Jakarta, Pelita Baru
Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto belum menunjukkan perubahan besar pada sejumlah pos strategis, terutama di bidang penegakan hukum dan keamanan. Ironisnya, sejumlah pengamat menilai, hal ini terjadi akibat banyaknya gangguan dari dalam pemerintahannya sendiri.
Dalam sektor penegakan hukum misalnya. Pemerhati militer Selamat Ginting menyarankan Presiden untuk segera mengganti tim hukum di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, langkah ini penting untuk menegakkan pemberantasan korupsi sebagaimana berkali-kali dia sampaikan dalam banyak kesempatan di hadapan publik.
“Saya memahami kegelisahan publik terkait soal ini. Sebab, hampir dua tahun pemerintahan Prabowo belum menunjukkan perubahan besar pada sejumlah pos strategis, terutama di bidang penegakan hukum dan keamanan. Ia menilai sebagian posisi tersebut masih ditempati orang-orang yang merupakan peninggalan pemerintahan Jokowi. Akibatnya, pemberantasan korupsi masih belum maksimal,” ujarnya kepada wartawan, seperti dikutip Rabu (19/8/2026).
Menurut dia, Prabowo harus melakukan perombakan pada jajaran bidang hukum. Dengan begitu dia bisa lebih leluasa menjalankan agenda pemerintahannya.
“Kita tahu, orang-orang di penegakan hukum adalah inventaris Jokowi. Jadi menurut saya, supaya Prabowo lebih leluasa mewujudkan visinya, tidak ada cara lain selain reshuffle bidang hukum. Selama tidak dilakukan, dia akan terus-menerus menghadapi banyak gangguan dari dalam pemerintahannya sendiri,” katanya.
Doktor ilmu politik Unas itu juga menyoroti hubungan Prabowo bekas Presiden Joko Widodo yang dinilainya mengalami pasang surut. Ia membandingkan dinamika tersebut dengan hubungan Presiden Soekarno dan Soeharto. Tetapi dia melihat perbedaan situasi dan pilihan sikap yang akhirnya diambil.
Ginting melihat Prabowo tidak seberani Soeharto saat awal jadi Presiden. Mantan penguasa Orde Baru itu dinilai mengambil risiko. Setelah mendapat mandat dari Soekarno, Soeharto segera melakukan pembersihan orang-orang lama.
Di sisi lain, Ginting mencoba memahami perbedaan sikap Prabowo dan Soeharto di awal-awal kekuasaan mereka. Saat dilantik jadi Presiden, Soeharto masih sangat muda. Usianya masih 40-an, sedangkan Prabowo sekarang 70-an. Perbedaan inilah yang menjadi penyebab perbedaan kedua Presiden itu dalam bersikap.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika memperingatkan juga Presiden Prabowo untuk hati-hati dan waspada dengan orang-orang di sekitarnya.
Menurutnya orang-orang di sekitar Prabowo tak semuanya baik, ada yang berlaga baik namun berniat jahat yang ingin menjerat Prabowo dengan ranjau politik demi meruntuhkan harga diri Kepala Negara.
Parahnya Prabowo sudah beberapa kali terjerat ranjau tersebut lewat sederet blunder dalam pidato yang disampaikan di hadapan publik. Blunder-blunder fatal itu jelas bikin malu presiden.
“Jika dicermati, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya adalah pemimpin yang baik. Niatnya baik, tetapi akibat terlalu banyak ranjau dipasang orang sekitarnya, sehingga setiap tampil di publik selalu ada sesuatu yang mempermalukan beliau,” kata Pasek dalam keterangan dilansir Olenka.id Rabu (19/8/2026).
Pasek tak membeberkan secara gamblang siapa yang disebutnya sebagai pemasang jerat itu, namun yang jelas dia menyebut blunder yang mencoreng muka Prabowo itu terjadi karena ada kesalahan data yang diberikan para pembisiknya.
“Ada pensuplai data, fakta, cerita sesat yang dengan niat baik beliau lalu dipercaya. Padahal isinya menyesatkan,” ujarnya.
Pasek mengatakan, ranjau politik di sekitar Prabowo muncul karena berbagai faktor, ada yang disengaja tetapi ada pula karena ketidaksengajaan lantaran kurangnya keprofesionalan kerja.
“Dari ketidakprofesionalan orang sekitar, jebakan betmen pembusukan untuk rebutan 2029 nanti, sampai kemungkinan rebutan rakus manfaat kekuasaan orang sekitarnya dengan aji mumpungnya,” kata Pasek.
Dia menilai kondisi tersebut dapat membuat kekuasaan Prabowo dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, alih-alih digunakan untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan.
Pasek bahkan memperingatkan Prabowo dapat menjadi korban apabila persoalan di lingkaran kekuasaannya tidak segera dibenahi. “Jika tidak segera diselamatkan, maka Prabowo Subianto akan jadi korban ganasnya orang sekitarnya memanfaatkan sekaligus menjerumuskannya,” ujarnya.
Pasek kemudian mendorong adanya langkah nyata Prabowo untuk menyingkirkan para pemasang jerat. Dia menyinggung sejumlah kasus dan informasi yang menurutnya telah menimbulkan persoalan bagi pemerintah, di antaranya sosok Susana yang disebutnya sebagai figur fiktif, klaim keuntungan penggilingan padi mencapai Rp2 triliun, serta berbagai laporan terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan sekolah rakyat. “Sudah saatnya ada langkah pembersihan ranjau-ranjau politik di sekitar beliau,” kata Pasek.
