Jakarta, Pelita Baru
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026), mengandung pesan politik yang penting bagi demokrasi Indonesia.
Menurut Bahtra, penghormatan dan ucapan terima kasih yang disampaikan Presiden Prabowo kepada oposisi menunjukkan sikap kenegarawanan sekaligus komitmen terhadap prinsip demokrasi.
“Pidato Presiden kemarin menunjukkan kualitas kenegarawanan yang sangat kuat. Beliau tidak hanya menghormati oposisi, tetapi juga mengakui secara terbuka bahwa demokrasi membutuhkan check and balances. Ini adalah pernyataan yang sangat demokratis dan konstitusional, dan harus menjadi contoh bagi para tokoh bangsa,” ujar Bahtra dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).
Bahtra menegaskan, pidato tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai tudingan yang selama ini mencoba membangun stigma bahwa Presiden Prabowo anti-demokrasi atau memiliki karakter militeristik karena latar belakang militernya dan sejarah politik masa lalu.
Ia menilai, seorang pemimpin yang otoriter tidak mungkin memberikan penghormatan terbuka kepada partai di luar pemerintahan, apalagi mengapresiasi keberadaan oposisi sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi.
“Kalau ada pemimpin yang anti-demokrasi, biasanya oposisi dianggap ancaman. Artinya beliau memahami bahwa demokrasi tidak harus seragam, tidak harus semua masuk pemerintah,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, Bahtra mengatakan sikap Presiden Prabowo terhadap Megawati mencerminkan karakter kepemimpinan yang dewasa, rendah hati, dan mengedepankan rekonsiliasi nasional di atas rivalitas politik.
“Pak Prabowo menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak menghapus rasa hormat dan persaudaraan kebangsaan. Apalagi keduanya punya histori persahabatan yang kuat. Artinya beliau mengajarkan bahwa politik harus dijalankan dengan etika, penghormatan, dan jiwa besar,” katanya.
Bahtra juga meminta publik melihat kepemimpinan Presiden Prabowo secara objektif berdasarkan tindakan dan kebijakan yang dijalankan saat ini, bukan semata berdasarkan stigma politik masa lalu.
“Hari ini Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang inklusif, terbuka terhadap kritik, menghormati oposisi, dan mengutamakan persatuan nasional. Itu semua justru merupakan esensi utama dari demokrasi,” tegasnya.
Menurut Bahtra, langkah konsolidasi nasional yang dilakukan Presiden Prabowo juga menjadi faktor penting untuk mendukung agenda besar pembangunan ekonomi nasional.
Ia menilai target besar seperti swasembada pangan, hilirisasi industri, industrialisasi nasional, hingga pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas politik dan kerukunan antarelite bangsa meskipun memiliki pandangan politik berbeda.
“Target besar seperti swasembada pangan, hilirisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas politik serta kerukunan antar pemimpin bangsa meskipun berbeda pandangan politik,” tutupnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada PDI Perjuangan karena memilih berada di luar pemerintah. Ia menyebut posisi itu penting bagi pengawasan demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo di akhir pidatonya dalam rapat paripurna DPR, Rabu (20/5/2026) kemarin. “Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan dirinya sebenarnya menginginkan semua partai bergotong royong di pemerintahan. Namun, ia mengakui demokrasi tetap membutuhkan pengawasan. “Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi,” ujarnya.Ia mengaku kritik dari PDIP kadang terasa keras. Namun, Prabowo menyebut kritik itu bisa menjadi peringatan yang menyelamatkan pemerintah. “Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP kadang-kadang kritiknya keras banget,” kata Prabowo.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak selalu enak didengar. Ia merespons pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya mengaku “pilu hati” saat mendengar kritik dari anggota PDIP.
“Kritik memang tidak selalu nyaman didengar dan menyenangkan. Tetapi perlu ditegaskan bahwa kritik yang disampaikan PDI Perjuangan bukan kritik yang dilandasi kebencian pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab politik dan moral kepada rakyat,” ujar Komaruddin.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menekankan, loyalitas tertinggi PDIP bukan kepada sosok individu, melainkan pada kepentingan bangsa, demokrasi, dan cita-cita reformasi. Sehingga, PDIP meyakini sahabat politik yang baik adalah yang berani mengingatkan ketika ada kebijakan yang dianggap melenceng atau tidak berpihak kepada rakyat.
Komaruddin mencontohkan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, meski program tersebut baik, pelaksanaannya di lapangan masih memiliki banyak persoalan.
“Pelaksanaan di bawah banyak bermasalah dan sekarang terbukti, kan. Kemarin Presiden mengakui bahwa akan menghentikan sekian dapur MBG,” ujar dia memberi contoh program Prabowo yang perlu dikritik.
Komaruddin meyakini bahwa kritik pada hakikatnya bertujuan untuk mengkoreksi sesuatu yang menyimpang dari target ideal. Ia berharap Prabowo menerima kritik PDIP sebagai bagian penting dari proses demokrasi. “Kami berharap Presiden tidak melihat kritik sebagai serangan, tetapi sebagai energi korektif untuk memperkuat pemerintahan,” tutur dia.(fuz/*)
