Jakarta, Pelita Baru
Kekeliruan menyampaikan data pada beberapa pidato Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan banyak pihak. Tak hanya kalangan masyarakat luas tapi juga jadi perhatian khusus akademisi dan sejumlah aktivis demokrasi.
Ada yang menilai, hal ini merupakan kesalahan murni seorang presiden sebagai manusia, tapi banyak juga yang menduga, jika hal ini merupakan potensi bahaya serta benturan kepentingan tersembunyi di dalam lingkar pemerintahan.
Padahal, pidato seorang presiden adalah representasi resmi dari institusi negara. Karena itu, kesalahan elementer yang terjadi secara berulang tidak bisa lagi dianggap sebagai ketidaksengajaan belaka, melainkan menunjukkan adanya kelemahan serius pada tim komunikasi Istana dalam merancang dan memverifikasi materi pidato.
Terlepas dari itu, yang pasti, dinamika ini membuat banyak pihak mengkhawatirkan bahwa pola konsolidasi kekuasaan yang tertutup ini akan membatasi ruang bagi reformasi tata kelola pemerintahan yang transparan.
Menyikapi hal ini, Pengamat Kebijakan Publik, Syukur Mandar, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto tentang peristiwa kejatuhan Presiden ke-2 RI, Soeharto, setelah berkuasa selama 32 tahun.
Syukur menjelaskan bahwa selama masa Orde Baru, Soeharto merapikan seluruh instrumen kekuasaan agar tidak ada celah pemberontakan dari luar. Tentara, polisi, hingga partai politik dikendalikan dengan ketat.
“Pak Harto 32 tahun dia mengkonstruksi kekuasaan orde baru begitu rapinya. Dan dia menjaga setiap lubang-lubang pemberontakan itu. Lubang-lubang kritis dijagain betul itu ditaruh tentara di situ, taruh polisi di situ, ditaruh semua. Partai juga diikat betul. Semua instrumen kekuasaan dirapikan. Betul,” ujarnya dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Kamis (20/8/2026).
Namun, ironisnya, keruntuhan Soeharto justru datang dari dalam istana. Syukur menilai pemberontakan itu menggelembung perlahan hingga akhirnya meledak. “Andai 16 apa berapa belas menteri itu tidak mundur mungkin Soeharto masih bertahan. Iya ada tumpah darah,” tegasnya.
Syukur kemudian mengingatkan Prabowo agar tidak hanya dikelilingi loyalis, melainkan juga orang-orang yang jenius dan mampu mengoperasikan keinginan presiden dengan baik. Menurutnya, titik lemah Prabowo ada pada lingkaran dalam kabinet.
“Justru dari dalam kabinet menurut saya sumbangsih terbesar yang membuat Presiden Prabowo ini gagal adalah sumbangsih dalam internal kabinet,” ungkap Syukur.
Sebagai catatan, pada 20 Mei 1998, sebanyak 14 menteri di kabinet Soeharto menyatakan mundur dan menolak masuk ke Kabinet Reformasi. Langkah itu mengejutkan Soeharto, karena selama tiga dekade pemerintahannya ia tidak pernah menghadapi penolakan terbuka dari para pembantunya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Henri Subiakto menyoroti gestur dan kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta keluarganya pada peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara yang memicu sorotan tajam dari pengamat politik
Ia menilai bahwa kebersamaan antara Jokowi, Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memancarkan pesan politik yang sangat kuat dan strategis.
Menurutnya, dalam era digital saat ini, penampilan visual serta penataan posisi para aktor politik sering kali menjadi inti utama dari komunikasi politik itu sendiri, bukan sekadar hiasan luar.
Prof. Henri menggarisbawahi perbedaan signifikan antara kehadiran Jokowi saat Sidang Tahunan MPR RI dengan momentum perayaan kemerdekaan di Istana Negara. “Saat di parlemen, Jokowi tampak berjalan di belakang tanpa pengawalan ketat atau pendampingan dari pimpinan MPR. Namun, suasana berbalik drastis ketika berada di Istana Negara, di mana Jokowi beserta keluarganya duduk mengapit Presiden Prabowo Subianto dalam suasana yang tampak akrab dan penuh kehangatan,” beber Henri.
Di Istana, lanjutnya, kehadiran dinasti Jokowi, dinilai sangat lengkap, mulai dari Iriana Jokowi, Gibran Rakabuming Raka beserta istri, hingga para cucu. Hal ini menandakan bahwa peran serta pengaruh elite lama masih sangat diperhitungkan di lingkaran dalam kekuasaan.
Penataan duduk Prabowo di antara Jokowi dan Gibran memberi impresi publik bahwa Prabowo masih membutuhkan dukungan politik keluarga Jokowi untuk menjaga kontinuitas pemerintahan. “Di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan bagaimana dinasti Jokowi seolah-olah sudah siap dan berada di posisi terdepan jika terjadi suksesi di masa mendatang,” ujarnya, mengingatkan.
Secara mendalam, Prof. Henri menganalisis adanya potensi bahaya serta benturan kepentingan yang tersembunyi di balik keakraban tersebut. Sebagai presiden aktif, kata Henri Subiakto, Prabowo tentu memiliki kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaannya secara penuh dan menjaga independensi kepemimpinannya.
Di sisi lain, keberadaan Gibran sebagai Wakil Presiden secara konstitusional menempatkannya sebagai orang pertama yang akan menggantikan posisi presiden jika terjadi hal-hal di luar dugaan. Kondisi ini dinilai menciptakan dinamika yang rawan bagi stabilitas posisi Prabowo.
Di banyak negara, transisi kekuasaan biasanya diikuti oleh proses marginalisasi atau pengurangan pengaruh penguasa lama yang disebutnya de-Jokowisasi. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya.
Elite lama serta menteri-menteri dari kabinet sebelumnya masih mendominasi struktur lingkaran Istana, yang memperkuat persepsi bahwa kekuasaan masih terkonsentrasi pada kelompok eksklusif yang sama. (fuz/*)
