Jakarta, Pelita Baru
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Pun, dirinya sepakat agar pelaksanaan MBG disalurkan berbasis dapur di sekolah.
“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles Honoris dikutip, Senin (8/6/2026).
Seperti diketahui, BGN memutuskan untuk melakukan moratorium pembangunan dapur baru MBG. BGN memilih merapikan dan mengevaluasi dapur yang ada sebelum membuka pembangunan baru.
Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi. Langkah tersebut mencakup peningkatan standar SPPG hingga perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).
Tak hanya itu, BGN pun disebut akan menggeser fokus dari target kuantitas 82,9 juta penerima menjadi prioritas intervensi gizi berkualitas, khususnya bagi kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, balita) dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Charles mengapresiasi evaluasi yang dilakukan BGN tersebut karena refocusing penerima manfaat bertujuan agar tidak membebani APBN.
“Fokus baru kebjikan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tuturnya.
Menurut Charles, moratorium pembangunan dapur baru MBG patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memperbaiki SOP, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan.
“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ungkap Charles.
Lebih lanjut, sebagai Pimpinan Komisi Bidang Kesehatan dan Gizi DPR itu juga menilai langkah refocusing penerima manfaat merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan. Hal ini menjadi sorotannya lantaran program MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal.
“Melainkan sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi. Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur,” lanjut Charles.
Atas dasar tersebut, ia menyatakan mendukung arah baru kebijakan BGN untuk mempertajam sasaran penerima manfaat. “Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi,” tegasnya.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, menurutnya, pendekatan yang lebih terarah akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperbesar dampak perbaikan gizi nasional.
“Selain itu, momentum pembenahan inip erlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” ungkap Charles.
Charles mengatakan, model dapur MBG yang terpusat langsung di sekolah akan memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Model ini pun dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah.
“Termasuk mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program,” lanjut Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu.
Ia pun sepakat bahwa pendekatan model dapur MBG yang terpusat langsung di sekolah lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sebab, sekolah dapat berperan lebih aktif untuk memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program.
“Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program,” ujar Charles.
Ke depan, dirinya meyakini keberhasilan MBG seharusnya tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari sejauh mana program mampu menurunkan masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, serta memperbaiki kualitas SDM Indonesia.
“Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Sementara iutu, Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menegaskan bahwa pergantian Kepala BGN tidak boleh menjadi panggung politik untuk menutupi masalah di lapangan.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui fakta secara transparan mengenai program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar ini. “Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi instrumen pencitraan untuk membangun elektabilitas, sementara akar persoalan yang sesungguhnya tidak pernah disentuh,” ujar Rifqi dalam keterangan tertulisnya.
Rifqi mengingatkan bahwa program kesejahteraan rakyat tidak boleh berubah menjadi ladang keuntungan bagi kelompok tertentu. Selain masalah tata kelola, Rifqi menilai pendekatan distribusi makanan secara terpusat tidak akan menyelesaikan akar masalah gizi nasional.
“Ketika sebuah program terus-menerus diwarnai polemik, persoalan tata kelola, dugaan penyimpangan, hingga keluhan di lapangan, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka,” tegasnya.
Dia juga menyarankan pembentukan lembaga pengawasan independen yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil. “Lembaga ini nantinya bertugas melakukan investigasi, memverifikasi temuan lapangan, serta memberikan rekomendasi hukum,” pungkasnya.
Dilain pihak, penataan ulang program MBG menjadi agenda pertama yang akan dikerjakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang usai resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Nanik mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah menerapkan moratorium atau penghentian sementara penambahan titik layanan dan dapur baru MBG.
Kebijakan tersebut diambil untuk memberi ruang bagi pemerintah melakukan penataan ulang distribusi dapur yang saat ini dinilai belum merata dan masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah tertentu.
“Artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya.Ya. Jadi kita mau nata, mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian, setelah kami menata baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” jelasnya.
Selain menata infrastruktur program, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Menurut Nanik, evaluasi akan dilakukan terhadap data penerima manfaat yang saat ini mencapai puluhan juta orang untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.
“Refokusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” papar Nanik.
Langkah berikutnya adalah memperkuat pengawasan kualitas pelaksanaan program. Nanik menegaskan bahwa pada tahun 2026 BGN tidak lagi berorientasi pada penambahan jumlah dapur atau cakupan semata, melainkan memastikan seluruh layanan memenuhi standar operasional dan kualitas makanan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading,” jelasnya.
Untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN juga tengah menyiapkan skema pembiayaan alternatif di luar APBN. Opsi yang dipertimbangkan antara lain melalui investasi swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga hibah dari luar negeri guna memperluas jangkauan layanan MBG tanpa menambah beban fiskal negara.
“Kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi. Masah sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga,” pungkasnya. (dho/*)
