Bogor, Pelita Baru
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir mengapresiasi ketegasan Bupati Rudy Susmanto terkait percepatan perizinan. Menurutnya, hal ini merupakan bukti dari keseriusan dan kepekaan orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman itu, dalam menyikapi banyaknya keluhan warga.
“Bupati harus konsen terkait pelayanan perizinan karena dampaknya bisa menghambat investasi. Bahkan, jika terus menerus seperti ini (pelayanan lambat-red), bukan tidak mungkin banyak investor yang akan hengkang. Jika begitu akan berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.
Imbasnya, tentu saja, banyak program pembangunan tak akan terealisasi karena terbatasnya anggaran daerah,” kata Sogir dalam percakapan WhatsApps kepada Pelita Baru, Rabu (4/11/2026).
Namun begitu, Sogir mengingatkan, upaya percepatan pelayanan saja tidak cukup dalam upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Bogor. “Harus ada jaminan juga dari Pemkab Bogor. Salah satunya adalah pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni agar perizinan berjalan dengan cepat, tepat dan terukur,” katanya.
Pembenahan SDM, kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sangat mendesak mengingat personal yang dipercaya mengemban amanah harus punya kompetensi yang mumpuni dibidang. Sehingga, kata Sogir lagi, tidak ada missing link dalam proses perizinan.
“Salah satunya di dinas teknis, DPTR misalnya. Dengan posisi masih PLT ini tentu akan menjadi pengaruh. Kami di Komisi I banyak menerima komplain dari masyarakat setiap hari. Artinya, persoalannya bukan pada sistem tapi maindset tenaga pendukung,” katanya.
Ia mencontohkan, banyaknya produk perizinan yang bermasalah namun tak pernah sampai pada penjelasan yang detail kepada warga yang mengajukan. “Ada beberapa produk yang diterbitkan yang harus di publish dan ada berapa yang ter-pending, beberapa dalam progres, sehinggu pemrakarsa tau apa kekurangnnya, saat komplen segera layani cepat tepat terukir seauai tidak mlanggar ketentuan,” ujarnya.
Ia berharap, layanan perizinan di Kabupaten Bogor bisa seperti di Kota Surabaya yang serba cepat sehingga investasi tumbuh dan PAD meningkat pesat.
Sebagai bentuk dukungan, tegas Sogir, Komisi I DPRD Kabupaten Bogor akan segera memanggil menegemen SGC Sentul seiring dengan banyaknya pengaduan masyarakat (dumas) pemilik rumah dan pertokoan di kawasan elit tersebut.
“Mereka mengadukan terhambatnya prose perijinn, manegemen SGC harusnya mmberikan platann prima kepada konsumen nya saat mengurus perijinn rumah tinggal maupun jenis usaha,” katanya.
“Jangan sampai ber asumsi menyalahkan pemerintah seolah pemerintah lamban dalam proses ternyata dari pihak SGC yang perhambat pengurusannyanya,” tegas Sogir. (duan)
