Bogor, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk investasi pada lima titik proyek hilirisasi yang akan digarap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Hal itu dipastikan dalam pertemuan Kepala Negara dengan Kepala BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Minggu (4/1/2026) sore.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas 3 poin yakni, perkembangan 5 titik proyek hilirisasi oleh Danantara yang akan melakukan groundbreaking di awal bulan depan,” ungkap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.
Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa proyek hilirisasi tersebut akan dilaksanakan di sejumlah provinsi di Indonesia dengan nilai investasi yang signifikan. “Program tersebut akan dilakukan di beberapa provinsi Indonesia dengan total investasi sebesar 6 miliar USD atau sekitar 100 triliun rupiah,” lanjutnya.
Agenda strategis lainnya yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan proyek Waste to Energy yang berfokus pada penertiban pengelolaan sampah. Pemerintah menaruh perhatian besar pada program ini karena dinilai mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai tambah ekonomi.
“Perkembangan Projects Waste to Energy (Penertiban Pengelolaan Sampah) sehingga volume sampah terbuka tidak hanya berkurang namun akan sangat bermanfaat dari segi ekonomi,” jelas Seskab Teddy.
Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong percepatan hilirisasi industri, peningkatan investasi strategis, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan di berbagai daerah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pengusaha yang terbukti melanggar hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung saat ia menghabiskan malam pergantian tahun bersama para pengungsi korban banjir bandang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu (31/12/2025).
Di hadapan para korban bencana, Prabowo menekankan bahwa negara tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran aturan. “Dan kita akan bertindak tegas semua perusahaan semua pihak yang melanggar akan kita tertibkan semuanya,” tegas Prabowo, melansir dari Kompas.com.
Presiden juga memastikan bahwa penegakan hukum akan menjadi prioritas pemerintah pada 2026, khususnya dalam melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari praktik usaha yang merugikan.
Prabowo secara terbuka mengancam pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti tidak patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. “Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut izinnya semuanya,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengungkapkan telah menerima laporan terkini dari jajaran pemerintah daerah terkait penanganan pascabanjir. Berdasarkan laporan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, wilayah Tapanuli Selatan yang sebelumnya terisolasi kini hampir seluruhnya kembali terhubung. Dari puluhan desa yang sempat terputus aksesnya, kini hanya tersisa lima desa.
Ketua Umum Partai Gerindra itu turut mengapresiasi percepatan pembangunan infrastruktur darurat, khususnya jembatan yang dibangun dalam waktu singkat.
“Biasanya jembatan seperti itu butuh waktu sampai satu bulan ini berhasil dilaksanakan dalam berapa hari? (Ini) 10 hari bisa dilaksanakan,” kata Prabowo.
“Terimakasih ini adalah hasil kerja keras seluruh lembaga, TNI, polri, masyarakat, PU, BNPB hampir semua lembaga kementerian/lembaga hadir di sini yang saya lihat,” lanjutnya.
Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengambil langkah tegas dengan menyegel empat perusahaan yang diduga memperparah banjir di Sumatera.
Perusahaan tersebut meliputi PT Agincourt Resources, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengembang PLTA Batang Toru, serta PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) yang disegel pada Jumat (5/12/2025).
Sementara PT Sago Nauli disegel pada Minggu (7/12/2025). KLH menemukan bahwa aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan-perusahaan tersebut menekan sejumlah daerah aliran sungai (DAS).
Dampaknya berupa pembabatan hutan yang memicu erosi dan material kayu dalam skala besar.
“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, dalam keterangan resminya, Sabtu (6/12/2025). (fuz/*)
