Jakarta, Pelita Baru
Banyaknya program pemerintah yang berjalan tak semestinya, menjadi sorotan banyak pihak. Ironisnya, ragam penilaian yang muncul menyasar pada kepemimpinan Prabowo Subianto.
Menyikapi hal ini, pengamat politik, Syahganda Nainggolan menilai, Prabowo sebenarnya punya cita-cita luhur untuk bangsa ini, namun ruang geraknya tersandera berbagai kepentingan politik.
Karena itu, Syahganda meminta Prabowo untuk realistis menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan yang ada di tangannya sekarang ini disponsori oleh rezim sebelumnya. Karena fakta tersebut, Prabowo kata Syahganda mau tak mau harus mengambil langkah kompromistis, termasuk dalam membagi konsesi politik dan kekuasaan.
“Ya menurut saya kan dia juga manusia ya. Dia harus realistis kan. Dia harus realistis bahwa kekuasaan dia adalah kekuasaan yang disponsori oleh rezim lama.Iya kan? Sehingga dia harus membagi konsesi dan lain-lain,” kata Syahganda dilansir dari Olenka.id Selasa (14/9/2026).
Akibat langkah kompromistis itu, Prabowo justru terbentur dengan harapan dan cita-citanya sendiri, imbasnya seluruh program pemerintah malah berantakan, tak ada yang bisa berjalan sesuai harapan sebagai contoh.
Syahganda kemudian menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalan Prabowo, sejauh ini program itu dinilai tak sesuai harapan, tata kelolanya tumpang tindih, realisasinya juga amburadul. Tak hanya MBG program lain juga begitu, misalnya Program Koperasi Desa Merah Putih.
Ironisnya, kebijakan yang kompromistis yang bikin mandek roda pemerintahan berimbas langsung pada publik, masyarakat jelas dirugikan karena kebermanfaatan program-program yang digagas sama sekali tidak dirasakan.
“Nah, realistis itu ketika dia benturkan dengan cita-cita dia yang berantakan, ya kan MBG berantakan, ya kan KDMP berantakan dan lain-lain. Apakah Indonesia sudah dapat manfaat atau tidak? Kalau saya gitu. Jadi balik ke asas manfaat,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah mengatakan, sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo telah menghadapi persoalan kompleks, mulai dari pertarungan kepentingan politik domestik hingga pengaruh kekuatan ekonomi global.
“Sejak awal memang berkembang narasi bahwa Prabowo hanya dua tahun. Ini menyangkut seni dalam mengelola kekuasaan. Sejak dilantik, Prabowo tentu mengetahui bahwa tantangan yang dihadapinya bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar,” kata Amir kepada wartawan.
Dalam pandangannya, terdapat berbagai kepentingan besar yang memengaruhi perjalanan politik dan ekonomi Indonesia. Ia juga menyinggung keberadaan oligarki domestik serta kekuatan ekonomi internasional yang, menurut dia, memiliki jaringan dan pengaruh dalam sistem ekonomi global.
Amir kemudian membandingkan tantangan pemerintahan Prabowo dengan masa awal pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto. Namun, ia menilai kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi kedua pemimpin tersebut memiliki perbedaan mendasar.
Menurutnya, Prabowo perlu mempelajari sejarah bagaimana Soeharto membangun dan mengonsolidasikan kekuasaan di tengah situasi nasional yang saat itu juga penuh gejolak.
“Situasi ketika Soeharto naik berbeda dengan kondisi Prabowo sekarang. Tetapi tentu ada pelajaran sejarah yang bisa dipelajari, terutama bagaimana menghadapi ancaman terhadap pemerintahan,” ujarnya.
Amir juga menyoroti langkah kompromi politik yang dilakukan Prabowo dengan melibatkan berbagai kekuatan dan kelompok dalam struktur pemerintahannya. Namun, menurut dia, kompromi tersebut dapat menjadi persoalan apabila pihak-pihak yang dilibatkan justru memiliki agenda politik sendiri.
Dia menyebut adanya kelompok yang dikaitkannya dengan kekuatan politik era pemerintahan sebelumnya. Amir menilai kelompok tersebut, masih berupaya mempertahankan pengaruh dalam pemerintahan.
“Prabowo melakukan kompromi dengan berbagai kekuatan. Tetapi kalau kompromi itu kemudian dimanfaatkan untuk merusak pemerintahan dari dalam, tentu menjadi persoalan serius,” katanya
Amir bahkan berpendapat bahwa Prabowo tidak bisa serta-merta mengambil langkah konfrontatif terhadap seluruh kekuatan politik yang dianggap berseberangan. Menurutnya, konflik terbuka antarkelompok politik dapat memicu ketegangan yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Kalau frontal, risikonya bisa besar. Karena itu, semua harus dikelola dengan hati-hati agar konflik politik tidak berkembang menjadi konflik horizontal,” ujarnya.
Amir menilai Prabowo tengah berupaya melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan yang diwariskan dari periode sebelumnya. Dia berpendapat, selama satu dekade terakhir terdapat persoalan dalam struktur pemerintahan sipil yang memerlukan penataan ulang.
Dalam konteks tersebut, Amir melihat langkah Prabowo melibatkan unsur militer dalam sejumlah kebijakan dan program pemerintahan sebagai bagian dari upaya memperkuat kontrol dan stabilitas.
“Yang kurang diperhatikan banyak orang, menurut saya Prabowo sebenarnya sedang melakukan penertiban. Ada kehendak politik untuk memperbaiki bangsa dan menjalankan mandat rakyat,” ujarnya.
Dia juga menilai kepala daerah, termasuk yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah, harus memiliki kreativitas dan kemampuan dalam mengelola pemerintahan tanpa terjebak kepentingan kelompok alam bidang pemberantasan korupsi, Amir mendorong adanya pembagian dan penguatan kewenangan yang lebih jelas di antara aparat penegak hukum. Menurut dia, Presiden perlu membangun koordinasi yang lebih kuat agar institusi penegak hukum tidak saling tumpang tindih atau berebut penanganan perkara.
Dia juga menyinggung pentingnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurut Amir, regulasi tersebut harus diarahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
“Presiden harus memberikan pembagian klaster yang jelas kepada aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, supaya tidak saling serobot,” katanya.
Amir juga mengaitkan sejumlah aktivitas politik tokoh dan jaringan yang disebutnya memiliki hubungan dengan Jokowi. Amir memprediksi gangguan terhadap pemerintahan Prabowo, menurut analisisnya, masih mungkin berlangsung hingga Oktober 2026, bahkan tidak menutup kemungkinan berlanjut setelahnya.
“Gangguan-gangguan politik itu bisa saja berlangsung sampai Oktober 2026, bahkan bisa berlanjut. Tetapi semuanya terpulang kepada Prabowo sebagai presiden,” ujarnya.
Amir menegaskan, kunci utama stabilitas pemerintahan berada pada kemampuan Presiden Prabowo dalam mengelola kekuatan politik, menjaga soliditas aparat, serta menjalankan mandat konstitusional dan mandat rakyat.
“Pada akhirnya, Prabowo harus menentukan langkahnya sendiri. Presiden harus menjalankan mandat rakyat dan memastikan negara tetap berjalan sesuai kepentingan bangsa Indonesia,” pungkas Amir. (fuz/*)
