Jakarta, Pelita Baru
Gebrakan spektakuler Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Suyudi Ario Seto terus berlanjut. Tak tanggung-tanggung, dua minggu resmi dilantik menjadi orang nomor satu di korps Bhayangkara, mantan Kapolres Bogor ini langsung menggeser 450 perwira.
Terbaru, Suyudi juga menggencarkan pemberantasan peredaran narkoba melalui operasi terpadu di sejumlah wilayah Indonesia. Penindakan menyasar kawasan yang diduga menjadi pusat peredaran narkotika, mulai dari Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, hingga sejumlah wilayah di Sulawesi dan Kalimantan.
“Saya ingin membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang sekarang sudah semakin masif. Kita harus lebih masif dalam bertindak,” tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan langkah yang masif dan berkelanjutan. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.
“Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama seluruh pihak agar peredaran narkotika dapat dicegah dan ruang gerak bandar semakin terbatas,” ujar Suyudi.
Kapolri menegaskan, upaya tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan perlindungan dan keamanan masyarakat sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas kepolisian. Partisipasi warga diperlukan untuk membantu mencegah peredaran narkoba dan menjaga lingkungan agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat transaksi narkotika.
Dalam penanganannya, Polri juga membedakan pengguna dengan bandar maupun pengedar. Pengguna yang memenuhi ketentuan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi, sedangkan bandar dan pengedar diproses sesuai hukum yang berlaku.
Polri akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pemberantasan narkoba, termasuk menelusuri jaringan pemasok dan pihak-pihak yang berada di balik peredaran narkotika.
Melalui penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, serta keterlibatan masyarakat, upaya pemberantasan diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.
Sementara itu, langkah Kapolri yang melakukan tiga kali rotasi dan mutasi terhadap ratusan perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri mendapat dukungan banyak pihak.
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky mengatakan, meski perombakan itu terbilang cepat, pergantian personel pada awal masa jabatan Kapolri bukan hal yang tidak biasa.
Ia mencontohkan, mantan Kapolri Tito Karnavian, yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, memutasi 110 personel sembilan hari setelah menjadi Kapolri pada Juli 2016. Sementara Idham Azis memutasi 170 personel tujuh hari setelah menjabat pada November 2019.
“Tidak ada yang aneh atau bermasalah dengan mutasi ini,” kata Poengky dikutip dari CNA.
Ia menyebut rotasi tersebut sebagai bagian dari “regenerasi, penyegaran, dan penguatan organisasi”. Menurutnya, sejumlah penunjukan juga sesuai dengan keahlian masing-masing perwira.
Ia mencontohkan penunjukan Dedi untuk memimpin bidang intelijen serta Herry ke Baharkam setelah berpengalaman di bidang reserse, antiteror, dan kepolisian daerah. “Intinya, profesionalisme semakin menguat,” ujarnya.
Bagi Poengky, ujian utamanya adalah apakah pesan Kapolri baru itu sampai ke seluruh jajaran kepolisian. Menurutnya, seruan Suyudi agar polisi dekat dengan masyarakat harus mengingatkan anggota bahwa tugas mereka adalah melayani, melindungi, dan menegakkan hukum bagi masyarakat.
“Mereka ada karena ditugaskan untuk melayani, melindungi, dan mengayomi. Anggota Polri tidak boleh menyakiti dan mengabaikan masyarakat,” kata Poengky.
Poengky juga mengatakan, reformasi budaya harus dilakukan secara proaktif. “Anggota Polri harus humanis, menghormati HAM, dan profesional,” katanya.
Ia menambahkan, polisi juga harus berhenti bersikap arogan dan memamerkan kemewahan, serta menekan kekerasan berlebihan dan perilaku koruptif. Menurut Poengky, pertanggungjawaban juga harus berlaku hingga ke tingkat pimpinan.
Atasan yang gagal mengendalikan bawahannya harus diperiksa dan, jika diperlukan, dijatuhi sanksi. Sementara itu, ancaman yang dihadapi kepolisian semakin kompleks.
Poengky juga menyoroti narkotika, judi online, pinjaman daring ilegal, perdagangan orang, penipuan, kekerasan seksual berbasis siber, dan kejahatan jalanan. Persoalan-persoalan ini sudah ada selama bertahun-tahun, tetapi modus operandinya belakangan semakin canggih bahkan lintas negara.
“Polisi perlu merespons dengan cepat dan profesional, tanpa harus menunggu laporan, apalagi sampai viral,” katanya.
Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, perombakan itu sebagian bertujuan menghilangkan pusat-pusat pengaruh yang terkait dengan pendahulu Suyudi.
Suyudi memiliki dukungan politik kuat untuk melakukan perubahan tersebut karena merupakan calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Prabowo.
“Sepertinya strateginya adalah merombak seluruh personel di Mabes Polri terlebih dahulu, baru kemudian mengonsolidasikan program-program. Tujuannya agar Kapolri baru dapat mengendalikan institusi dalam satu komando,” kata Sugeng dilansir dari CNA.
Menurut Sugeng, tugas lebih besar Suyudi kini adalah mengubah kultur militeristik di tubuh Polri, selain menghadapi tantangan seperti narkotika, judi online, hingga terorisme. Karena itu, perubahan cara kerja polisi di lapangan hanya akan efektif jika didukung pejabat di tingkat atas yang bersedia menegakkannya hingga ke jajaran bawah.
“Reformasi budaya kepolisian akan sulit terwujud jika hanya dibebankan kepada anggota di tingkat bawah. Pimpinan harus memberi teladan dalam integritas, disiplin, transparansi, komunikasi, pengambilan keputusan, serta pemberian penghargaan dan sanksi,” ujarnya.
Karena itu pula, kata Sugeng, reformasi budaya dan penguatan pengawasan kini harus menjadi prioritas Suyudi.
Melihat besarnya tantangan yang dihadapi, para pengamat menilai, 100 hari pertama Suyudi akan memberi gambaran awal apakah perombakan tersebut lebih dari sekadar pergantian personel.
Prioritas yang disampaikan Suyudi mencakup pemberantasan judi, narkotika, dan penipuan digital, serta penguatan Polres dan Polsek.
Namun, keberhasilannya tidak hanya akan diukur dari jumlah penangkapan dan statistik kejahatan. Tolok ukurnya juga mencakup apakah pengaduan terhadap anggota polisi ditindaklanjuti secara nyata, pimpinan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran bawahannya, penanganan demonstrasi berubah, dan pada akhirnya apakah pendekatan Suyudi yang menekankan kedekatan polisi dengan masyarakat benar-benar diterapkan hingga ke anggota yang berinteraksi dengan warga sehari-hari. (fuz)
