Bogor, Pelita Baru
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pentingnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027 secara terencana, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat membahas RAPBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (13/10/2026).
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan arah kebijakan anggaran daerah mampu menjawab berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Rudy juga mengatakan, APBD merupakan instrumen strategis yang menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor selama satu tahun ke depan.
Karena itu, setiap perencanaan dan pengalokasian anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.
“Kita ingin APBD yang sehat, lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Rudy.
Ia menambahkan, penyusunan APBD 2027 harus mampu mendorong pemerataan pembangunan sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Melalui pembahasan bersama TAPD dan seluruh jajaran perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya memastikan perencanaan anggaran tahun 2027 tersusun secara lebih matang, memiliki prioritas yang jelas, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Bogor yang lebih merata, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Rudy mengajak seluruh perangkat daerah, untuk berkomitmen saling menguatkan, membangun sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan benar-benar berorientasi pada program prioritas bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Laksanakan dengan baik, karena anggaran yang dikelola sejatinya adalah titipan rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan terbaik,” imbuh Rudy.
“Saya ingin pastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tandas Rudy.
Sebelumnya Rudy juga meminta, penyusunan APBD Perubahan harus dilakukan dengan mengedepankan skala prioritas. Seluruh kewajiban yang harus dibayarkan perlu terlebih dahulu diinventarisasi dan dipetakan, sehingga anggaran dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Kita harus memastikan setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar memiliki prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak efektif atau program yang tidak memberikan dampak nyata,” tegas Rudy.
Ia juga meminta perangkat daerah mengevaluasi program-program yang belum berjalan. Apabila hingga APBD Perubahan program tersebut belum dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan diselesaikan, maka program dapat dipertimbangkan untuk direalokasi kepada kebutuhan yang lebih prioritas.
“Saya mengingatkan bahwa belanja daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Rudy.
Ia menyoroti pencairan anggaran yang harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga menghasilkan program yang dapat dirasakan masyarakat.
“Penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap pengambilan kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu,” ungkap Rudy.
Rudy juga meminta perangkat daerah tetap fleksibel dalam mencari solusi, namun seluruh kebijakan harus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (duan/*)
