas ekspor yang signifikan. (fuz)
