Bogor, Pelita Baru
Komitmen Bupati Bogor, Rudy Susmanto menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi kembali dipertegas, Selasa (12/5/2026). Tak tanggung-tanggung, orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperingatkan pejabat nakal. Masih berani main-main uang APBD dan aset Pemda Kabupaten Bogor?. Jangan harap!.
Ya, sinyal tegas itu terlihat dalam rapat koordinasi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama dan jajaran di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5/2026).
“Kami terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegas Rudy.
Karena itu, kata Rudy lagi, sinergi dengan KPK dinilai sangat penting agar setiap kebijakan berjalan sesuai aturan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terlebih, tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat dan profesional.
“Sinergi dan pengawasan menjadi hal penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” tambahnya.
Menurutnya, budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat sistem pengawasan pemerintahan.
Ia menilai, penguatan perencanaan, pengawasan internal, serta koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” ungkap Bahtiar.
Rakor tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor ingin memastikan pembangunan berjalan dengan pengawasan yang ketat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah. (duan/*)