Diketahui, pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan. Kali ini bukan soal substansi kebijakan, melainkan kekeliruan saat menyebut pekerjaan dan besaran upah seorang warga dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR RI pada Jumat (14/8/2026), Prabowo memperkenalkan seorang perempuan bernama Susana dari Kabupaten Bogor. Perempuan tersebut disebut sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang kini mengalami perbaikan kondisi ekonomi.
Saat memperkenalkannya, Prabowo menyebut Susana bekerja sebagai buruh harian yang mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram.
“Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Dia bekerja sebagai buruh harian. Buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram,” ucap Prabowo.
Pernyataan tersebut kemudian ramai disorot karena informasi yang beredar mengenai sosok yang dimaksud berbeda. Perempuan tersebut diketahui bernama Susanah dan disebut bekerja menjahit kain perca, bukan mengupas bawang.
Begitu pula dengan nominal upahnya. Susanah disebut menerima Rp700 per kilogram, bukan Rp700 ribu seperti yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya.
Menyikapi hal ini, aktivis yang juga eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mempertanyakan bagaimana informasi yang keliru itu bisa sampai menjadi bagian dari pidato Presiden.
“Pidato Kenegaraan Presiden @prabowo tanggal 14 Agustus 2026, seakan terhapus dari satu kalimat gaji pengupas bawang Rp700.000 per kilogram,” kata Said Didu dikutip Rabu (19/08/2026).
Namun, Said tidak hanya mempersoalkan kesalahan penyebutan tersebut. Ia justru mempertanyakan sumber informasi yang diterima Prabowo sebelum data itu disampaikan di hadapan publik.
“Kita sangat menyayangkan bahwa Bapak Presiden @prabowo saat ini sering sekali salah menyampaikan data yang diakui sebagai masukan dari bawahan,” ujarnya.
Menurut Said, setidaknya ada dua kemungkinan yang dapat menjelaskan kekeliruan tersebut. Pertama, informasi yang diterima Presiden memang keliru sejak awal. Kedua, Prabowo mengalami slip of tongue atau keseleo lidah ketika menyampaikan pidato.
“Penyebabnya, bisa karena kesalahan masukan atau keseleo lidah (slip of tongue). Ke depan hal seperti ini harus dikurangi bahkan dihilangkan,” ungkap Said.
Meski demikian, Said mengingatkan agar publik tidak berhenti pada kesalahan penyebutan pekerjaan maupun nominal upah tersebut.
Ia menilai sejumlah pihak justru terlalu fokus membahas kekeliruan tersebut sehingga substansi lain dalam pidato Presiden yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat berisiko terabaikan.
“Tapi kita juga sangat menyayangkan bahwa tidak sedikit tokoh yang habiskan waktu untuk lakukan framing kesalahan (mungkin keseleo lidah) tersebut, menutupi dan tidak membahas substansi lain yang disampaikan oleh Presiden untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Dengan demikian, bagi Said, persoalannya bukan hanya Rp700 atau Rp700 ribu. Ia juga menilai perlu ada evaluasi terhadap proses penyampaian informasi kepada Presiden agar kesalahan serupa tidak terus berulang dalam forum resmi kenegaraan.
Pun begitu dengan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule yang bahkan menduga kekeliruan tersebut bukan sekadar kesalahan biasa. Iwan menduga ada pihak tertentu yang sengaja menyodorkan informasi keliru kepada Presiden Prabowo. Menurut dia, kesalahan tersebut berpotensi merusak reputasi dan kredibilitas kepala negara.
“Ada pengkhianat, yang bukan saja sekadar ingin merusak reputasi dan kredibilitas presiden, tapi sudah mengarah ingin menjatuhkan presiden,” kata Iwan Sumule dikutip Rabu (19/08/2026).
Bagi Iwan, kekeliruan tersebut cukup serius mengingat pernyataan disampaikan dalam forum resmi kenegaraan. Terlebih, pidato Presiden juga memuat pembahasan mengenai anggaran serta berbagai program pemerintah.
“Publik tak bisa disalahkan ketika mengkritik pidato Presiden Prabowo yang menyebut seorang pengupas bawang bernama Ibu Susana memiliki penghasilan Rp700 ribu/kg. Padahal profesi Ibu Susana adalah pemilah kain perca,” ujar Iwan.
Iwan menilai ketepatan data menjadi hal krusial dalam penyampaian informasi oleh Presiden.
Menurutnya, berbagai program pemerintah semestinya disusun berdasarkan basis data yang valid dan akurat. “Terutama terkait basis data, karena semua programatik pemerintah disusun dan dibuat berdasar basis data yang tepat dan akurat,” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan kinerja tim komunikasi Presiden, dalam hal ini Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI). Iwan menilai kesalahan informasi tersebut semestinya dapat dicegah jika proses verifikasi dan penyampaian informasi dilakukan dengan baik.
Yang membuat Iwan semakin curiga, sosok Ibu Susana disebut sebelumnya sudah pernah diperkenalkan melalui kanal resmi Bakom RI. Menurut Iwan, dalam tayangan tersebut Ibu Susana ditampilkan sebagai seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai penjahit bahan perca, bukan pengupas bawang.
“Kan gile, karena sebelumnya sudah ditampilkan di medianya Bakom, tukang jahit, bukan tukang kupas bawang. Artinya, memang ada yang ingin presiden salah,” pungkas Iwan Sumule.
Dugaan adanya pihak yang sengaja memberikan informasi keliru tersebut sejauh ini merupakan penilaian Iwan Sumule. Belum terdapat keterangan yang membuktikan bahwa kesalahan penyebutan profesi Ibu Susana dalam pidato Prabowo memang sengaja dilakukan untuk menjatuhkan Presiden. (fuz/*)
