Jakarta, Pelita Baru
Kendati masih terlalu dini membicarakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, namun munculnya sejumlah nama pada percaturan politik dalam berbagai survey nasional, dinilai merupakan, sinyal positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia.
Hal itu diungkap Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, seraya mengatakan, semakin banyak figur yang memiliki peluang tampil di panggung nasional, semakin besar pula pilihan yang dimiliki masyarakat untuk menentukan pemimpin terbaik. Menurut dia, demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi gagasan serta kehadiran lebih banyak calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan rekam jejak.
“Demokrasi membutuhkan pilihan. Semakin banyak figur yang memiliki kapasitas untuk tampil, semakin baik bagi kualitas demokrasi kita,” tutur Arifki dilansir dari VOI, Minggu (9/8/2026).
Dia mengungkapkan, pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa kepala daerah memiliki peluang untuk naik ke level kepemimpinan nasional. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) membangun karier politiknya dari Wali Kota Solo hingga menjadi presiden, sementara Anies Baswedan mampu menjadi salah satu kandidat utama setelah memimpin DKI Jakarta.
Pola tersebut, lanjut Arifki, membuat sejumlah kepala daerah saat ini mulai menjadi perhatian publik menjelang Pilpres 2029, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
“Memimpin daerah strategis merupakan modal politik yang penting. Momentum seperti itu pernah dirasakan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjelang Pilpres 2024. Namun, itu baru langkah awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana membangun kapasitas, rekam jejak, dan kepercayaan publik di tingkat nasional,” terangnya.
Arifki mengatakan, tiga tahun menjelang pilpres merupakan periode krusial bagi para kepala daerah untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya melalui kinerja, bukan semata-mata pencitraan.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan kampanye, melainkan karya dan kemampuan memanfaatkan momentum. Kepala daerah yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik ketika berbicara di level nasional,” sambungnya.
Dia menegaskan bahwa semakin banyak kepala daerah yang mampu menunjukkan prestasi, semakin banyak pula alternatif yang dimiliki masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional. “Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan sedikit pilihan, tetapi membutuhkan banyak pilihan yang sama-sama berkualitas. Kompetisi yang sehat akan menghadirkan pemimpin terbaik bagi Indonesia, dan proses seperti itu sudah pernah kita lalui pada Pilpres sebelumnya,” kata Arifki.
Sementara itu, pengamat politik UI, Cecep Hidayat menilai pengalaman panjang sebagai anggota legislatif maupun eksekutif merupakan salah satu modal Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk dipilih PDIP sebagai kandidat calon presiden atau wakil presiden di pemilihan presiden 2029 mendatang.
“Dia punya modal untuk menjadi kandidat. Sebagai Gubenur DKI Jakarta dia akan disorot oleh media. Selain itu, dia politikus PDIP yang punya pengalaman di DPR RI dan di eksekutif sangat panjang,” ujarnya.
Seperti diketahui, belakangan ini nama Pramono Anung kerap dibanding-bandingkan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai kandidat capres atau cawapres di Pilpres 2029.
Meskipun belum sepopuler Dedi di media sosial, Pramono dianggap punya keunggulan mengingat DKI Jakarta masih jadi barometer politik nasional.
Menurut Cecep, selain sebagai seorang teknokrat, Pramono juga terbilang piawai dalam berpolitik praktis. Dia mencontohkan, ketika PDIP terlibat konflik dengan Joko Widodo karena perbedaan pilihan di Pilpres 2024, Pramono masih bisa mempertahankan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet.
“Pramono dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh politik nasional lainnya. Jika elektabilitasnya bagus jelang Pilpres 2024, Megawati potensial merestui Pramono untuk maju,” imbuhnya.
Persoalannya, lanjut Cecep, Pramono belum sepopuler gubernur-gubernur di Jawa lainnya.
Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis belum lama ini menunjukkan banyak warga DKI yang bahkan tidak tahu program-program yang sedang dijalankan Pramono.
Program perpanjangan jam operasional perpustakaan di Jakarta, misalnya, hanya diketahui 64,5 persen responden.
Selain itu, secara umum tingkat kepuasan warga DKI terhadap kinerja Pramono juga baru hanya di kisaran 60 persen, sedangkan di Jabar tingkat kepuasan warga terhadap Dedi mencapai 95 persen.
“Secara popularitas, Pramono itu masih kalah dibandingkan dengan gubernur di Jawa yang lain. Padahal, dia memimpin Jakarta yang masih menjadi barometer politik nasional,” sambung Cecep.
Dia mengungkapkan, Pramono memerlukan persiapan yang panjang jika serius ingin berlaga di Pilpres 2029. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan pembentukan kelompok relawan yang mendukung Pramono sebagai kandidat Pilpres 2029.
“Pramono saat ini sangat terlihat sisi teknokrat. Hal ini tidak salah dan ada sebagian masyarakat yang suka sisi teknokratik dari Pramono. Tapi, berkaca dari survei Indikator Politik Indonesia kemarin, memang Pramono Anung belum memunculkan sisi populisnya,” terang Cecep.
Dilain pihak, Akademisi Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Firdaus Syam, menilai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berpotensi menjadi “matahari baru” dalam kontestasi Pilpres 2029.
