Jakarta, Pelita Baru Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung, menyoroti persoalan representasi masyarakat di Jakarta. Menurutnya, keterbatasan saluran representasi Selengkapnya
KPK Soroti Pemberian Fasilitas Khusus di Lapas
Jakarta, Pelita Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan pemberian fasilitas khusus atau mewah di lembaga pemasyarakatan (lapas) dapat mengurangi efek jera Selengkapnya
Mahfud: Ambang Batas Parlemen Cegah Sembarang Partai Masuk DPR
Jakarta, Pelita Baru Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) tetap diperlukan dalam sistem pemilu Indonesia. Hal itu ditegaskan mantan Menko Polhukam Selengkapnya
Jangan Sampai RUU Perampasan Aset Jadi Senjata Sasar Pihak Tak Bersalah
Jakarta, Pelita Baru Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengapresiasi perhatian mahasiswa terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Selengkapnya
Audit Forensik Dana Haji Harus Berbasis Fakta dan Hukum
Jakarta, Pelita Baru Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, menjelaskan secara terbuka dasar Selengkapnya
RUU Perampasan Aset, Jangan Rugikan Korban Salah Sita!
Jakarta, Pelita Baru Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menyatakan pihaknya memiliki semangat yang sama bahwa aset hasil tindak pidana Selengkapnya
Prabowo Pastikan Generasi Muda Aman dari Narkoba
Jakarta, Pelita Baru Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, mulai dari penguatan pusat rehabilitasi, pengembangan alat deteksi Selengkapnya
Komisi II Dukung Ombudsman Perkuat Pengawasan Kasus Lapas Cibinong
Kab Bogor, Pelita Baru Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, mendukung langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Selengkapnya
RUU Perampasan Aset Harus Jamin Kepastian dan Akuntabilitas
Jakarta, Pelita Baru Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana harus dilakukan Selengkapnya
KUHAP Baru Jangan Buka Ruang Bolak-Balik Perkara
Jakarta, Pelita Baru Penerapan KUHAP baru membutuhkan penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum agar proses penanganan perkara tidak kembali menghadapi persoalan Selengkapnya
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 33
- Berikutnya