Jakarta, Pelitabaru.com – Seperti tahun-tahun sebelumnya, pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) pada awal 2026 mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan ini seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja sektor formal yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Meski demikian, peningkatan klaim tersebut tidak mengganggu kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol, Multanti, memastikan seluruh proses pencairan JHT tetap berjalan optimal tanpa kendala berarti. Ia menegaskan bahwa institusinya telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran layanan di tengah tingginya permohonan klaim.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada peserta dan memastikan seluruh proses klaim JHT berjalan lancar, cepat, dan efektif,” ujar Multanti.
Multanti menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol telah mengantisipasi peningkatan permintaan layanan di awal tahun dengan mengoptimalkan kapasitas sistem serta kesiapan sumber daya manusia guna memastikan pelayanan tetap berjalan prima.
“Kami telah menyesuaikan kapasitas layanan, baik dari sisi sistem maupun petugas pelayanan, sehingga peserta tetap merasa nyaman dan tidak mengalami antrean panjang,” jelasnya.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Selama periode sibuk pencairan JHT, tidak ditemukan antrean yang menumpuk maupun keluhan berarti dari peserta. Proses klaim berjalan tertib, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Multanti juga menekankan pentingnya keberlanjutan perlindungan sosial bagi peserta yang telah mencairkan saldo JHT akibat PHK. Ia mendorong para pekerja usia produktif untuk kembali mendaftarkan diri sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal agar tetap terlindungi oleh program Jamsostek.
“Kami mengimbau peserta yang terdampak PHK untuk tetap melanjutkan kepesertaan sebagai pekerja BPU. Dengan iuran mulai Rp16.800 per bulan, mereka sudah mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” tutur Multanti.
Lebih lanjut, Multanti menambahkan bahwa kepesertaan JHT bagi pekerja informal memiliki nilai yang sangat penting. Dengan tambahan iuran sekitar Rp20 ribu per bulan, pekerja informal dapat memperoleh perlindungan lengkap berupa JKK, JKM, dan JHT dengan total iuran minimal Rp36.800 per bulan.
“Dengan mengikuti program JHT, pekerja informal memiliki tabungan masa depan yang aman dan terjamin. Ini menjadi bentuk perlindungan jangka panjang yang sangat bermanfaat,” tegasnya.
Program JHT bagi pekerja BPU tidak hanya berfungsi sebagai simpanan hari tua, tetapi juga sebagai fondasi keamanan sosial. Bagi pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, petani, nelayan, hingga pekerja lepas, perlindungan ini memberikan rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Terlebih, proses pendaftaran dan pembayaran iuran kini semakin mudah karena dapat dilakukan secara daring maupun melalui agen mitra BPJS Ketenagakerjaan.
Di tengah dinamika ekonomi dan meningkatnya klaim JHT, Multanti menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memastikan tidak ada kelompok pekerja yang tertinggal, khususnya di sektor informal.
“JHT bukan sekadar tabungan, melainkan instrumen ketenangan untuk menghadapi masa depan yang sering kali tidak pasti, terutama bagi pekerja informal,” pungkas Multanti. (adi/*)