“Menhan Sjafrie secara budaya politik memiliki peluang sebagai matahari baru dalam Pilpres 2029. Hal tersebut disebabkan karena ia memegang posisi strategis dan punya karakter petarung karena berasal dari Indonesia Timur,” ujar Firdaus dalam diskusi publik yang digelar DPP Indonesia Youth Congress bertajuk Posisi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam Pilpres 2029: Jabatan Strategis dan Modal Politik di Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Senin 2 Maret.
Menurut Firdaus, Sjafrie memiliki karakter pejuang dan petarung. Ia menilai kultur politik Indonesia Timur identik dengan keberanian dan daya juang, dengan mencontohkan sejumlah tokoh seperti B. J. Habibie dan Jusuf Kalla.
Sementara itu, peneliti politik milenial sekaligus penulis buku Demokrasi dan Populisme Islam, Gian Kasogi, menyatakan Sjafrie merupakan elite politik dengan posisi strategis dan berada dalam jaringan inti Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, survei terbaru Indonesian Public Institute (IPI) menunjukkan sejumlah wajah baru masuk dalam bursa bakal calon presiden 2029. Peneliti IPI, Abdan Sakura, menyebut nama-nama seperti Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masuk dalam 10 besar bakal capres.
Dalam survei tersebut, Sjafrie berada di peringkat ketujuh dengan elektabilitas 7,5 persen, disusul Purbaya Yudhi Sadewa (4,9 persen) dan Sherly Tjoanda (3,8 persen). Elektabilitas Sjafrie bersaing ketat dengan sejumlah kepala daerah, seperti Anies Baswedan (8,5 persen), Pramono Anung (7,8 persen), dan Dedi Mulyadi (7,9 persen).
Abdan menjelaskan, faktor-faktor yang memengaruhi elektabilitas antara lain kepemimpinan, ketokohan, rekam jejak, publikasi media, integritas, serta visi-misi dan program kerja. Pada Sjafrie, indikator kepemimpinan dan ketokohan tercatat 44 persen, rekam jejak kepemimpinan 17 persen, rekomendasi lingkungan dan media 12 persen, serta integritas 10 persen.
Adapun puncak elektabilitas masih ditempati Prabowo Subianto dengan 22,3 persen, diikuti Gibran Rakabuming Raka (12,2 persen) dan Ganjar Pranowo (9 persen).
Survei IPI digelar pada 30 Januari–5 Februari 2026 terhadap 1.241 responden berusia 17–65 tahun di 35 provinsi menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO), Sabtu, (8/8/2026), merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas tokoh politik. Hasil Survei IPO menunjukkan Presiden Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi apabila pemilihan presiden digelar saat ini dengan 23,4%.
Prabowo unggul atas Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) yang memperoleh elektabilitas 21,7%. Selisih Prabowo dan KDM hanya 1,7%. Selanjutnya bertengger di posisi ketiga, Anies Baswedan dengan 11,5%.
Selanjutnya peringkat keempat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,5%, Ganjar Pranowo 4,1%, dan Gibran Rakabuming Raka 3,9%. Tokoh-tokoh lainnya memperoleh elektabilitas di bawah 3%. Yakni Sherly Tjoanda 2,1%, Mahfud MD 1,7%, Purbaya Yudhi Sadewa 1,5%, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) 1,2%, dan Zulkifli Hasan (Zulhas) 1%.
Namun Survei IPO mencatat sebanyak 17% responden belum menentukan pilihan atau memilih merahasiakan jawabannya. “Hasil tersebut diperoleh melalui simulasi top of mind. Dalam simulasi itu, responden tidak diberikan daftar nama dan bebas menyebutkan tokoh yang pertama kali terlintas dalam pikirannya,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah
Menurut Dedi, dalam simulasi terbuka, di mana responden bebas menjawab tanpa intervensi, nama Presiden Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas, meskipun tidak signifikan meninggalkan nama-nama yang lain.
“Posisi Prabowo sebagai kepala negara masih memberikan pengaruh terhadap tingkat keteringatan masyarakat. Namun, kemunculan Dedi Mulyadi dengan selisih elektabilitas yang tipis menunjukkan adanya figur lain yang mulai mendapat perhatian publik,” kata Dedi.
Menurut Dedi, adanya 17% responden yang belum menentukan pilihan menunjukkan persaingan menuju Pilpres masih dinamis. Kelompok yang belum menentukan pilihannya itu dinilai berpotensi mengubah konfigurasi elektoral apabila terjadi perubahan persepsi publik terhadap para tokoh.
“Ingatan publik semacam ini perlu dijaga, tentu dengan kebijakan yang dekat dengan kebutuhan publik, jika semua program Presiden diterima dan mendapat penilaian baik, akan menjadi lebih bagi Presiden Prabowo untuk kembali memenangi kontestasi di periode keduanya,” kata Dedi Kurnia Syah.
Adapun Survei Nasional IPO digelar 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error sekitar ±2,9%. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Responden merupakan masyarakat berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dengan komposisi 50% laki-laki dan 50% perempuan.
“Pemilihan sampel dilakukan secara bertingkat mulai dari kelurahan atau desa, kemudian lima RT dipilih secara acak pada setiap kelurahan atau desa terpilih. Dari setiap RT dipilih dua keluarga atau rumah tangga, lalu satu responden dari setiap keluarga dipilih menggunakan lembar acak (random sheet),” jelas Dedi Kurnia Syah. (dho/*)
