Jakarta, Pelita Baru
Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf setelah seorang anggota kepolisian sempat melarang jurnalis meliput demonstrasi di Bundaran HI. Polda Metro Jaya juga menyatakan petugas dikerahkan untuk mengamankan seluruh titik penyampaian pendapat dengan pendekatan humanis.
Selain mengamankan unjuk rasa, Polda Metro Jaya juga memulangkan 19 orang yang sempat ditangkap saat aksi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada Rabu, (28/10/2026), setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.
Penangkapan tersebut juga melibatkan anak di bawah umur yang berada di lokasi aksi.
Setelah pemeriksaan dan pendalaman terhadap peran masing-masing peserta, kepolisian memutuskan memulangkan seluruh orang yang ditangkap.
Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026). Menurutnya, pemulangan dilakukan setelah penyidik menyelesaikan proses pemeriksaan.
“Pemulangan dilakukan setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan dan pendalaman terhadap keterlibatan serta peran masing-masing,” ujar Budi Hermanto.
Menurut Budi, seluruh peserta juga mendapatkan edukasi pencegahan agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Edukasi tersebut bertujuan mencegah tindakan berbahaya yang berpotensi mengancam keselamatan umum,” paparnya.
Selanjutnya, ke-19 orang tersebut diserahkan kepada pihak keluarga dengan pendampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Proses penyerahan dituangkan dalam berita acara resmi dan disertai surat pernyataan tertulis. Dalam surat tersebut, para peserta menyatakan komitmen untuk tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.
Sementara itu, pada aksi demo Kamis (29/11/2026), Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 61 titik penyampaian pendapat dan 17 kegiatan masyarakat berlangsung serentak di wilayah DKI Jakarta.
Gelombang unjuk rasa ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari aliansi mahasiswa seperti BEM SI dan Universitas Trisakti, organisasi buruh, hingga komunitas pengemudi ojek online.
Sejumlah titik vital di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang menjadi pusat konsentrasi massa, diantaranya, Kawasan depan Gedung DPR/MPR dihadiri Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, sementara area Tugu Tani Menteng diisi aksi sekitar 50 massa BEM UNJ.
Selain itu, aksi juga berlangsung di depan Kantor DPRD DKI dan Kementerian UMKM yang diisi ratusan pelaku UMKM serta Gerakan Ojol Indonesia Bersatu. Massa dari Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia serta aliansi BEM SI se-Jabodetabek turut memusatkan aksi di sekitar Silang Selatan Monas dan kawasan kementerian terkait.
Menanggapi mobilitas massa di lapangan, Bhudi Hermanto mengimbau agar setiap elemen masyarakat tetap menyampaikan surat pemberitahuan resmi sebelum menggelar aksi di ruang publik.
Di Jalan Medan Merdeka Selatan, Monas, ratusan mahasiswa dari Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti bergerak menuju Istana Negara. Aksi ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Melalui unggahan di akun Instagram resmi @kepresmausakti, pihak Kepresma menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil untuk memastikan setiap kebijakan negara berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam unjuk rasa kali ini, massa membawa agenda utama yang dinamakan TRITURA dengan tiga poin desakan. Yakni, Pemulihan ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional, Pemberantasan inkompetensi pejabat negara serta penghapusan rangkap jabatan pejabat publik. Dan, Penegakan supremasi sipil.
Guna mengantisipasi dinamika di lapangan, pihak kepolisian telah memberlakukan penutupan setengah jalur di Jalan Medan Merdeka Selatan. Meski demikian, arus lalu lintas di kawasan tersebut hingga saat ini masih terpantau ramai lancar.
Para pengguna jalan dan pengendara yang hendak melintasi kawasan Jakarta Pusat diimbau untuk menyusun rute alternatif guna menghindari potensi kepadatan lalu lintas selama aksi berlangsung. (dho/*)
