Jakarta, Pelita Baru
Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman mengajak masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk turut mengawasi implementasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset apabila nantinya telah disahkan menjadi undang-undang.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan aturan berjalan sesuai tujuan pembentukannya dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu menilai pengawasan tidak boleh berhenti pada proses pembahasan dan pengesahan undang-undang. Justru, masa transisi dan pelaksanaan aturan menjadi tahapan penting yang harus dikawal bersama agar mekanisme perampasan aset benar-benar diterapkan sebagaimana tujuan awal penyusunannya.
Karena itu, ia berharap pihak-pihak yang selama ini memberikan masukan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk organisasi masyarakat sipil, dapat terus mendampingi dan menyampaikan temuan apabila terdapat pelaksanaan yang menyimpang.
“Yang penting adalah ketika pengimplementasiannya terjadi, harus sesuai dengan bagaimana itu berjalan. Sesuai dengan niatnya kita. Ini sudah lama dibahas bagaimana niatnya betul-betul terjalan sesuai,” ujar Andi Amar dikutip Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan Komisi III DPR RI terbuka menerima laporan masyarakat apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan aturan tersebut.
Menurutnya, keterlibatan publik menjadi salah satu bentuk pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan di luar ketentuan hukum.
“Pengawasan APH, teman-teman ketika melihat ada yang terjadi di luar dari bagaimana seharusnya undang-undang RUU ini dilaksanakan, itu dilaporkan atau disampaikan ke kami. Komisi III sangat terbuka,” ungkap Legislator Dapil Sulsel II itu.
Andi Amar juga menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui sekitar 70 rapat dengar pendapat (RDP) untuk menghimpun berbagai masukan. Banyaknya masukan tersebut, menurutnya, perlu diikuti dengan pengawasan yang berkelanjutan agar substansi yang telah dirumuskan tidak menyimpang ketika diterapkan.
Ia secara khusus mengingatkan pentingnya mencegah penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power dalam pelaksanaan perampasan aset. Sebab, kewenangan tersebut berkaitan langsung dengan hak kepemilikan masyarakat sehingga harus dijalankan berdasarkan prosedur dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pengawasan bersama, Andi Amar berharap implementasi RUU Perampasan Aset nantinya dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan aturan tersebut berjalan sesuai tujuan, sehingga dapat menjadi landasan penegakan hukum yang lebih terjamin bagi generasi mendatang.
Pada kesempatan ini, Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mengakomodasi mekanisme pemulihan hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Menurutnya, hasil perampasan aset tidak semestinya selalu dikembalikan kepada negara, tetapi juga harus dapat digunakan untuk memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban.
Andi Amar menegaskan bahwa tujuan perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan pengembalian kerugian negara, tetapi juga pemulihan hak pihak-pihak yang dirugikan akibat tindak pidana. Karena itu, apabila terdapat masyarakat yang menjadi korban, pengembalian aset harus mempertimbangkan identitas dan data korban agar penyalurannya tepat sasaran.
“Tidak selamanya bahwa perampasan aset itu harus dipulihkan kembali ke negara. Kalau korbannya ternyata masyarakat, kita kembalikan ke masyarakat yang membutuhkan yang sesuai dengan data korban yang terjadi,” ujar Andi Amar dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu, orientasi pemulihan korban perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dengan demikian, aset yang berhasil dipulihkan tidak hanya memberikan manfaat bagi negara, tetapi juga dapat mengembalikan hak masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.
Ia menambahkan, pembahasan RUU Perampasan Aset harus tetap berorientasi pada ketepatan sasaran dan kekuatan pembuktian. Proses perampasan tidak boleh dilakukan secara sembarangan hingga mengambil hak pihak yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
“Tidak dengan cepatnya, tapi bagaimana tepat sasaran dengan pembuktian yang kuat. Tidak asal-asal merampas, tidak mengambil hak yang tidak seharusnya, dan juga mengembalikan hak bagi orang-orang yang memang memilikinya,” tegasnya.
Andi Amar juga mengingatkan bahwa mekanisme perampasan aset yang diterapkan di negara lain tidak dapat langsung disalin ke dalam sistem hukum Indonesia. Menurutnya, berbagai praktik internasional dapat menjadi referensi, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik hukum nasional.
Melalui pembahasan RUU tersebut, Andi Amar berharap pengaturan perampasan aset mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pemulihan aset benar-benar memberikan manfaat bagi pihak yang berhak. Dengan begitu, pengembalian aset hasil tindak pidana dapat menjangkau kepentingan negara maupun masyarakat yang menjadi korban. (dho/*)












