Jakarta, Pelita Baru
Banyak program dan kebijakan pemerintah kerap disalahartikan atau menuai narasi negatif di tengah masyarakat akibat kurangnya informasi, perbedaan kepentingan, maupun faktor literasi publik.
Akibatnya, kesalahpahaman sering terjadi di tingkat lokal, padahal penetapan penerima mengacu pada sistem pendataan dan verifikasi nasional yang berjenjang. Hal ini terbukti dari survei nasional dari Puspoll Indonesia yag mencatat bahwa ketidakpuasan publik paling tinggi justru muncul pada isu-isu ekonomi riil, seperti keterjangkauan harga kebutuhan pokok, penyediaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.
Menyikapi hal ini, praktisi hukum Luhut Parlinggoman Siahaan mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi besar-besaran terhadap para menteri yang tidak memiliki kemampuan dalam melakukan komunikasi publik yang baik.
Desakan ini disampaikannya seiring banyaknya menteri yang tidak pernah muncul di publik untuk menjelaskan kebijakan serta program kementeriannya kepada masyarakat. Menurut Luhut, jabatan menteri merupakan amanah rakyat yang harus diiringi tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara terbuka, termasuk ketika pemerintah menghadapi kritik dan pertanyaan publik.
Menteri, kata Luhut, tidak cukup hanya melaporkan kinerja kepada presiden, tetapi juga harus hadir menjelaskan kebijakan kepada masyarakat yang merasakan langsung dampak program pemerintah.
“Kalau menterinya sembunyi, takut dikritik, atau cuma mau enaknya doang, ya jangan heran kalau rakyat ngerasa nggak ada perubahan. Di zaman medsos sekarang, apa pun yang ditutup-tutupi pasti bakal ketahuan,” kata Luhut dikutip dari rmolsumsel.id, Senin (2/11/2026).
Luhut mengatakan ada data yang menyebutkan 89 dari 127 menteri dan wakil menteri, atau lebih dari 70 persen, tidak pernah tampil dalam dialog televisi nasional. Sementara itu, 81 persen disebut tidak pernah hadir dalam podcast publik.
“Minimnya komunikasi langsung dari para menteri berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mungkin merasa telah bekerja keras menjalankan berbagai program, tetapi masyarakat belum tentu merasakan manfaatnya apabila informasi mengenai pelaksanaan, capaian, dan kendala program tidak disampaikan secara terbuka,” ungkapnya.
Dalam situasi tersebut, penjelasan kepada publik kerap dibebankan kepada juru bicara pemerintah atau Kantor Staf Presiden (KSP). Padahal, menurut Luhut, menteri sebagai penanggung jawab sektor harus berani tampil langsung untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang dijalankan.
Ia menegaskan, komunikasi publik bukan sekadar kegiatan pencitraan, melainkan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan.
“Menteri harus mampu menjelaskan capaian, mengakui kekurangan, serta menjawab kritik secara objektif dan transparan,” tegasnya.
Karena itu, Luhut meminta Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja para pembantunya, termasuk kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Menteri yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal dan enggan menjalankan tanggung jawab komunikasi publik, menurutnya, perlu mendapat evaluasi serius.
Luhut berharap Kabinet Merah Putih diisi figur yang tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga berani turun ke lapangan, terbuka terhadap kritik, dan memastikan masyarakat memahami sekaligus merasakan manfaat program pemerintah.
Menurutnya, keterbukaan para menteri menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Senada dengan Luhut, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, juga mengkritik komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum efektif. Ego sektoral di lingkungan kabinet disebut membuat pesan antarkementerian tidak selaras, sementara pernyataan sejumlah pejabat justru memicu polemik di ruang publik.
“Di awal pemerintahan, terjadi banyak ketidaksinkronan narasi antar pembantu presiden. Beberapa menteri atau kepala lembaga sering melontarkan pernyataan yang tidak terkoordinasi (blunder) atau salah memilih diksi, yang akhirnya memicu polemik publik,” kata Jamiluddin dalam keterangannya.
Ia menilai persoalan komunikasi turut dipengaruhi pendekatan pemerintah yang pada awalnya lebih berfokus pada pekerjaan teknis. Pemerintah dianggap berasumsi bahwa hasil kerja yang baik akan dengan sendirinya membangun kepercayaan publik, tanpa perlu disertai penjelasan yang memadai.
Pendekatan tersebut, menurut Jamiluddin, sempat membuat hubungan komunikasi pemerintah dengan media massa dan jurnalis menjadi renggang. Dampaknya, informasi mengenai kebijakan pemerintah berisiko tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Karena itu, ia menilai perbaikan komunikasi tidak cukup dilakukan dengan menyelaraskan pernyataan antarkementerian dan lembaga. Pemerintah juga perlu mengubah pendekatan agar komunikasi tidak hanya berjalan satu arah dari pusat ke masyarakat. (fuz/*)
