Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan tegas soal korupsi. Kali ini, kepala negara menyindir pada koruptor dengan nada satir. Menurutnya, lebih hormat terhadap para pemulung hingga tukang becak daripada pencuri uang negara.
Pernyataan Prabowo itu diungkapnya di sela-sela agenda peresmian Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari ini, Senin (12/1/2026). Menurut dia, pemulung hingga tukang becak mencari nafkah dengan bekerja keras secara halal. Sementara, para koruptor justru malah menggunakan kepintarannya untuk mencuri uang negara.
“Saya lebih hormat sama pemulung, saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar-pintar tapi mencuri uang rakyat, saya lebih hormat. Karena presiden ya saya boleh bicara, iya kan?,” ujar Prabowo.
Menariknya, pernyataan ini keluar beberapa jam usai Prabowo kembali memperingatkan jajaran pejabat pemerintah di pusat dan daerah untuk memberantas praktik-praktik penggelembungan atau mark up anggaran. Menurutnya, ‘mark up’ anggaran bagian dari tindak pidana korupsi (tipikor).
Tak hanya itu, Prabowo juga menyebut praktik “mark up” seperti bentuk pencurian di siang bolong yang merugikan negara dan rakyat. Ia pun menyampaikan keprihatinan terhadap praktik “mark up” dan penipuan yang masih terjadi.
“Malu Kita dengan bangsa lain, dan malu terutama dengan rakyat kita. Praktik-praktik mark up, penipuan. Mark up itu adalah penipuan dan pencurian, mencuri di siang bolong,” ujar Prabowo dalam peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat praktik tersebut semakin mudah terungkap, sehingga upaya mempertahankan pola-pola lama dinilai keliru dan memprihatinkan.
“Kalau ada pejabat yang ingin melaksanakan praktik-praktik lama, saya kira sangat keliru, Kita prihatin. Saya tidak tahu berapa direksi Pertamina yang sudah masuk penjara, saya tidak tahu,” kata Presiden.
Prabowo menegaskan negara membutuhkan manajemen terbaik yang mampu mengelola perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab. “Karena Negara dan bangsa Membutuhkan dan menuntut Manajemen yang terbaik, Kelola dengan baik,” kata Kepala Negara.
Sebelumnya, Prabowo juga memperingatkan jajaran pejabat pemerintah di pusat dan daerah soal ‘mark up’. Hal ini diungkapnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin (30/12/2025) lalu.
Pada kesempatan itu, Prabowo menyebut langkah-langkah pencegahan saat ini telah diterapkan untuk mencegah ‘mark up’ itu, di antaranya program-program digitalisasi dalam pengadaan seperti e-catalog, e-government, dan govtech.
“Untuk seluruh aparat, budaya mark up, penggelembungan (nilai) barang, proyek, dan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek Rp100 juta, ya Rp100 juta. Bikin rumah Rp100 juta, ya Rp100 juta. Jangan bilang Rp150 juta,” kata Presiden.
Kepala negara melanjutkan, aksi ‘mark up’ nilai proyek dan pengadaan itu yang menyebabkan kebocoran APBN. Prabowo pun memerintahkan seluruh pihak, termasuk kalangan eksekutif di pemerintahan, legislatif, dan yudikatif bergotong-royong memberantas kebiasaan ‘mark up’ tersebut.
“Kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, dan mark up, dan ini membutuhkan semua pihak, yudikatif, legislatif, dan aparat,” kata Presiden.
Terkait jumlahnya, Presiden menyebut dia akan mengungkap nilai kebocoran anggaran itu dalam kesempatan yang lain. Jika perlu, Presiden melanjutkan, dia akan mengungkap itu dalam sidang kabinet.
“Kalau perlu di sidang kabinet nanti, khusus mungkin bupati, gubernur saya undang khusus,” kata Presiden.
Presiden Prabowo memberikan pengarahan dalam Musrenbangnas untuk Pelaksanaan RPJMN 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin 30 Desember.
Kegiatan itu, yang digelar secara langsung dan melalui sambungan video conference, dihadiri seluruh petinggi pemerintah pusat dan kepala daerah se-Indonesia.
Di lokasi acara, beberapa pejabat negara mendengar langsung arahan-arahan Presiden, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri koordinator, menteri, dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, kepala badan dan lembaga, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala BIN M. Herindra. (fuz/*)
