Bogor, Pelita Baru
Dibawah kepemimpinan Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menjelma menjadi pemerintahan yang terarah, terbuka dan transparan. Sesuai dengan motto sang Bupati, ‘Bogor Istimewa’.
Gebrakan terbaru, jelang satu tahun massa kepemimpinannya, Bupati Rudy kembali mengambil kebijakan yang sangat strategis. Yakni, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra pengawasan.
Langkah ini menyiratkan, jika Bupati Rudy ingin safety, fokus dan terbuka dalam menjalankan setiap program kebijakannya agar seusai dengan peraturan serta tepat sasaran dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Hal itu terungkap dalam Koordinasi Evaluasi Program Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Tahun 2026 serta Pembahasan Alih Fungsi Lahan dan Pertambangan di Kabupaten Bogor, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (20/1/2026).
“Pemkab Bogor secara resmi meminta pendampingan KPK terhadap beberapa program strategis. Ini adalah bagian dari evaluasi satu tahun perjalanan pemerintahan kami, sekaligus respons atas berbagai aduan masyarakat dan pemberitaan yang berkembang,” ujar Rudy.
Rudy menegaskan, langkah penggandengan ini, adalah wujud komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghadirkan pemerintahan yang sehat dan transparan.
Menurutnya, pendampingan KPK diperlukan agar setiap kebijakan dan program strategis yang dijalankan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rudy menjelaskan, selain sektor pertambangan, Pemkab Bogor juga meminta pendampingan KPK terhadap sejumlah proyek strategis, diantaranya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan khusus angkutan tambang dan barang, pembangunan Jalan Rancabungur–Leuwiliang, serta beberapa program strategis lainnya yang akan dikaji lebih lanjut.
Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menegaskan kembali pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dalam upaya bersama memberantas korupsi di Indonesia.
“Kita berkolaborasi untuk mewujudkan good governance, sehingga dalam penggunaan anggaran, seluruh kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan efektif,” paparnya.
“Anggaran yang diperoleh dari rakyat harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tambah Johanis.
Johanis juga mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang menunjukkan komitmen dalam reformasi birokrasi. Ia juga mengajak seluruh pejabat publik untuk bekerja dengan integritas, menjunjung nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan. (don)
